Gapuramanise.com, Ambon – Himpunan Pemuda Pelajar Lelemuku Ambon (HIMAPEL KKT-Ambon) menyatakan dukungan terhadap langkah Pemerintah Kota Ambon dalam mendorong penataan komoditas sopi sebagai salah satu produk tradisional yang memiliki nilai ekonomi dan budaya di Maluku.
Dukungan tersebut tidak diarahkan pada kebebasan peredaran sopi, melainkan pada pentingnya membangun sistem produksi dan pengelolaan yang lebih tertata, terukur, serta berada dalam pengawasan pemerintah.
Ketua Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) HIMAPEL KKT-Ambon, Aldo Masawunu, mengatakan penataan tersebut perlu dimulai dari proses produksi hingga distribusi. Menurutnya, pengelolaan yang baik dapat memberikan kepastian bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan penghasilan dari komoditas tradisional tersebut.
“Kami mendukung upaya penataan sopi, terutama bagaimana proses produksinya dapat dilakukan secara lebih terarah, memiliki standar yang jelas dan berada dalam pengawasan. Jadi bukan berarti peredarannya dibiarkan bebas,” kata Aldo kepada Gapuramanise.com, Selasa (06/10/2026).
Ia menjelaskan, fabrikasi atau pengolahan sopi secara lebih terstruktur perlu memperhatikan kualitas produk, keamanan, kapasitas produksi, serta ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
Bagi HIMAPEL KKT-Ambon, langkah tersebut juga penting untuk mencegah munculnya praktik produksi dan distribusi yang tidak terkontrol.
“Yang harus diperkuat adalah tata kelolanya. Mulai dari siapa yang memproduksi, bagaimana standar produksinya, bagaimana pengemasannya, sampai bagaimana pengawasannya. Semua harus memiliki mekanisme yang jelas,” ujarnya.
Aldo menilai, keterlibatan perajin dan masyarakat lokal menjadi bagian penting dalam proses penataan. Pemerintah diharapkan tidak hanya membuat aturan, tetapi juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan kondisi dan kebutuhan mereka di lapangan.
“Perajin lokal jangan sampai hanya menjadi pihak yang menerima aturan. Mereka harus dilibatkan dalam proses pembahasan, karena mereka yang memahami bagaimana komoditas ini diproduksi dan menjadi bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Selain peningkatan tata kelola produksi, HIMAPEL KKT-Ambon juga mendorong adanya standardisasi sehingga produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang lebih terjamin.
Menurut Aldo, apabila proses produksi dilakukan secara terarah dan memenuhi standar yang ditetapkan, pemerintah akan lebih mudah melakukan pengawasan sekaligus memetakan potensi ekonomi yang dapat dikembangkan dari komoditas lokal tersebut.
“Kita ingin ada keseimbangan antara nilai ekonomi, budaya dan kepentingan masyarakat. Produksi harus tertata, kualitas diperhatikan dan pengawasan diperkuat. Jangan sampai aspek ekonomi menghilangkan tanggung jawab terhadap ketertiban dan kesehatan masyarakat,” katanya.
HIMAPEL KKT-Ambon juga menilai kelompok pemuda dan mahasiswa dapat dilibatkan dalam proses edukasi serta sosialisasi kebijakan kepada masyarakat.
Aldo menegaskan bahwa dukungan HIMAPEL diberikan terhadap upaya penataan dan pengawasan yang dilakukan secara bertanggung jawab, bukan terhadap peredaran yang tidak terkendali.
“Prinsip kami jelas, komoditas tradisional tetap harus ditempatkan dalam tata kelola yang bertanggung jawab. Kalau produksi dan pengelolaannya bisa ditata dengan baik, masyarakat dan pemerintah sama-sama memiliki kepastian,” pungkasnya. (SKI-GM)
About The Author
