Gapuramanise.com, Ambon – Persoalan infrastruktur dan lingkungan di Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, kian menjadi perhatian masyarakat. Mulai dari kerusakan jalan, talud yang terdampak banjir, pencemaran aliran kali akibat limbah rumah tangga, hingga dugaan penyerobotan lahan yang disebut belum mendapatkan penyelesaian dari pemerintah desa.
Sejumlah persoalan tersebut diungkapkan salah satu warga Wayame yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan saat diwawancarai pada Rabu (28/10/2026). Warga tersebut menilai perhatian pemerintah desa terhadap persoalan lingkungan dan kebutuhan masyarakat masih belum maksimal.
Ia mengaku telah berinisiatif melakukan pembenahan lingkungan sejak 2008, ketika kawasan tempat tinggalnya masih berupa hutan dan akses jalan belum memadai.
Menurutnya, berbagai upaya dilakukan secara mandiri, mulai dari membersihkan lingkungan, menimbun jalan, menggali, hingga meratakan akses agar dapat digunakan masyarakat.
“Sejak 2008 saya sudah berupaya membenahi lingkungan ini. Awalnya tempat ini masih hutan, jalan juga belum bisa dilewati. Saya lakukan semuanya sedikit demi sedikit, menimbun, menggali, dan meratakan jalan supaya masyarakat bisa lewat. Saya tidak pernah berpikir soal penghormatan atau imbalan, karena ini untuk kepentingan bersama,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, upaya menjaga lingkungan tersebut juga dilakukan dengan melibatkan masyarakat tanpa membedakan agama maupun latar belakang sosial.
Baginya, kebersihan dan penataan lingkungan merupakan kepentingan bersama yang seharusnya menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat.
Talud 75 Meter dan Persoalan Banjir
Persoalan lingkungan semakin dirasakan ketika banjir besar melanda kawasan tersebut sekitar 2011–2012. Bencana itu turut berdampak pada tempat usaha mebel kayu miliknya yang mengalami kerusakan akibat terjangan banjir.
Dalam kondisi tersebut, ia mengaku berinisiatif menyampaikan proposal kepada salah satu anggota DPRD Provinsi Maluku untuk meminta perhatian terhadap kerusakan yang dialami.
Upaya komunikasi tersebut kemudian berujung pada pembangunan talud sepanjang kurang lebih 75 meter.
Menurutnya, pembangunan itu sangat membantu masyarakat dalam mengurangi dampak banjir yang sebelumnya mengancam kawasan permukiman dan tempat usahanya.
Selain itu, ia juga menceritakan adanya bantuan dari sejumlah pihak dan komunitas berupa bronjong berisi batu yang dipasang untuk memperkuat talud serta melindungi kawasan dari ancaman kerusakan akibat aliran air.
Namun, ia mempertanyakan keterbukaan informasi mengenai pihak-pihak yang memberikan bantuan tersebut.
Warga itu mengaku kecewa karena menurut pengamatannya, terdapat bantuan yang berasal dari pihak lain, tetapi kemudian seolah-olah dikaitkan dengan kontribusi pemerintah negeri.
“Kalau ada sesuatu yang pemerintah negeri mau tampil, mereka ikut mengambil bagian. Padahal, ada bantuan yang datang dari pihak lain, termasuk komunitas dan orang-orang yang peduli. Masyarakat perlu tahu siapa yang benar-benar membantu,” ujarnya.
Aliran Kali Diduga Tercemar Limbah Rumah Tangga
Tidak hanya persoalan jalan dan talud, warga tersebut juga mengungkapkan persoalan pencemaran lingkungan yang menurutnya semakin memprihatinkan.
Ia menyebut aliran kali yang sebelumnya menjadi salah satu sumber kehidupan dan dimanfaatkan masyarakat untuk aktivitas sehari-hari, termasuk mencuci, kini diduga telah tercemar akibat pembuangan limbah rumah tangga melalui saluran got yang langsung bermuara ke kali.
Menurut pengakuannya, kondisi tersebut telah berlangsung sekitar tiga tahun, tetapi belum mendapatkan penanganan sebagaimana yang diharapkan dari pemerintah negeri.
“Ini jalur kali sekarang sudah jadi seperti limbah got rumah tangga. Air dari saluran got dibuang langsung ke kali sehingga terjadi pencemaran. Sudah sekitar tiga tahun kondisi ini dibiarkan. Padahal, kali ini merupakan sumber kehidupan masyarakat, tetapi sekarang kondisinya semakin kumuh,” ungkapnya.
Ia mempertanyakan perhatian pemerintah desa terhadap kondisi tersebut, mengingat aliran kali memiliki fungsi penting bagi kehidupan masyarakat sekitar.
Menurutnya, persoalan pencemaran tidak boleh dianggap sebagai masalah biasa karena berkaitan langsung dengan kebersihan lingkungan dan kenyamanan warga.
Dugaan Penyerobotan Lahan dan Pembangunan Pondasi di Aliran Kali
Persoalan lain yang turut disampaikan adalah dugaan penguasaan lahan yang sebelumnya dimanfaatkan masyarakat untuk aktivitas mencuci dan menjaga kebersihan lingkungan.
Warga tersebut mengaku kawasan itu dahulu merupakan tempat yang bersih dan dapat digunakan masyarakat untuk beraktivitas. Namun, menurut keterangannya, sebagian area tersebut kemudian digunakan untuk pembangunan pondasi rumah yang disebut masuk ke kawasan kali.
Ia mempertanyakan bagaimana aktivitas pembangunan tersebut dapat berlangsung tanpa penyelesaian yang jelas dari pemerintah desa.
Bahkan, ia mengaku telah menyampaikan persoalan tersebut, tetapi hingga kini belum melihat adanya penyelesaian yang memberikan kepastian bagi masyarakat.
Ia juga menyinggung peran aparat kewilayahan, termasuk Babinsa dan Bhabinkamtibmas, yang menurut pengamatannya belum menunjukkan penyelesaian terhadap persoalan tersebut.
“Tempat itu dahulu merupakan lahan yang digunakan masyarakat untuk menjaga kebersihan dan mencuci. Dulu kondisinya selalu bersih, tetapi sekarang sudah ada pembangunan pondasi rumah di dalam kawasan kali. Kami mempertanyakan mengapa persoalan seperti ini tidak diselesaikan,” tuturnya.
Ia berharap persoalan tersebut dapat ditelusuri secara objektif, termasuk memastikan status lahan, batas aliran kali, serta legalitas pembangunan yang dipersoalkan.
Pemerintah Desa Wayame Belum Memberikan Tanggapan
Untuk mendapatkan keberimbangan pemberitaan, Gapuramanise.com telah berupaya menghubungi Pemerintah Desa Wayame melalui pesan WhatsApp pada Jumat (30/10/2026).
Dalam pesan tersebut, redaksi menyampaikan sejumlah pertanyaan terkait kondisi jalan rusak, kerusakan talud, penanganan banjir, kontribusi masyarakat, hingga program dan alokasi anggaran untuk perbaikan infrastruktur serta penanganan persoalan lingkungan.
Redaksi juga meminta klarifikasi mengenai dugaan persoalan lahan dan pembangunan pondasi di kawasan kali sebagaimana disampaikan warga.
Namun, hingga berita ini disusun, pesan konfirmasi tersebut belum mendapatkan tanggapan dari pihak Pemerintah Desa Wayame.
Akuntabilitas Pemerintah Negeri Jadi Perhatian
Di tengah berbagai keluhan masyarakat tersebut, persoalan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa juga menjadi perhatian.
Sebelumnya, Fraksi PDI Perjuangan mendesak Inspektorat Kota Ambon untuk menurunkan tim melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap dugaan persoalan pengelolaan keuangan di tingkat desa.
Fraksi tersebut turut menyoroti ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong agar Komisi I DPRD Kota Ambon mengambil langkah pemanggilan terhadap pihak terkait untuk meminta penjelasan.
Berbagai persoalan yang disampaikan warga Wayame tersebut memperlihatkan pentingnya perhatian serius terhadap tata kelola pemerintahan, pengawasan pembangunan, perlindungan lingkungan, serta penyelesaian persoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat.
Warga berharap pemerintah desa tidak hanya hadir dalam kegiatan pembangunan, tetapi juga mampu memberikan respons terhadap persoalan yang telah lama dikeluhkan masyarakat.
Sebab, kali bukan tempat pembuangan limbah, lingkungan bukan ruang yang dapat dikuasai sepihak, dan pembangunan seharusnya tidak mengabaikan kepentingan masyarakat luas. (Tim)
About The Author
