Gapuramanise.com, Maluku Tengah – Potensi kelapa yang cukup besar di Kabupaten Maluku Tengah dinilai perlu dikembangkan lebih jauh agar tidak hanya menjadi komoditas bahan baku, tetapi mampu menghasilkan produk bernilai ekonomi tinggi bagi masyarakat.
Pemerhati Kebijakan Publik dan Politik Maluku, Darul Kutni Tuhepaly, mengatakan pengembangan industri berbasis kelapa merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan petani.
Menurut Darul, kelapa selama ini telah menjadi salah satu bagian penting dari aktivitas ekonomi masyarakat di sejumlah wilayah Maluku Tengah. Namun, pola pemanfaatannya masih banyak bertumpu pada produksi kopra.
Kondisi tersebut, kata dia, membuat pendapatan petani sangat dipengaruhi oleh perubahan harga komoditas. Di sisi lain, petani juga belum memiliki posisi tawar yang cukup kuat karena sebagian besar produk dijual dalam bentuk bahan mentah atau setengah jadi.
“Persoalannya bukan pada kelapanya, tetapi bagaimana kita memberikan nilai tambah terhadap komoditas tersebut. Selama petani masih menjual dalam bentuk kopra, ruang untuk mendapatkan nilai ekonomi yang lebih besar masih terbatas,” ujar Darul kepada Gapuramanise.com Rabu, (20/09/2026).
Ia menjelaskan, kelapa memiliki banyak bagian yang dapat dikembangkan menjadi produk bernilai jual. Daging kelapa dapat diolah menjadi minyak, sementara tempurung dapat dimanfaatkan untuk produk arang dan arang aktif. Sabut kelapa juga dapat dikembangkan menjadi berbagai produk turunan, termasuk bahan baku briket dan kebutuhan industri lainnya.
Dengan pengembangan tersebut, menurut Darul, aktivitas ekonomi tidak harus berhenti setelah kelapa keluar dari wilayah produksi. Sebaliknya, proses pengolahan dapat dilakukan sedekat mungkin dengan sentra produksi sehingga nilai tambah dapat dinikmati masyarakat setempat.
Darul pun mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang mulai mendorong agenda hilirisasi komoditas kelapa, termasuk pengembangannya di kawasan Teluk Elpaputi.
Namun, ia mengingatkan bahwa pembangunan fasilitas pengolahan saja belum cukup untuk disebut sebagai keberhasilan hilirisasi.
“Yang harus menjadi ukuran adalah apakah masyarakat, terutama petani kelapa, benar-benar memperoleh manfaat dari proses tersebut. Jangan hanya membangun fasilitas, tetapi rantai usahanya tidak memberikan perubahan terhadap pendapatan masyarakat,” katanya.
Ia menilai keberadaan industri pengolahan di daerah dapat memberikan efek ekonomi yang lebih luas. Selain membuka peluang peningkatan harga dan pendapatan petani, kegiatan tersebut juga berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan baru serta memberi ruang bagi pelaku UMKM untuk tumbuh.
Perputaran ekonomi pun diharapkan tidak hanya terjadi di pusat kabupaten, tetapi dapat dirasakan hingga desa-desa yang menjadi sentra produksi kelapa.
Meski demikian, Darul menilai ada sejumlah hal yang perlu dipastikan sejak awal. Salah satunya adalah keterlibatan kelembagaan ekonomi masyarakat seperti koperasi dan BUMDes dalam rantai usaha hilirisasi.
Menurutnya, masyarakat harus memiliki ruang untuk terlibat dalam kepemilikan, pengelolaan maupun pengembangan usaha. Dengan demikian, petani tidak hanya berperan sebagai pihak yang menyediakan bahan baku bagi industri.
“Petani harus masuk dalam rantai nilai. Jangan sampai bahan baku berasal dari masyarakat, tetapi keuntungan terbesar justru kembali ke pihak lain di luar daerah,” tegasnya.
Selain kelembagaan, akses pasar juga menjadi faktor penting. Produk yang dihasilkan dari industri pengolahan kelapa harus memiliki pasar yang jelas sehingga kegiatan produksi dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Darul juga menekankan perlunya pendampingan bagi petani dan pelaku usaha. Pendampingan tersebut mencakup peningkatan kualitas produk, pengelolaan usaha, pemanfaatan teknologi, hingga kemudahan memperoleh pembiayaan.
Ia mengatakan Yayasan Salawano Maluku juga siap mengambil bagian dalam proses pendampingan masyarakat, terutama dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dan mengembangkan usaha yang bertumpu pada potensi lokal.
Darul berharap hilirisasi kelapa di Maluku Tengah tidak ditempatkan sebagai program sesaat. Pemerintah daerah, masyarakat, koperasi, BUMDes, dunia usaha dan berbagai pemangku kepentingan perlu membangun kerja sama yang berkesinambungan.
Menurutnya, konsistensi menjadi faktor penting agar pengembangan industri kelapa dapat tumbuh menjadi sebuah ekosistem ekonomi yang memberikan manfaat dalam jangka panjang.
Ia menegaskan, perubahan pola usaha dari sekadar menjual bahan baku menuju produksi barang olahan harus menjadi bagian penting dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat.
“Berhenti menjual kopra, mulai menghasilkan produk jadi,” kata Darul.
Ia menambahkan, peningkatan kesejahteraan petani tidak selamanya harus ditempuh melalui bantuan atau subsidi. Hal yang lebih mendasar adalah memastikan komoditas yang dihasilkan masyarakat memiliki rantai nilai yang adil, sehingga semakin banyak manfaat ekonomi yang tetap berputar di daerah asalnya.(ACT-GM)
About The Author
