Gapuramanise.com, Ambon – Persoalan keterlibatan tenaga kerja lokal dalam pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) LNG Abadi Blok Masela kembali menjadi perhatian pemuda dan mahasiswa asal Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).
Pada Senin, 5 Oktober 2026, pemuda dan mahasiswa MBD dari berbagai organisasi serta paguyuban akan menggelar aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Maluku dan Kantor DPRD Provinsi Maluku. Aksi dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIT, dengan titik kumpul di Tribun Lapangan Merdeka Ambon.
Aksi tersebut mengangkat persoalan rekrutmen tenaga kerja pada Blok Masela yang dinilai tidak proporsional, khususnya terkait ruang bagi putra-putri MBD.
Dalam materi seruan aksi yang beredar, terdapat 11 logo organisasi dan paguyuban pemuda-mahasiswa MBD. Aksi tersebut dikoordinasikan oleh Helmi Natro dan Krisandi Petrik Laurika selaku Koordinator Lapangan (Korlap).
Menagih komitmen tenaga kerja lokal
Persoalan ini mencuat setelah adanya sorotan terhadap proses rekrutmen tenaga kerja untuk pekerjaan yang berkaitan dengan proyek Blok Masela.
Pada 29 September 2026, sejumlah pemberitaan menyoroti lowongan PT Petrosea yang disebut memberikan persyaratan khusus bagi penduduk lokal Tanimbar untuk beberapa posisi. Hal tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai kesempatan bagi masyarakat MBD.
Padahal, pada 14 September 2026, Disnakertrans Provinsi Maluku menyatakan bahwa MBD dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) ditempatkan sebagai Zona A dalam skema zonasi tenaga kerja yang didorong pemerintah daerah. Pemerintah menyebut tenaga kerja dari kedua daerah tersebut diprioritaskan, dengan tetap mempertimbangkan kompetensi dan sertifikasi sesuai kebutuhan industri.
Pemerintah Provinsi Maluku juga pada September menegaskan bahwa proses rekrutmen tenaga kerja untuk Blok Masela perlu berlangsung transparan dan berbasis kompetensi, disertai peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi.
Situasi inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar pemuda dan mahasiswa MBD kembali turun ke jalan.
Helmi Natro: jangan hanya bicara prioritas
Sebagai salah satu Korlap, Helmi Natro menyoroti perlunya kejelasan mengenai posisi tenaga kerja MBD dalam proses rekrutmen Blok Masela.
Dalam draf pernyataan untuk dikonfirmasi kepada Helmi, ia dapat menyampaikan:
“Kami tidak datang untuk meminta belas kasihan. Kami datang untuk menagih kejelasan. Kalau pemerintah sudah menyatakan MBD sebagai salah satu wilayah prioritas tenaga kerja Blok Masela, maka jangan berhenti pada pernyataan. Tunjukkan bagaimana prioritas itu diterapkan dalam proses rekrutmen.”
Helmi juga mempertanyakan transparansi mengenai kebutuhan tenaga kerja.
“Kami ingin tahu berapa kebutuhan tenaga kerja, apa saja bidang pekerjaannya, apa kualifikasinya, bagaimana mekanisme seleksinya, dan bagaimana akses anak-anak MBD untuk mengikuti proses tersebut. Jangan sampai masyarakat hanya mendengar kata ‘prioritas’, tetapi ketika rekrutmen dibuka, ruangnya tidak jelas.”
Menurutnya, persoalan kompetensi juga harus disertai dengan upaya nyata mempersiapkan tenaga kerja lokal.
“Kalau kompetensi menjadi syarat, maka siapkan juga anak daerah melalui pelatihan dan sertifikasi. Jangan menjadikan kompetensi sebagai alasan untuk menutup kesempatan, sementara akses untuk memperoleh kompetensi itu sendiri tidak dibuka secara memadai.”
Krisandi Petrik Laurika: MBD bukan penonton
Sementara itu, Krisandi Petrik Laurika, yang juga bertindak sebagai Korlap, menegaskan bahwa aksi Senin merupakan bagian dari pengawalan mahasiswa dan pemuda MBD terhadap keterlibatan masyarakat daerah dalam proyek Blok Masela.
Dalam draf pernyataan yang perlu dikonfirmasi sebelum dipublikasikan sebagai kutipan langsung, Krisandi mengatakan:
“MBD bukan penonton. Kami tidak mau proyek sebesar Blok Masela berjalan, sementara anak-anak MBD hanya melihat dari luar. Kalau masyarakat MBD disebut sebagai salah satu wilayah prioritas, maka harus ada mekanisme yang jelas untuk memastikan mereka benar-benar mendapatkan kesempatan.”
Krisandi juga menekankan bahwa persoalan tersebut bukan dimaksudkan untuk mempertentangkan masyarakat MBD dengan masyarakat KKT.
“Kami tidak sedang mempersoalkan hak masyarakat Tanimbar. Mereka memiliki hak dan kepentingan karena pembangunan utama proyek berada di wilayah KKT. Yang kami pertanyakan adalah bagaimana posisi MBD sebagai wilayah yang juga disebut pemerintah sebagai Zona A dalam skema tenaga kerja.”
Ia meminta pemerintah dan perusahaan membuka informasi secara terang mengenai proses rekrutmen.
“Kalau memang ada kebutuhan tenaga kerja dan persyaratan tertentu, buka semuanya secara transparan. Kalau ada kebutuhan sertifikasi, katakan sertifikasinya apa. Kalau ada pelatihan, jelaskan kapan dan bagaimana anak-anak MBD bisa mengaksesnya.”
Sebelumnya mahasiswa MBD sudah bertemu pemerintah
Aksi Senin bukan merupakan langkah pertama mahasiswa MBD dalam mengawal isu tersebut.
Pada 1 September 2026, GEMA MBD, GMBK, bersama sejumlah ketua paguyuban mahasiswa MBD melakukan audiensi dengan Disnakertrans Provinsi Maluku untuk membahas keterlibatan tenaga kerja lokal dalam pengembangan Blok Masela, termasuk kesempatan kerja, pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan pengembangan SDM.
Dengan adanya persoalan rekrutmen yang kembali mencuat pada akhir September, mahasiswa dan pemuda MBD kemudian menyerukan aksi di tingkat provinsi.
Pemerintah sebelumnya menyatakan tenaga kerja lokal diprioritaskan
Pemerintah pusat juga sebelumnya menyampaikan komitmen mengenai penggunaan tenaga kerja lokal dalam proyek Blok Masela. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Juli 2026 menyatakan tenaga kerja lokal diprioritaskan, dengan perkiraan kebutuhan sekitar 12.000 tenaga kerja langsung pada masa konstruksi dan sekitar 800–1.000 tenaga kerja pada tahap operasi.
Di tingkat Provinsi Maluku, Disnakertrans menyatakan MBD dan KKT masuk Zona A dalam skema zonasi tenaga kerja. Namun, pemerintah juga menekankan bahwa prioritas tersebut harus disertai kompetensi, pengalaman, dan sertifikasi yang sesuai kebutuhan industri.
Karena itu, tuntutan yang akan dibawa dalam aksi Senin tidak hanya berkaitan dengan penerimaan tenaga kerja, tetapi juga transparansi kebutuhan tenaga kerja, mekanisme rekrutmen, akses pelatihan, sertifikasi, serta keterlibatan tenaga kerja lokal MBD.
Senin, 5 Oktober 2026
Berdasarkan materi seruan aksi:
- Hari/Tanggal: Senin, 5 Oktober 2026
- Waktu: 10.00 WIT–selesai
- Titik kumpul: Tribun Lapangan Merdeka Ambon
- Titik aksi: Kantor Gubernur Maluku dan Kantor DPRD Provinsi Maluku
- Korlap: Helmi Natro dan Krisandi Petrik Laurika
- Dress code: Hitam
- Isu: Rekrutmen tenaga kerja Blok Masela dan keterlibatan tenaga kerja MBD
Aksi tersebut menjadi momentum bagi berbagai organisasi dan paguyuban pemuda-mahasiswa MBD untuk meminta penjelasan langsung dari pemerintah mengenai bagaimana komitmen prioritas tenaga kerja lokal diterapkan dalam proses rekrutmen Blok Masela.
Bagi mereka, persoalan utama yang akan dibawa pada Senin adalah memastikan pembangunan Blok Masela tidak hanya menghadirkan investasi, tetapi juga membuka akses kerja dan peningkatan kapasitas yang nyata bagi masyarakat Maluku, khususnya putra-putri MBD. (SWW-GM)
About The Author
