Gapuramanise.com, Ambon – Pemerintah Kota Ambon memastikan penanganan terhadap warga yang menjadi korban pohon tumbang di kawasan Tantui, Jalan Sultan Hasanudin, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, pada April 2026 telah dilakukan melalui koordinasi lintas perangkat daerah.
Juru Bicara Pemkot Ambon, Ronald Lekransy, mengatakan sejak kejadian tersebut berlangsung, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk membantu korban maupun keluarga, terutama berkaitan dengan kebutuhan perawatan medis.
Peristiwa yang terjadi di tengah kondisi cuaca ekstrem itu menyebabkan dua pengguna jalan menjadi korban. Salah satu korban, Vence Herman Momole, harus menjalani perawatan di RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon.
Menurut Lekransy, perhatian pemerintah tidak berhenti pada saat korban mendapatkan perawatan awal. Pemerintah Kota Ambon juga melakukan pendampingan terhadap keluarga serta memastikan kebutuhan korban selama berada di rumah sakit dapat ditangani sesuai ketentuan.
Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisutta, bersama sejumlah pimpinan dan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) sebelumnya telah mendatangi korban dan keluarganya. Dalam kesempatan tersebut, Pemkot Ambon menyampaikan kesediaan untuk membantu proses pembiayaan pelayanan medis korban berdasarkan mekanisme pemerintahan yang berlaku.
“Pada prinsipnya pemerintah hadir ketika masyarakat mengalami musibah. Komitmen yang disampaikan saat kunjungan kemudian ditindaklanjuti melalui perangkat daerah teknis,” ujar Lekransy.
Ia menjelaskan, Dinas Kesehatan Kota Ambon kemudian berkomunikasi dengan pihak rumah sakit untuk menyelesaikan berbagai kebutuhan administrasi pelayanan korban. Koordinasi tersebut dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, dr. Johan Stefanus Norimarna, bersama jajaran rumah sakit.
Dari proses tersebut, Pemkot Ambon telah menerima dokumen tagihan pelayanan kesehatan korban. Untuk perawatan Vence Herman Momole yang berlangsung mulai 29 April sampai 22 Mei 2026, tercatat biaya pelayanan medis sebesar Rp147.787.000.
Selain memastikan proses perawatan, pemerintah juga membantu proses pemulangan korban setelah keluar dari rumah sakit. Korban difasilitasi menuju kediamannya menggunakan kendaraan Puskesmas Urimesing.
Pemkot juga membantu mengarahkan keluarga untuk memperoleh pelayanan kesehatan lanjutan. Fasilitasi dilakukan melalui rujukan dari puskesmas menuju rumah sakit, terlebih korban masih tercatat sebagai peserta BPJS aktif sehingga pelayanan lanjutan dapat ditempuh melalui skema jaminan kesehatan tersebut.
Tidak hanya menyangkut kesehatan, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap persoalan lain yang muncul akibat kejadian tersebut. Salah satunya berkaitan dengan kerusakan kendaraan yang ditangani melalui koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan sesuai tugas dan kewenangan perangkat daerah.
Lekransy menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak musibah.
“Yang dilakukan pemerintah bukan hanya menyelesaikan persoalan administrasi, tetapi juga memastikan korban dan keluarga mendapatkan pendampingan sesuai kemampuan dan kewenangan pemerintah,” katanya.
Ia mengakui bahwa keluarga korban tentu memiliki pengalaman dan pandangan tersendiri terhadap proses penanganan setelah kejadian. Karena itu, Pemkot Ambon tidak bermaksud mengesampingkan keluhan yang disampaikan keluarga.
Menurutnya, pemerintah memilih memberikan penjelasan agar rangkaian penanganan yang telah dilakukan dapat diketahui secara menyeluruh oleh masyarakat. Hal itu dinilai penting agar informasi mengenai penanganan korban tidak hanya dilihat dari satu sisi.
Pemkot Ambon juga menyatakan tetap terbuka terhadap masukan masyarakat maupun pemberitaan media terkait pelayanan kepada korban bencana.
“Pemerintah menghargai setiap aspirasi yang disampaikan. Yang terpenting, kita bersama-sama memastikan masyarakat yang mengalami musibah memperoleh perhatian dan pelayanan yang semestinya,” tandas Lekransy. (SWW-GM)
About The Author
