Gapuramanise.com, Jakarta – Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama, meminta pemerintah mengambil langkah lebih tegas dalam menghadapi maraknya peredaran rokok ilegal yang dinilai semakin mengganggu industri hasil tembakau dan berpotensi merugikan negara.
Haris menilai pemberantasan rokok ilegal tidak cukup hanya dilakukan melalui razia dan penyitaan di tingkat pengecer. Menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas pengawasan yang dilakukan jajaran Bea dan Cukai, termasuk mempertimbangkan pergantian pejabat apabila ditemukan kegagalan dalam menjalankan tugas.
Ia menegaskan, persoalan rokok ilegal memiliki dampak yang jauh lebih luas dibanding sekadar berkurangnya pemasukan negara dari sektor cukai. Keberadaan produk tanpa cukai juga dinilai menciptakan ketimpangan dalam persaingan antara pelaku usaha yang taat aturan dengan pihak yang menjalankan bisnis secara ilegal.
“Industri yang legal harus membayar cukai, memenuhi berbagai kewajiban, dan menanggung biaya produksi. Sementara produk ilegal bisa masuk pasar dengan harga lebih rendah karena tidak memenuhi kewajiban tersebut. Ini jelas menciptakan persaingan yang tidak sehat,” kata Haris dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 14 September 2026.
Menurut dia, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius karena industri hasil tembakau memiliki keterkaitan dengan banyak tenaga kerja. Jika produk ilegal terus mengambil pangsa pasar, perusahaan legal berpotensi mengalami penurunan produksi dan penjualan.
Situasi itu, lanjut Haris, dapat mendorong perusahaan melakukan penghematan biaya yang pada akhirnya berisiko berdampak terhadap tenaga kerja.
“Jangan menunggu sampai perusahaan mulai melakukan PHK dalam jumlah besar baru pemerintah bergerak. Dampak dari peredaran rokok ilegal harus dihentikan sebelum semakin luas,” ujarnya.
Haris juga menyoroti beban yang harus ditanggung industri rokok legal. Ia meminta pemerintah melihat persoalan tersebut secara menyeluruh, sehingga kebijakan cukai dan pengawasan terhadap produk ilegal dapat berjalan beriringan.
Di sisi lain, ia menilai Bea dan Cukai mempunyai peran penting dalam memastikan barang kena cukai yang beredar di masyarakat memenuhi ketentuan. Karena itu, keberhasilan maupun kegagalan pemberantasan rokok ilegal harus menjadi bagian dari evaluasi kinerja institusi tersebut.
“Dirjen Bea dan Cukai harus melihat persoalan ini sebagai tanggung jawab institusional. Jika ada pejabat yang terbukti tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, tentu harus ada evaluasi dan langkah tegas,” tegasnya.
Ia meminta pola penindakan juga diubah. Menurut Haris, pemerintah jangan berhenti pada penindakan terhadap pedagang atau pengecer yang berada di lapangan. Aparat harus mengejar pihak yang berada di balik rantai pasok rokok ilegal.
“Yang harus dibongkar adalah jaringan di belakangnya. Cari siapa produsennya, dari mana barang masuk, siapa distributornya, dan siapa yang mendapatkan keuntungan paling besar. Jangan sampai penindakan hanya berhenti pada pedagang kecil,” katanya.
Haris menilai pengungkapan jaringan utama menjadi penting agar pemberantasan rokok ilegal tidak bersifat sementara. Jika hanya menyasar titik penjualan, sementara sumber produksinya tetap beroperasi, peredaran produk ilegal dinilai akan kembali muncul.
Ia juga mengingatkan adanya efek berantai yang dapat muncul apabila kondisi tersebut tidak segera ditangani. Menurunnya penjualan produk legal dapat berpengaruh terhadap produksi, investasi, penerimaan negara, hingga keberlangsungan lapangan pekerjaan.
“Jangan sampai industri yang selama ini memenuhi kewajibannya justru terdesak oleh pelaku ilegal. Negara harus hadir untuk memastikan aturan berlaku secara adil bagi semua pelaku usaha,” ungkap Haris.
Karena itu, DPP KNPI mendorong Presiden dan Menteri Keuangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi pemberantasan rokok ilegal, termasuk kinerja pejabat yang memiliki tanggung jawab langsung dalam pengawasan dan penindakan.
Haris menegaskan bahwa langkah tegas diperlukan agar negara tidak kehilangan kendali atas peredaran barang kena cukai dan agar industri legal tetap memiliki ruang untuk berkembang secara sehat.
“Kalau ada pejabat yang memang tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya, jangan takut melakukan pergantian. Negara harus menunjukkan bahwa penegakan aturan lebih kuat daripada kepentingan jaringan rokok ilegal,” pungkasnya. (ACT-GM)
About The Author
