Gapuramanise.com, Jakarta – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai perhatian publik setelah muncul laporan mengenai banyaknya anak yang mengalami dugaan keracunan makanan. Kondisi tersebut mendorong Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyelenggaraan program yang menjadi salah satu kebijakan pemerintah tersebut.
Seruan itu disampaikan Kepala Biro Perempuan PGI, Pendeta Mezisita Herlina, saat mengikuti aksi bertajuk “Doa Tolak Bala Gugat Racun Negara” yang digelar bersama koalisi masyarakat sipil MBG Watch di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jumat, 11 September 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Mezisita menegaskan bahwa aspek keselamatan penerima manfaat, khususnya anak-anak, harus ditempatkan sebagai pertimbangan utama dalam setiap tahapan pelaksanaan MBG. Menurut dia, berbagai persoalan yang muncul tidak semestinya justru diarahkan menjadi kesalahan anak sebagai penerima makanan.
Ia mendesak pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh rantai pelaksanaan program, mulai dari pengadaan bahan pangan, proses pengolahan, distribusi, hingga mekanisme pengawasan makanan sebelum diterima oleh para siswa.
“Anak-anak tidak boleh menjadi korban dari kelemahan sistem. Jangan meletakkan kesalahan kepada mereka atas persoalan yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang dewasa dan penyelenggara program,” kata Mezisita.
PGI juga menilai munculnya laporan korban dalam jumlah besar perlu menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan bahwa perluasan program MBG tidak mengabaikan standar keamanan pangan serta perlindungan terhadap kelompok penerima manfaat.
Selain persoalan keamanan makanan, Mezisita meminta pemerintah meninjau kembali tata kelola dan penggunaan anggaran program. Menurutnya, setiap kebijakan publik harus dijalankan berdasarkan kebutuhan masyarakat serta mempertimbangkan aspek kemanusiaan, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.
Ia menambahkan, besarnya skala program membuat pengawasan tidak dapat hanya mengandalkan satu pihak. Pemerintah perlu memperkuat sistem pemantauan dan membuka ruang partisipasi masyarakat agar berbagai masalah di lapangan dapat segera diketahui dan ditangani.
“Kalau laporan mengenai korban terus bermunculan, pemerintah harus menjadikannya sebagai peringatan untuk memperbaiki sistem, bukan sekadar persoalan yang diselesaikan setelah kejadian,” ujarnya.
PGI berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memastikan penyelenggaraan MBG memenuhi standar keamanan pangan dan memiliki mekanisme pengawasan yang kuat. Kepentingan serta keselamatan anak, menurut PGI, harus menjadi dasar utama dalam setiap keputusan terkait keberlanjutan program tersebut. (ACT-GM)
About The Author
