Gapuramanise.com, Jakarta –Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia tidak hanya mengakhiri masa tugasnya dalam pemerintahan. Keputusan tersebut juga membuka konsekuensi administratif berupa hak keuangan dan sejumlah fasilitas negara yang secara hukum melekat pada seorang mantan Wakil Presiden.
Salah satu hak yang menjadi perhatian adalah uang pensiun bulanan sebesar Rp20.160.000 yang dapat diterima seumur hidup, sepanjang memenuhi ketentuan pemberhentian dengan hormat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Dokumen pengunduran diri Gibran disebut telah diserahkan dan diterima langsung oleh Presiden Prabowo Subianto serta Ketua MPR RI Ahmad Muzani pada Kamis (12/11).
Mengenai hak keuangan mantan Wakil Presiden, pemerintah telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dalam aturan tersebut, besaran gaji pokok Wakil Presiden ditetapkan empat kali lipat dari gaji pokok tertinggi pejabat negara selain Presiden dan Wakil Presiden.
Ketentuan itu menjadi dasar penghitungan uang pensiun bagi seorang Wakil Presiden yang mengakhiri masa jabatannya dengan status pemberhentian secara hormat.
Pasal 6 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 1978 secara tegas mengatur bahwa mantan Presiden maupun Wakil Presiden berhak menerima pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir yang diterima ketika masih menjabat.
Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 poin a Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok tertinggi pejabat negara, termasuk Ketua MPR, DPR, BPK, dan Mahkamah Agung, ditetapkan sebesar Rp5.040.000 setiap bulan.
Jika nominal tersebut dikalikan empat sesuai ketentuan gaji pokok Wakil Presiden, diperoleh angka Rp20.160.000 per bulan. Jumlah inilah yang menjadi dasar perhitungan pensiun pokok mantan Wakil Presiden.
Pembayaran hak pensiun tersebut tidak langsung dilakukan pada hari pengunduran diri. Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur bahwa pembayaran pensiun beserta tunjangannya mulai diberikan pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat ditetapkan.
Menariknya, ketentuan tersebut juga memberikan jaminan pembayaran pensiun sepanjang hidup penerimanya. Berdasarkan Pasal 10, pembayaran dihentikan apabila mantan Presiden atau Wakil Presiden meninggal dunia atau kembali menduduki jabatan Presiden maupun Wakil Presiden.
Dalam hal penerima pensiun meninggal dunia, pembayaran dihentikan pada akhir bulan keenam setelah yang bersangkutan wafat. Sementara apabila kembali menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden, hak pensiun sebelumnya mengikuti ketentuan yang berlaku.
UU tersebut juga mengatur bahwa apabila seseorang kembali menduduki jabatan Presiden atau Wakil Presiden dan kemudian berhenti dengan hormat, kepadanya diberikan pensiun beserta tunjangan yang lebih menguntungkan sesuai ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7.
Tidak Hanya Pensiun, Negara Juga Menanggung Sejumlah Fasilitas
Hak seorang mantan Wakil Presiden ternyata tidak berhenti pada penerimaan uang pensiun setiap bulan. Pasal 7 dan Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978 turut mengatur sejumlah fasilitas dan jaminan yang menjadi tanggungan negara.
Fasilitas tersebut meliputi:
1. Tunjangan pensiun, yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri.
2. Biaya kebutuhan rumah tangga, berupa pembiayaan pengeluaran rutin untuk pemakaian air, listrik, dan telepon.
3. Jaminan kesehatan, yakni pembiayaan perawatan kesehatan bagi mantan Wakil Presiden beserta keluarganya.
4. Rumah kediaman, berupa penyediaan tempat tinggal yang layak berikut perlengkapannya.
5. Kendaraan dinas, berupa satu unit kendaraan milik negara yang dilengkapi pengemudi.
Berbagai fasilitas tersebut merupakan bagian dari penghargaan negara kepada mantan kepala pemerintahan atas pengabdian selama menjalankan tugas kenegaraan.
Dalam penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1978, pemberian hak keuangan dan fasilitas administratif juga dimaksudkan untuk mendukung kehidupan serta aktivitas kemasyarakatan mantan Presiden dan Wakil Presiden setelah tidak lagi menjalankan tugas pemerintahan.
Seluruh pembiayaan fasilitas tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 19 UU Nomor 7 Tahun 1978 yang menyatakan bahwa pembiayaan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut dibebankan kepada APBN pada tahun anggaran bersangkutan.
Dengan demikian, berakhirnya masa jabatan seorang Wakil Presiden bukan berarti seluruh hak yang melekat pada jabatan tersebut ikut berakhir. Negara tetap memberikan jaminan keuangan, kesehatan, tempat tinggal, hingga fasilitas penunjang lainnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Besaran pensiun dan fasilitas tersebut sekaligus memperlihatkan bagaimana negara mengatur penghargaan bagi pejabat tertinggi yang telah menyelesaikan pengabdiannya. Namun, seluruh hak itu tetap memiliki satu prasyarat mendasar, yakni pemberhentian dari jabatan harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. (LM-GM)
About The Author
