Gapuramanise.com, Jakarta – Pemerintah menyiapkan langkah untuk memperluas layanan pendidikan gratis bagi masyarakat. Kebijakan tersebut diarahkan tidak hanya untuk pendidikan dasar dan menengah, tetapi juga mencakup taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi negeri.
Arahan mengenai kebijakan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/09/2026). Pemerintah membahas strategi memperluas kesempatan memperoleh pendidikan sekaligus menjaga peningkatan kualitas layanan pendidikan nasional.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan Presiden memberikan perhatian khusus terhadap penyediaan pendidikan tanpa biaya bagi peserta didik di sekolah negeri. Program tersebut dirancang mulai dari jenjang taman kanak-kanak.
“Pak Presiden memberikan penekanan, komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi murid di pendidikan dasar dan menengah. Dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak, sehingga itu yang perlu kami tegaskan,” ujar Abdul Mu’ti dalam keterangannya setelah mengikuti rapat.
Menurut Abdul Mu’ti, kebijakan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan penghapusan biaya pendidikan. Pemerintah juga ingin memastikan layanan yang diterima peserta didik tetap memiliki standar mutu yang baik.
Upaya peningkatan kualitas pendidikan turut diarahkan kepada para guru. Presiden meminta penguatan kompetensi tenaga pendidik dilakukan melalui berbagai program pelatihan. Pemerintah berupaya agar kebutuhan pembiayaan program tersebut dapat ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi murid di sekolah negeri adalah bagian dari komitmen bahwa semua anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan bermutu dalam rangka melaksanakan Astacita yang keempat Bapak Presiden Prabowo Subianto,” kata Abdul Mu’ti.
Kebijakan pendidikan gratis tersebut juga akan mencakup madrasah negeri. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa lembaga pendidikan negeri yang berada di bawah Kementerian Agama akan mengikuti prinsip kebijakan yang diterapkan pada sekolah negeri.
“Apa yang berlaku di sekolah itu juga berlaku di madrasah di bawah Kementerian Agama untuk madrasah negeri,” ujar Nasaruddin.
Sementara itu, pemerintah juga mulai menyiapkan skema untuk mewujudkan pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN). Berbeda dengan pendidikan dasar dan menengah, penerapan kebijakan di tingkat perguruan tinggi masih membutuhkan penghitungan kebutuhan anggaran serta penyusunan tahapan pelaksanaan.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Presiden menginginkan agar rencana tersebut dapat segera diwujudkan. Namun, pemerintah tetap akan mempertimbangkan kesiapan anggaran dan keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
“Harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung,” ucap Brian.
Dengan arah kebijakan tersebut, pemerintah tengah menyiapkan sistem pendidikan yang memberikan akses lebih luas kepada masyarakat. Program pendidikan gratis akan mencakup sejumlah jenjang, sementara peningkatan kompetensi guru dan kesiapan pembiayaan menjadi bagian penting dalam pelaksanaannya. (Tim)
About The Author
