Gapuramanise.com, Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik. Bukan hanya karena persoalan pelaksanaan di lapangan, tetapi juga karena pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono yang menyinggung pihak-pihak yang ikut menyuarakan kritik terhadap program tersebut di media sosial.
Dalam pernyataannya yang beredar pada Senin (14/9/2026), Sudaryono mengatakan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan MBG menurutnya tidak bermasalah jika dilihat langsung di lapangan. Ia menilai persoalan justru lebih ramai dibicarakan di media sosial.
Sudaryono kemudian menyebut sejumlah pihak yang menurutnya turut membuat isu MBG ramai, mulai dari guru, orang tua siswa, wartawan hingga sejumlah oknum LSM.
“Yang ramein gurunya, yang ramein orang tua siswanya, yang ramein adalah wartawannya, yang ramein adalah orang-orang oknum yang LSM dan lain sebagainya, itu ideologis politis,” kata Sudaryono.
Pernyataan tersebut kemudian menuai perhatian karena guru dan orang tua merupakan pihak yang berada dekat dengan pelaksanaan MBG di sekolah, sementara wartawan dan LSM memiliki peran dalam menyampaikan informasi maupun melakukan pengawasan publik.
Sejumlah respons warganet juga mempertanyakan pernyataan tersebut, khususnya ketika keluhan mengenai MBG berasal dari orang tua maupun pihak sekolah yang mengalami atau menyaksikan langsung persoalan di lapangan.
Kritik terhadap MBG bukan hanya berasal dari media sosial
Di tengah pernyataan bahwa persoalan MBG ramai di media sosial, BGN sendiri sebelumnya telah melakukan sejumlah langkah penertiban terhadap pelaksanaan program tersebut.
Pada September 2026, BGN disebut membekukan sementara operasional 1.999 SPPG setelah melakukan penyisiran. Salah satu persoalan yang ditemukan berkaitan dengan fasilitas yang belum mengajukan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Sudaryono juga sebelumnya menyampaikan dalam rapat bersama Komisi IX DPR bahwa lebih dari 80 persen kasus keracunan MBG yang dievaluasi BGN berkaitan dengan pelanggaran SOP, termasuk persoalan dalam waktu konsumsi makanan.
Artinya, di satu sisi pemerintah melalui BGN tetap menyatakan program MBG harus dilanjutkan dan diperbaiki. Di sisi lain, adanya kasus keracunan serta temuan pelanggaran prosedur menunjukkan bahwa kritik dan pengawasan terhadap pelaksanaan program memang menjadi bagian dari persoalan yang sedang dihadapi BGN.
BGN siapkan sanksi
Sudaryono mengatakan BGN telah mengambil tindakan terhadap dapur-dapur yang bermasalah. Ia menyebut hampir 2.000 dapur telah ditutup atau dihentikan operasionalnya dalam rangka penertiban.
BGN juga menyiapkan sanksi terhadap kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti menyebabkan kasus keracunan. Menurut keterangan Sudaryono, kepala SPPG yang menyebabkan keracunan terancam tidak mendapatkan perpanjangan kontrak kerja.
Sebelumnya, Sudaryono juga menyatakan bahwa sejumlah kasus dugaan keracunan MBG telah diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk proses penyelidikan dan penyidikan.
Program baik tetap membutuhkan pengawasan
MBG pada dasarnya merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk menyediakan makanan bergizi bagi penerima manfaat. Namun, pelaksanaan program berskala besar juga menghadirkan persoalan tata kelola, keamanan pangan dan pengawasan yang perlu mendapat perhatian.
Karena itu, ketika guru, orang tua, wartawan maupun LSM menyampaikan keluhan atau mempertanyakan persoalan di lapangan, sorotan tersebut menjadi bagian dari perbincangan publik mengenai bagaimana program MBG dijalankan.
Programnya boleh bertujuan baik, tetapi kritik terhadap pelaksanaannya tetap perlu didengar dan dijadikan bahan evaluasi. Persoalannya bukan siapa yang “meramaikan”, melainkan bagaimana setiap laporan dan keluhan dapat ditindaklanjuti agar makanan yang diterima anak-anak benar-benar aman dan sesuai standar. (ACT-GM)
About The Author
