Opini : Simon Batmomolin, S.Sos., M.Si
Pengurus Pusat GMKI Bidang Ekonomi Kreatif, Periode 2025-2027
Terhitung sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, sudah 2 tahun negara kita dinakhodai oleh Presiden Prabowo. Evaluasi kerja patut dilakukan karena berkaitan dengan kepentingan bersama, yakni kesejahteraan rakyat dan kemandirian negara dalam upaya mempertahankan stabilitas politik dan ekonomi.
Kebijakan efisiensi fiskal menjadi gebrakan awal di masa kepemimpinan Prabowo. Kebijakan ini diarahkan untuk menekan belanja yang tidak menjadi prioritas sekaligus untuk mendukung pelaksanaan program strategis pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, perlu diingat bahwa efisiensi anggaran tidak cukup dinilai dari besaran anggaran yang berhasil dihemat. Pemerintah juga perlu menunjukkan bahwa kebijakan tersebut mampu menghasilkan manfaat publik tanpa mengorbankan kualitas pelayanan dasar. Selain itu, persoalan di dalam tubuh BGN harus dievaluasi secara komprehensif tidak cukup pada pergantian kepala BGN, tetapi juga pada aspek fundamental seperti kualitas makanan dan proses distribusi MBG ke sekolah-sekolah, sehingga persoalan keracunan dapat diminimalkan dan keberlanjutan program ini dapat dilaksanakan dengan baik sesuai cita-cita besar Presiden Prabowo untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia melalui pemenuhan gizi secara maksimal.
Selanjutnya, saat ini rakyat Indonesia harus menghadapi persoalan kenaikan harga barang khususnya kebutuhan pokok masyarakat. Kondisi ini sangat memengaruhi daya beli masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah atau keluarga berpendapatan rendah yang mayoritas pengeluarannya difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Salah satu pemicu naiknya harga barang adalah melemahnya mata uang Indonesia (Rp) terhadap dolar AS ($), bahkan menurut Bank Indonesia tercatat pada 21 Oktober 2026, nilai tukar Rupiah masih berada di angka Rp17.915,97 (kurs beli BI) per US$1.
Walaupun penetrasinya pengaruh dolar lambat untuk sampai ke pasar kita, tetapi melemahnya kurs Rupiah bukanlah persoalan sepele. Justru, ini adalah peringatan serius bagi pemerintahan Prabowo untuk segera menyelesaikan persoalan melemahnya nilai tukar Rupiah, dengan kebijakan moneter yang tepat. Hal ini selaras dengan definisi kebijakan publik menurut Lasswell, yakni kebijakan publik harus berorientasi pada masalah publik (public oriented)”.
Selain itu, salah satu kebijakan Prabowo untuk memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat desa adalah Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Benar bahwa tujuan program ini baik, tetapi hal itu tidaklah cukup jika prinsip efektivitas program terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tidak sejalan dengan besaran anggaran yang harus dikeluarkan melalui skema pembiayaan negara. Selain itu, evaluasi perlu dilakukan pada aspek tata kelola program kopdes, yakni transparansi keuangan dan akuntabilitas penyelenggaraan program. Tidak lupa juga Presiden Prabowo wajib mempertimbangkan keberlanjutan program, artinya apakah program ini mampu mandiri melalui penghasilan per bulan, yang dapat menanggung biaya operasional tanpa selamanya bergantung pada anggaran negara? Ini adalah letak persoalan program kopdes yang mestinya dievaluasi oleh bapak Presiden, sehingga anggaran negara yang sudah dikeluarkan untuk membangun infrastruktur kopdes termasuk pembiayaan pelatihan manajer kopdes tidak percuma dan mampu berdampak positif bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Selanjutnya, saat ini Indonesia sedang menghadapi persoalan kemarau berkepanjangan sehingga terjadi kebakaran hutan dan lahan di mana-mana. Bahkan, karhutla sudah terjadi di beberapa pulau besar macam Sumatera dan Kalimantan, termasuk sejumlah provinsi di Indonesia. Kondisi ini kian menegaskan bahwa karhutla merupakan persoalan lingkungan yang membutuhkan penanganan intens dari semua pihak, baik pemerintah pusat hingga daerah. Masalah karhutla merupakan persoalan yang sangat serius karena berdampak pada kesehatan dan mobilitas rakyat Indonesia. Secara makro, udara yang tercemar memengaruhi kesehatan dan menyebabkan sekolah yang terpaksa diliburkan. Gangguan mobilitas masyarakat juga terlihat dari sejumlah pembatalan penerbangan domestik di beberapa daerah.
Bahkan, menurut pemberitaan media ANTARA NEWS sejak 11 Agustus hingga 19 Oktober 2026 tercatat 2.604 penerbangan terdampak akibat asap karhutla. Artinya kondisi ini berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian nasional. Oleh karena itu, Presiden harus melakukan evaluasi terhadap instansi terkait termasuk seluruh pemerintah daerah untuk menangani masalah karhutla supaya persoalan ini tidak berkepanjangan dan segera terselesaikan demi kepentingan kita bersama.
Pada akhirnya, evaluasi dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo perlu diletakkan pada kebijakan pemerintah untuk menjawab persoalan publik dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Efisiensi fiskal harus sejalan dengan efektivitas belanja negara. Kemudian, penyelenggaraan program kopdes perlu didukung dengan tata kelola yang akuntabel dan prinsip berkelanjutan. Untuk penanganan karhutla diperlukan koordinasi lintas sektor sehingga persoalan ini cepat terselesaikan dan kehidupan masyarakat dapat pulih seperti sedia kala.
Dari beberapa persoalan tersebut diperlukan evaluasi yang komprehensif dan aktual agar tujuan utama berbangsa dan bernegara dapat tercapai, yakni menyejahterakan rakyat dan memajukan negara kita, sebagaimana gagasan klasik Plato mengenai tujuan negara dan kehidupan bersama, yakni penyelenggaraan pemerintahan semestinya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Karena itu, masyarakat tidak hanya membutuhkan kehadiran negara melalui berbagai program, tetapi juga kebijakan yang mampu memberikan perlindungan, menyelesaikan persoalan publik, dan menjamin pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat Indonesia.
About The Author
