Gapuramanise.com, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendapat tugas baru dari Presiden Prabowo Subianto. Selain tetap menjalankan tugas sebagai Menteri ESDM, Bahlil kini dipercaya memimpin Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Penugasan tersebut menempatkan Bahlil pada dua posisi pemerintahan sekaligus, dengan cakupan tugas yang berkaitan erat dengan pengelolaan sumber daya alam, pengembangan industri nasional, serta transformasi sektor energi.
Usai pelantikan, Bahlil menyatakan siap menjalankan mandat yang diberikan Presiden.
“Insyaallah sebagai pembantu Presiden akan berusaha sekuat tenaga dengan totalitas untuk menjalankan tugas ini dengan baik, baik sebagai Menko maupun sebagai Menteri ESDM karena ini adalah sebagai bentuk panggilan pengabdian kepada Ibu Pertiwi dan harus kita jadikan ini sebagai bagian momentum untuk memberikan yang terbaik kepada Ibu Pertiwi,” ujar Bahlil.
Hilirisasi dan Transisi Energi Berada dalam Satu Koordinasi
Pemerintah kini menyatukan koordinasi program hilirisasi dengan agenda transisi energi. Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.
Dalam posisi barunya, Bahlil tetap menjabat sebagai Menteri ESDM. Sementara sebagai Menko, ia akan mengoordinasikan kebijakan strategis yang berkaitan dengan peningkatan nilai tambah sumber daya alam sekaligus percepatan pengembangan energi bersih.
Pemerintah memandang kedua agenda tersebut memiliki keterkaitan dengan penguatan industri nasional. Hilirisasi diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas di dalam negeri, sedangkan transisi energi berkaitan dengan upaya mendorong penggunaan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.
Menurut Bahlil, situasi geopolitik dan perubahan ekonomi global menjadi salah satu pertimbangan dalam menyatukan kedua agenda tersebut.
Ia mengatakan kebutuhan terhadap energi bersih semakin penting, sehingga kebijakan hilirisasi dan transisi energi dinilai perlu dirancang secara terintegrasi.
“Dalam kondisi geopolitik yang tidak menentu dan konstelasi dinamika ekonomi dunia juga yang menuntut untuk terjadinya energi yang bersih maka Bapak Presiden memandang penting untuk program-program prioritas terkait dengan hilirisasi, terkait dengan transisi energi sebagai komitmen global dari Paris Agreement, maka ini tidak bisa dilakukan dengan cara parsial tapi harus dilakukan dengan komprehensif, terukur,” kata Bahlil dalam keterangannya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta.
Bukan Tugas Baru bagi Bahlil
Mandat tersebut melanjutkan sejumlah tugas yang sebelumnya telah dipercayakan kepada Bahlil. Sebelumnya, ia pernah memimpin Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang bertugas mempersiapkan berbagai proyek prioritas sebelum memasuki tahap pelaksanaan.
Pada Maret 2026, Bahlil juga ditunjuk Presiden Prabowo untuk memimpin Satuan Tugas Percepatan Transisi Energi. Tim tersebut memiliki tugas mendorong percepatan pelaksanaan program energi baru terbarukan, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya.
Dengan penunjukan sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, sejumlah tanggung jawab yang sebelumnya berjalan melalui mekanisme koordinasi berbeda kini ditempatkan dalam satu kendali kementerian koordinator.
Pemerintah berharap penyatuan tersebut dapat membuat proses perencanaan, koordinasi, hingga implementasi program berjalan lebih terintegrasi.
Bagi Bahlil, tantangan berikutnya adalah memastikan agenda hilirisasi dan transisi energi dapat berjalan bersamaan tanpa mengabaikan kebutuhan industri nasional, ketahanan energi, serta perubahan kondisi ekonomi dan geopolitik global.
Dengan tetap memegang jabatan Menteri ESDM, Bahlil kini menjadi salah satu pejabat dengan lingkup tanggung jawab strategis yang cukup luas dalam agenda pengelolaan sumber daya alam dan energi nasional. (NM-GM)
About The Author
