Gapuramanise.com, Ambon – Perjuangan masyarakat adat Tananahu mempertahankan tanah leluhur tidak boleh berjalan sendiri. Semangat itulah yang mengemuka dalam Diskusi Publik Petisi Tanah Leluhur #3 bertajuk “Kriminalisasi: Titik Rawan dalam Perjuangan Masyarakat Adat Tananahu” yang berlangsung di Kedai Aliyee, Tihu, Kota Ambon, Kamis (29/10/2026).
Berbeda dari sekadar forum diskusi biasa, kegiatan yang bertepatan dengan momentum Hari Sumpah Pemuda 2026 ini menjadi ruang konsolidasi solidaritas lintas organisasi, generasi, dan kelompok masyarakat untuk membicarakan persoalan yang dihadapi masyarakat adat Tananahu.
Sejumlah elemen turut mengambil bagian, di antaranya perwakilan organisasi Cipayung seperti GMKI dan GMNI, Koalisi Perempuan, jurnalis, akademisi, masyarakat asli Tananahu, serta berbagai organisasi masyarakat sipil dan kepemudaan lainnya.
Rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan puisi yang menghadirkan refleksi tentang tanah leluhur, perjuangan, dan keadilan. Suasana kemudian berlanjut melalui diskusi interaktif yang membuka ruang pertukaran gagasan, kritik, serta pandangan dari berbagai perspektif.
Pesan yang mengemuka dalam forum tersebut adalah pentingnya membangun solidaritas bersama. Persoalan masyarakat adat Tananahu tidak semestinya dipandang sebagai urusan satu komunitas semata, melainkan menjadi perhatian bersama seluruh elemen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap keadilan sosial dan perlindungan hak masyarakat adat.
Jurnalis, Akademisi, dan Praktisi Hukum Berikan Perspektif
Diskusi menghadirkan tiga narasumber dengan latar belakang keilmuan dan profesi berbeda, yakni Dr. Iqbal Taufik, S.H., M.H. selaku ahli pidana, Verolyn S. Alaidrus dari kalangan jurnalis, serta Adv. Rolan Lakoruhut, S.H., CPLA sebagai kuasa hukum.
Dari perspektif jurnalistik, kehadiran Verolyn S. Alaidrus menempatkan peran pers sebagai salah satu elemen penting dalam mengawal persoalan masyarakat. Pemberitaan tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga membuka ruang publik agar persoalan yang dialami masyarakat adat mendapatkan perhatian lebih luas.
Persoalan masyarakat adat membutuhkan ruang pemberitaan yang berimbang, kritis, dan berpihak pada kepentingan publik. Dengan demikian, suara masyarakat yang berhadapan dengan berbagai persoalan dapat memperoleh ruang untuk didengar.
Sementara itu, perspektif akademisi yang disampaikan melalui Dr. Iqbal Taufik memperkaya pembahasan mengenai kriminalisasi dari sudut pandang hukum pidana. Pemahaman terhadap proses hukum menjadi penting agar masyarakat dapat membedakan antara penegakan hukum dan persoalan keadilan yang harus diuji berdasarkan ketentuan hukum.
Adapun Adv. Rolan Lakoruhut, S.H., CPLA memberikan perspektif dari sisi pendampingan hukum terhadap empat masyarakat adat Tananahu yang saat ini menghadapi proses peradilan.
Empat Masyarakat Adat Tananahu Hadapi Proses Persidangan
Sebagaimana diketahui, Pengadilan Negeri Ambon telah menggelar sidang perdana terhadap empat masyarakat adat Tananahu melalui dua berkas perkara pidana, Rabu (28/10/2026).
Keempat terdakwa tersebut adalah Jhon Risakotta alias Ojon, Yabes Okto Rahanluss alias Bapak Toto, John Wein Laiyan alias Jhon, dan Elisa Piter Tony alias Ongen.
Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaan terhadap para terdakwa. Menanggapi dakwaan itu, tim kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Saguara menyatakan akan mengajukan eksepsi atau perlawanan dalam perkara Nomor 226/Pid.B/2026/PN Amb dan Nomor 227/Pid.B/2026/PN Amb.
Salah satu poin yang menjadi perhatian tim pembela adalah ketidakjelasan uraian perbuatan yang didakwakan kepada masing-masing terdakwa.
Tim kuasa hukum menyatakan akan menggunakan hak hukum melalui mekanisme eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 206 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Pengajuan eksepsi tersebut merupakan bagian dari upaya menguji surat dakwaan melalui mekanisme peradilan. Penilaian terhadap keberatan itu nantinya menjadi kewenangan Majelis Hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Sumpah Pemuda Harus Menjadi Semangat Solidaritas
Momentum Hari Sumpah Pemuda menjadi pengingat bahwa persatuan tidak cukup hanya diucapkan dalam seremoni. Semangat persatuan juga perlu diwujudkan melalui keberanian membangun solidaritas ketika masyarakat menghadapi persoalan ketidakadilan.
Keterlibatan organisasi kepemudaan, kelompok perempuan, jurnalis, akademisi, masyarakat adat, dan elemen masyarakat sipil dalam forum tersebut menjadi gambaran bahwa perjuangan keadilan membutuhkan partisipasi bersama.
Diskusi Publik Petisi Tanah Leluhur #3 yang dimoderatori Naam Seknun dari GBPM/YPPM Maluku ini diharapkan tidak berhenti sebagai ruang pertukaran gagasan, tetapi menjadi titik temu untuk memperkuat kepedulian dan solidaritas lintas organisasi.
Sebab, tanah leluhur bukan sekadar persoalan batas wilayah atau kepemilikan, melainkan berkaitan dengan identitas, sejarah, martabat, dan keberlangsungan hidup masyarakat adat.
Ketika masyarakat adat memperjuangkan tanah leluhurnya, solidaritas tidak boleh berhenti menjadi penonton. (LM-GM)
About The Author
