Gapuramanise.com, Ambon – Koalisi OKP dan LSM Provinsi Maluku menyoroti dugaan pemotongan dana Program Revitalisasi Satuan Pendidikan sebesar 10 persen di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). Persoalan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang berlangsung di Caffe Ara, Kota Ambon, Senin (26/10/2026), dengan mengangkat tema “Revitalisasi Satuan Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur”.
Dalam konferensi pers tersebut, Koalisi OKP dan LSM Maluku mengungkapkan informasi mengenai dugaan pemotongan dana revitalisasi yang disebut mencapai Rp125 juta pada setiap sekolah penerima bantuan. Salah satu sekolah yang disoroti adalah SD Al-Hilal Ainena, dengan peristiwa yang menurut informasi disampaikan berkaitan dengan mantan kepala sekolah dan berlangsung di Hotel Surya, Bula.
Ketua SEMMI Maluku, Alfian Hulihulis, yang membacakan tuntutan koalisi, menegaskan bahwa informasi tersebut harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan menyeluruh oleh aparat penegak hukum.
“Dana pendidikan merupakan anggaran yang diperuntukkan bagi kepentingan peserta didik. Karena itu, setiap informasi mengenai dugaan pemotongan sebesar 10 persen harus dijelaskan secara terbuka, termasuk siapa yang meminta, apa dasar permintaannya, dan ke mana aliran dana tersebut,” tegas Alfian.
Menurut koalisi, dugaan pemotongan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan pada periode 2025–2026. Mereka meminta agar seluruh informasi yang berkembang diperiksa berdasarkan dokumen program, bukti transaksi, komunikasi yang relevan, serta keterangan pihak-pihak yang mengetahui peristiwa tersebut.
Koalisi juga menyinggung dugaan adanya persoalan tata kelola anggaran di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten SBT. Berdasarkan informasi yang disampaikan, pada 16 Oktober 2026 terdapat dugaan penggelapan dana dengan nilai lebih dari Rp1 miliar yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
“Informasi mengenai dugaan penyimpangan anggaran ini tidak boleh berhenti sebagai isu di ruang publik. Kami meminta aparat berwenang menelusuri dokumen, memeriksa aliran dana, dan memastikan apakah terdapat pelanggaran hukum yang dapat dibuktikan,” ujar Alfian.
Selain dugaan pemotongan dana revitalisasi, koalisi turut menyoroti informasi mengenai pergantian kepala sekolah yang diduga berkaitan dengan intervensi pihak tertentu. Mereka menyebut adanya dugaan intervensi dari ajudan Bupati SBT dalam proses pergantian kepala sekolah.
Koalisi meminta agar dugaan tersebut diperiksa secara objektif dengan menelusuri keputusan resmi, dasar pertimbangan administratif, prosedur pergantian, serta keterangan pihak-pihak terkait. Mereka menegaskan bahwa informasi tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran oleh pihak tertentu.
Dalam pernyataan sikapnya, koalisi juga meminta agar pihak berinisial F.A. dimintai klarifikasi oleh aparat berwenang apabila terdapat informasi dan bukti relevan yang menghubungkannya dengan persoalan tersebut.
“Penyebutan pihak-pihak yang perlu dimintai keterangan bukan berarti kami menetapkan mereka bersalah. Kami meminta agar seluruh rangkaian peristiwa diperiksa secara menyeluruh, berdasarkan bukti, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Alfian.
Koalisi OKP dan LSM Maluku mendesak Pemerintah Kabupaten SBT dan Dinas Pendidikan setempat memberikan penjelasan resmi mengenai mekanisme pelaksanaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban dana revitalisasi satuan pendidikan. DPRD SBT juga diminta menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
Selain itu, koalisi meminta Kejaksaan Tinggi Maluku dan Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur menelaah informasi serta bukti yang relevan. Mereka juga mendorong Gubernur Maluku dan Kementerian Dalam Negeri melakukan evaluasi sesuai kewenangan masing-masing terhadap tata kelola pemerintahan dan persoalan pergantian kepala sekolah yang menjadi perhatian masyarakat.
Koordinator konferensi pers, Mato Rumodar, menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten SBT.
“Kami ingin memastikan bahwa program revitalisasi benar-benar berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi sekolah serta peserta didik. Setiap dugaan penyimpangan harus diperiksa secara profesional, sementara setiap pihak tetap harus dihormati haknya sampai ada pembuktian melalui proses hukum,” demikian sikap koalisi.
Koalisi menegaskan bahwa tuntutan yang disampaikan tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan vonis kepada pihak mana pun. Mereka meminta agar seluruh dugaan ditindaklanjuti melalui klarifikasi, pemeriksaan dokumen, penelusuran fakta, dan proses hukum yang sah.
Bagi koalisi, akuntabilitas dana pendidikan merupakan kepentingan publik yang harus dijaga bersama. Apabila ditemukan bukti pelanggaran, mereka meminta agar tindak lanjut dilakukan sesuai hukum. Sebaliknya, apabila dugaan tidak terbukti, hasil pemeriksaan tersebut juga harus dihormati. (SKI-GM)
About The Author
