Gapuramanise.com, Aru – Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Aru (PERMARU), Genes D. Mangar, mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru agar segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan pembatasan perdagangan teripang yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, khususnya nelayan dan para pedagang hasil laut.
Menurut Genes D. Mangar, kebijakan pemerintah seharusnya tidak hanya berorientasi pada aturan dan kepentingan administratif, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang setiap hari menggantungkan hidupnya pada hasil laut.
Ia menilai, teripang merupakan salah satu komoditas laut yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat Kepulauan Aru. Bagi sebagian nelayan dan pedagang, aktivitas mencari, mengumpulkan, serta memperdagangkan teripang menjadi salah satu sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Karena itu, pembatasan perdagangan teripang tidak boleh dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak yang akan ditanggung masyarakat. Apalagi jika kebijakan tersebut diterapkan tanpa sosialisasi yang jelas dan tanpa melibatkan masyarakat yang selama ini menjalankan aktivitas perdagangan tersebut.
“Jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah justru mematikan mata pencaharian masyarakat kecil. Pemerintah harus melihat langsung kondisi masyarakat di lapangan, karena bagi nelayan, hasil laut bukan sekadar komoditas perdagangan, melainkan sumber kehidupan untuk menghidupi keluarga,” tegas Genes.
Ia juga menegaskan bahwa PERMARU tidak bermaksud menolak upaya pemerintah dalam mengatur perdagangan maupun menjaga kelestarian sumber daya laut. Namun, setiap kebijakan harus memiliki dasar yang jelas, tujuan yang terukur, serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara adil.
Menurutnya, pemerintah harus mampu membedakan antara upaya menjaga kelestarian sumber daya laut dengan kebijakan pembatasan yang berpotensi menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. Jika memang terdapat persoalan terkait aturan perdagangan, perizinan, ukuran, kualitas, maupun perlindungan teripang, maka pemerintah perlu menjelaskan hal tersebut secara terbuka kepada masyarakat.
Lebih lanjut, Genes meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru agar tidak mengambil keputusan secara sepihak. Pemerintah harus membuka ruang dialog bersama nelayan, pedagang, pengumpul, tokoh masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan perdagangan teripang.
Dialog tersebut penting agar pemerintah dapat mendengar secara langsung keluhan, kebutuhan, dan persoalan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan benar-benar berdasarkan kondisi nyata di lapangan, bukan hanya berdasarkan pertimbangan dari balik meja pemerintahan.
“Jangan hanya masyarakat yang diminta untuk mengikuti aturan, sementara pemerintah tidak memberikan penjelasan dan ruang untuk menyampaikan aspirasi. Masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui alasan sebuah kebijakan dibuat, bagaimana penerapannya, serta apa solusi yang disiapkan pemerintah bagi mereka yang terdampak,” ungkapnya.
PERMARU juga meminta agar Pemerintah Daerah tidak mengabaikan nasib para nelayan dan pedagang kecil yang berpotensi kehilangan sumber pendapatan akibat kebijakan tersebut. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap aturan yang diberlakukan tidak menciptakan persoalan ekonomi baru di tengah masyarakat.
Genes menambahkan, pembangunan Kabupaten Kepulauan Aru tidak boleh hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga harus memastikan masyarakat lokal menjadi bagian utama yang menikmati hasil kekayaan alam daerahnya sendiri.
Sebagai organisasi mahasiswa yang memiliki tanggung jawab moral terhadap kehidupan sosial masyarakat Aru, PERMARU memandang bahwa pemerintah harus lebih terbuka, bijaksana, dan berpihak kepada kepentingan rakyat dalam mengambil setiap keputusan.
“Kami berharap pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap persoalan ini. Evaluasi kebijakan pembatasan perdagangan teripang harus segera dilakukan. Dengarkan suara nelayan dan pedagang, karena mereka adalah masyarakat yang paling merasakan dampak dari kebijakan tersebut. Jangan sampai kekayaan laut Aru begitu besar, tetapi masyarakatnya justru kesulitan mendapatkan kehidupan yang layak,” tutup Mangar. (MT-GM)
About The Author
