Gapuramanise.com, Masohi – Kematian Pratu Andi Syarif Bugis yang diduga menjadi korban penganiayaan di lingkungan Brigif 26/Bentuni mendapat sorotan dari Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Maluku Tengah. Organisasi kepemudaan tersebut mendesak Panglima TNI turun tangan memastikan kasus ini diusut secara menyeluruh dan tidak berhenti pada pemeriksaan internal semata.
Ketua DPD KNPI Maluku Tengah, La Hamidun, menegaskan bahwa meninggalnya seorang prajurit dalam dugaan tindak kekerasan di lingkungan institusi militer merupakan persoalan serius yang membutuhkan perhatian langsung dari pimpinan tertinggi TNI.
Menurutnya, kasus tersebut harus dibuka secara terang agar seluruh fakta di balik kematian Pratu Andi Syarif Bugis dapat terungkap. Apalagi, dugaan keterlibatan senior maupun sesama anggota dalam peristiwa tersebut tidak boleh dibiarkan menjadi spekulasi tanpa kepastian hukum.
“Jangan sampai persoalan ini hanya diselesaikan sebagai urusan internal institusi. Ada nyawa yang telah hilang dan ada keluarga yang membutuhkan keadilan. Karena itu, Panglima TNI harus memberikan perhatian khusus agar proses pengungkapan kasus berjalan transparan, objektif, dan bebas dari intervensi,” tegas La Hamidun.
Ia menilai, prinsip senioritas dan hierarki dalam lingkungan militer tidak boleh dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan kekerasan terhadap sesama prajurit. Kedisiplinan militer harus dibangun melalui pembinaan dan ketegasan aturan, bukan melalui tindakan yang berpotensi menghilangkan nyawa seseorang.
KNPI Maluku Tengah juga mengingatkan bahwa setiap anggota TNI memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum apabila diduga melakukan pelanggaran. Karena itu, tidak boleh ada perlakuan khusus ataupun upaya melindungi pihak tertentu dalam proses penyelidikan dan penegakan hukum.
La Hamidun meminta agar seluruh pihak yang diduga mengetahui, terlibat, maupun memiliki kaitan dengan peristiwa tersebut diperiksa secara profesional. Apabila nantinya ditemukan bukti keterlibatan pihak-pihak tertentu, baik senior maupun rekan sesama prajurit, maka mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Institusi TNI tidak akan kehilangan kehormatannya ketika anggotanya yang terbukti melakukan pelanggaran diproses secara hukum. Justru sebaliknya, keberanian menindak tegas setiap pelanggaran merupakan bukti bahwa TNI menjunjung tinggi disiplin, integritas, dan profesionalitas,” ujarnya.
Lebih lanjut, KNPI Maluku Tengah berpandangan bahwa transparansi dalam penanganan kasus ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI. Sebab, kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui keberhasilan menjaga pertahanan dan keamanan negara, tetapi juga melalui komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum yang adil.
Menurut La Hamidun, keluarga korban berhak memperoleh penjelasan yang jelas mengenai penyebab kematian Pratu Andi Syarif Bugis serta perkembangan proses hukum yang sedang berjalan. Kepastian tersebut penting agar keluarga tidak terus berada dalam ketidakpastian dan memperoleh keadilan sebagaimana mestinya.
DPD KNPI Maluku Tengah menegaskan akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus ini. Organisasi tersebut juga mendorong agar pengusutan dilakukan sampai seluruh fakta terungkap dan pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab mendapatkan konsekuensi hukum.
“Jangan biarkan kematian seorang prajurit berlalu tanpa kejelasan. Keadilan harus ditegakkan tanpa melihat pangkat, jabatan, senioritas, maupun kedekatan di dalam institusi. Kami meminta Panglima TNI memastikan bahwa kasus ini ditangani sampai tuntas demi keadilan bagi korban dan keluarganya,” tutup La Hamidun.
Bagi KNPI Maluku Tengah, mengawal persoalan ini bukanlah bentuk ketidakpercayaan terhadap institusi TNI, melainkan bagian dari tanggung jawab moral pemuda untuk memastikan hukum tetap menjadi panglima dan tidak seorang pun kebal dari pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran yang dilakukannya. (ACT-GM)
About The Author
