Opini : Juantonio Frido Titarsole, S.T., CAPM – Curtin University
Gapurmanise.com – Keterbatasan lahan dan meningkatnya kebutuhan hunian menjadi tantangan serius dalam pembangunan perkotaan di Kota Ambon, Maluku. Kondisi geografis yang didominasi kawasan perbukitan dan pesisir menyebabkan pengembangan permukiman secara horizontal semakin menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek ketersediaan lahan, infrastruktur, maupun keselamatan lingkungan.
Di tengah persoalan tersebut, pembangunan perumahan bertingkat atau urban high-rise residential development dapat dipertimbangkan sebagai salah satu alternatif kebijakan untuk menjawab kebutuhan hunian masyarakat secara berkelanjutan.
Berdasarkan kajian literatur akademik mengenai pembangunan perumahan perkotaan, terdapat dua pertimbangan utama yang mendukung pengembangan hunian vertikal di Kota Ambon, yakni optimalisasi penggunaan lahan dan efisiensi penyediaan infrastruktur perkotaan.
Optimalisasi Lahan di Tengah Keterbatasan Ruang Perkotaan
Karakteristik geografis Kota Ambon menghadirkan tantangan tersendiri dalam pengembangan kawasan permukiman. Keberadaan wilayah perbukitan, lereng, dan kawasan pesisir membatasi ketersediaan lahan yang aman dan sesuai untuk pembangunan perumahan.
Dalam penelitian berjudul The Compact City: Just or Just Compact? A Preliminary Analysis, Burton (2000) membahas hubungan antara kepadatan perkotaan dan keberlanjutan pembangunan kota. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengembangan kota yang lebih kompak dapat memberikan sejumlah keuntungan, khususnya berkaitan dengan aksesibilitas dan efisiensi ruang perkotaan, meskipun manfaatnya tidak selalu merata bagi seluruh kelompok masyarakat.
Konsep compact city tersebut dapat menjadi salah satu landasan dalam mempertimbangkan pembangunan perumahan bertingkat di Kota Ambon.
Melalui pengembangan hunian vertikal, sejumlah unit tempat tinggal dapat dibangun pada satu kawasan dengan penggunaan lahan yang lebih efisien dibandingkan pembangunan rumah tapak dalam jumlah yang sama.
Pendekatan ini berpotensi mengurangi tekanan pembangunan permukiman ke kawasan perbukitan dan wilayah dengan tingkat kerentanan lingkungan yang tinggi.
Namun, pembangunan hunian bertingkat di Kota Ambon harus memperhatikan kondisi geoteknik, karakteristik tanah, risiko gempa bumi, serta kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah. Peningkatan kepadatan bangunan tidak boleh mengorbankan keselamatan penghuni maupun keberlanjutan lingkungan.
Efisiensi Infrastruktur dan Keterjangkauan Perumahan
Pertimbangan kedua adalah potensi pembangunan perumahan bertingkat dalam meningkatkan efisiensi penyediaan infrastruktur dasar serta memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak.
Pengembangan permukiman secara horizontal yang terus meluas membutuhkan jaringan jalan, air bersih, listrik, drainase, dan sanitasi dengan cakupan pelayanan yang semakin besar.
Sebaliknya, pembangunan perumahan bertingkat pada lokasi yang terencana memungkinkan berbagai fasilitas tersebut disediakan secara lebih terkonsentrasi.
Penelitian Agyemang, Silva, dan Anokye (2018) berjudul Towards Sustainable Urban Development: The Social Acceptability of High-Rise Buildings in a Ghanaian City menekankan pentingnya aspek penerimaan sosial dalam pengembangan bangunan bertingkat sebagai bagian dari pembangunan perkotaan berkelanjutan.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan hunian vertikal tidak hanya ditentukan oleh efisiensi penggunaan lahan dan teknologi konstruksi, tetapi juga oleh kesesuaian bangunan dengan kebutuhan serta karakteristik sosial masyarakat.
Dalam konteks Kota Ambon, pendekatan ini menjadi penting mengingat kehidupan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan lingkungan sosial, interaksi antarwarga, serta pola permukiman yang telah terbentuk secara turun-temurun.
Karena itu, pengembangan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah perlu mempertimbangkan desain ruang komunal, fasilitas bersama, akses transportasi, dan kemampuan penghuni dalam membayar biaya pemeliharaan bangunan.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa pembangunan perumahan bertingkat tidak hanya menghasilkan tambahan unit hunian, tetapi benar-benar memberikan akses perumahan yang terjangkau bagi masyarakat.
Hunian Bertingkat Memerlukan Perencanaan yang Matang
Meskipun menawarkan sejumlah potensi manfaat, pembangunan perumahan bertingkat bukan merupakan solusi tunggal terhadap persoalan perumahan di Kota Ambon.
Kajian sistematis Barros dan rekan-rekannya (2019) mengenai konsekuensi sosial dan kesehatan mental penghuni bangunan bertingkat menunjukkan pentingnya memperhatikan kualitas desain bangunan, lingkungan tempat tinggal, dan hubungan sosial masyarakat.
Hal ini memperlihatkan bahwa pembangunan hunian vertikal harus memperhitungkan kualitas kehidupan penghuni, bukan sekadar mengejar peningkatan kapasitas bangunan.
Bagi Kota Ambon, pengembangan perumahan bertingkat rendah hingga menengah dapat menjadi alternatif yang patut dikaji terlebih dahulu, dengan mempertimbangkan kelayakan teknis, kemampuan pembiayaan, dan kebutuhan masyarakat.
Pemerintah Kota Ambon bersama Pemerintah Provinsi Maluku dan pemerintah pusat perlu melakukan kajian kebutuhan perumahan, identifikasi lahan potensial, serta analisis kelayakan pembangunan sebelum menetapkan kebijakan pengembangan hunian vertikal.
Pada akhirnya, persoalan perumahan di Kota Ambon membutuhkan perubahan pendekatan pembangunan, dari sekadar memperluas kawasan permukiman menjadi pengelolaan ruang perkotaan yang lebih efisien, aman, dan inklusif.
Perumahan bertingkat dapat menjadi bagian dari masa depan pembangunan Kota Ambon, sepanjang dirancang bukan hanya untuk menghemat lahan, tetapi juga untuk menjamin hak masyarakat memperoleh hunian yang layak, terjangkau, dan bermartabat.
About The Author
