Gapuramanise.com, Ambon – Pertemuan antara perwakilan masyarakat Maluku Barat Daya (MBD) dengan Gubernur Maluku terkait persoalan keterlibatan warga dalam proyek Blok Masela menyisakan kekecewaan mendalam. Aspirasi yang dibawa dengan harapan mendapat perhatian pemerintah justru dinilai berujung pada respons yang melukai perasaan masyarakat.
Kekecewaan tersebut disampaikan perwakilan pemuda MBD, Douglas Kodah, usai mengikuti penyampaian aspirasi di Kantor Gubernur Maluku, Senin (5/10).
Douglas menilai persoalan yang dibawa masyarakat seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sebab, yang dipersoalkan bukan sekadar kepentingan kelompok tertentu, melainkan kesempatan masyarakat MBD untuk ikut mengambil bagian dalam proyek strategis nasional yang berada di wilayah Maluku.
Menurut Douglas, rombongan yang datang ke Kantor Gubernur terdiri dari pemuda, mahasiswa, masyarakat, serta sejumlah orang tua dan sesepuh MBD. Mereka hadir dengan tujuan menyampaikan keluhan mengenai minimnya informasi dan peluang bagi masyarakat MBD untuk mengikuti proses perekrutan tenaga kerja yang berkaitan dengan proyek Blok Masela.
Ia menyayangkan apabila kedatangan masyarakat justru dipandang sebagai gangguan terhadap aktivitas pemerintahan.
“Yang kami bawa itu persoalan masyarakat. Kami datang untuk menyampaikan apa yang kami rasakan, bukan membuat keributan. Kalau masyarakat datang ke Kantor Gubernur untuk menyampaikan aspirasi kemudian dianggap sebagai suara bising, tentu kami sangat kecewa,” kata Douglas kepada Gapuramanise.com, Selasa (6/10/2026).
Lebih jauh, Douglas mempertanyakan respons pemerintah yang menurutnya menunjukkan belum adanya pemahaman utuh mengenai persoalan perekrutan tenaga kerja yang dikeluhkan warga MBD.
Ia mengaku heran ketika persoalan informasi mengenai peluang kerja di proyek Blok Masela belum diketahui secara jelas oleh pemerintah daerah.
“Ketika kami sampaikan soal tidak adanya peluang yang jelas bagi warga MBD, ternyata persoalan itu belum diketahui. Lalu bagaimana pemerintah bisa memberikan jawaban atau mengambil sikap kalau informasi dasarnya saja belum diketahui?” ujarnya.
Bagi Douglas, persoalan tersebut menjadi semakin sensitif karena dalam rombongan terdapat para orang tua dan sesepuh MBD yang ikut hadir menyampaikan aspirasi.
Ia menilai keberadaan mereka semestinya mendapat penghormatan sebagai bagian dari masyarakat yang datang menggunakan haknya untuk menyampaikan pendapat kepada pemerintah.
“Di antara kami ada orang tua dan sesepuh. Mereka datang bukan untuk mencari masalah. Mereka datang karena ada keresahan yang ingin disampaikan. Karena itu, kami merasa sangat kecewa ketika keberadaan kami seolah dianggap mengganggu,” tegasnya.
Douglas juga mengingatkan bahwa Kantor Gubernur merupakan fasilitas pemerintahan yang pada hakikatnya menjadi tempat masyarakat menyampaikan kepentingannya. Karena itu, menurut dia, tidak semestinya warga yang datang membawa aspirasi justru merasa tidak diterima.
“Kami memilih pemerintah dan memberikan kepercayaan kepada pemerintah. Karena itu, ketika ada persoalan, kami datang untuk menyampaikannya. Jangan sampai masyarakat merasa pintu pemerintah tertutup ketika mereka datang membawa keluhan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa masyarakat MBD tidak pernah meminta perlakuan khusus dalam perekrutan tenaga kerja Blok Masela. Mereka hanya menginginkan proses yang terbuka sehingga warga lokal memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi berdasarkan kemampuan dan persyaratan yang ditetapkan.
“Jangan dipahami bahwa kami meminta pekerjaan dibagikan begitu saja. Tidak. Kami hanya meminta informasi dibuka, persyaratannya jelas, lalu kami diberi kesempatan untuk ikut bersaing. Kalau memenuhi kualifikasi, biarkan masyarakat MBD ikut berkompetisi,” jelas Douglas.
Menurutnya, keberadaan proyek strategis di wilayah Maluku semestinya juga membuka ruang partisipasi yang lebih besar bagi masyarakat daerah. Keterlibatan warga lokal, kata dia, penting agar keberadaan proyek besar tidak hanya terlihat dari sisi investasi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Douglas meminta Pemerintah Provinsi Maluku tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut. Ia mendorong adanya pertemuan terbuka yang menghadirkan perwakilan masyarakat MBD, DPRD, pemerintah daerah, serta pihak terkait dengan pengelolaan Blok Masela.
Dialog tersebut dinilai penting agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi sekaligus memberikan kepastian mengenai mekanisme dan peluang keterlibatan masyarakat MBD.
“Kami ingin masalah ini diselesaikan dengan kepala dingin. Jangan sampai masyarakat terus merasa tidak didengar. Pemerintah harus hadir sebelum kekecewaan berubah menjadi persoalan yang lebih besar,” ujarnya.
Douglas menegaskan, masyarakat MBD tidak datang membawa keinginan untuk menciptakan konflik. Mereka hanya meminta ruang yang layak untuk menyampaikan suara dan memperjuangkan kesempatan yang menurut mereka menjadi hak masyarakat daerah.
“Dengarkan masyarakat sebelum semuanya terlambat. Kami tidak mencari konflik. Kami hanya meminta keadilan, keterbukaan, dan kesempatan yang sama,” pungkasnya. (SKI-GM)
About The Author
