AMBON, 30 Oktober 2026 — Forum Alumni BEM Wilayah Maluku (FABEM Wilayah Maluku) menyoroti aktivitas pembangunan atau normalisasi Sungai Waitomu yang dilaksanakan oleh pihak Pangdam. Aktivitas tersebut dinilai menyisakan sejumlah pertanyaan serius, terutama berkaitan dengan transparansi, partisipasi masyarakat, aspek lingkungan, serta dasar hukum pelaksanaan pekerjaan.
Ketua Forum Alumni BEM Wilayah Maluku, Brian Lewerissa, menegaskan bahwa pihaknya menerima banyak laporan dari masyarakat terkait aktivitas alat berat yang masuk dan melakukan pengerukan di kawasan Sungai Waitomu. Menurutnya, persoalan yang terjadi bukan semata-mata mengenai pekerjaan fisik, tetapi juga menyangkut keterlibatan masyarakat serta keterbukaan informasi dalam proses pembangunan tersebut.
“Kami menerima banyak laporan dari warga. Alat berat masuk, sungai dikeruk, tapi masyarakat tidak pernah diajak bicara secara utuh. Tidak ada kejelasan AMDAL, tidak ada sosialisasi yang partisipatif. Ini yang kami persoalkan,” tegas Brian Lewerissa.
Atas kondisi tersebut, FABEM Wilayah Maluku mendesak agar seluruh aktivitas pembangunan di Sungai Waitomu dihentikan secara total. FABEM juga secara tegas menolak penggunaan narasi “penghentian sementara” terhadap pekerjaan tersebut. Menurut Brian, istilah penghentian sementara tidak memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai status pekerjaan maupun langkah selanjutnya.
“Yang kami minta adalah penghentian total, bukan penghentian sementara. Masyarakat membutuhkan kepastian hukum, bukan sekadar penundaan aktivitas,” ujarnya.
Selain mendesak penghentian total, FABEM Wilayah Maluku meminta pihak Pangdam membuka secara terang dan transparan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada publik. Dokumen yang diminta meliputi dokumen perencanaan, dokumen lingkungan atau AMDAL apabila dipersyaratkan, serta dasar hukum pemanfaatan dan pekerjaan pada ruang sungai.
Menurut Brian, keterbukaan dokumen penting agar masyarakat dapat mengetahui apakah seluruh tahapan pekerjaan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku serta memperhatikan aspek lingkungan dan kepentingan masyarakat sekitar.
Ia menegaskan bahwa Sungai Waitomu bukan sekadar lokasi pekerjaan fisik, melainkan bagian dari ruang kehidupan masyarakat dan memiliki fungsi ekologis yang harus diperhatikan. Karena itu, setiap pembangunan atau intervensi terhadap sungai harus dilakukan secara hati-hati dan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan maupun masyarakat.
“Jangan sampai atas nama pembangunan, kita justru menciptakan bencana ekologis baru bagi warga. Jika niatnya untuk rakyat, maka caranya juga harus bersama rakyat,” tegasnya.
FABEM Wilayah Maluku menyatakan akan terus mengawal persoalan pembangunan Sungai Waitomu dan memastikan suara masyarakat tetap menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Forum tersebut juga menyatakan siap menempuh langkah-langkah konstitusional apabila desakan penghentian total serta permintaan transparansi tidak mendapatkan respons yang memadai.
Brian menegaskan, sikap FABEM Wilayah Maluku bukan dimaksudkan untuk menghambat pembangunan, melainkan untuk memastikan setiap proses pembangunan berjalan secara transparan, sesuai dengan ketentuan hukum, memperhatikan keberlanjutan lingkungan, dan melibatkan masyarakat yang terdampak.
Dengan demikian, FABEM Wilayah Maluku meminta agar persoalan Sungai Waitomu tidak dipandang hanya sebagai persoalan proyek fisik, tetapi sebagai persoalan publik yang menyangkut kepentingan masyarakat, lingkungan, serta kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan. (SWW-GM)
About The Author
