Gapuramanise.com, Ambon – Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku (AMGPM) turun ke jalan menggelar aksi damai di Lapangan Merdeka Ambon dan Polda Maluku, Jumat (25/9/2026) sore.
Aksi tersebut menjadi bentuk keprihatinan AMGPM terhadap konflik sosial yang mengakibatkan terjadinya pembakaran serta pengusiran warga dari negeri asal mereka.
Dalam penyampaian aspirasi di hadapan massa, AMGPM menegaskan bahwa aksi turun ke jalan bukanlah pilihan yang biasa dilakukan organisasi tersebut. Selama perjalanan organisasinya, AMGPM mengaku lebih memilih mempercayakan penyelesaian persoalan kepada aparat penegak hukum.
Namun, kondisi sosial yang terjadi saat ini dinilai telah menimbulkan luka sekaligus mengusik rasa keadilan masyarakat.
“Hati kami menangis, bahkan tersayat. Betapa tidak, ketika ada sebagian anak bangsa tega membakar dan mengusir anak bangsa lain dari negerinya sendiri,” ujar orator AMGPM di tengah aksi.
Menurut AMGPM, tindakan pembakaran dan pengusiran tidak boleh dibiarkan karena berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan di tengah masyarakat serta mencederai nilai-nilai kemanusiaan yang selama ini dijunjung di Maluku.
Dengan dukungan jaringan organisasi yang mencakup 261 cabang dan 1.072 ranting di wilayah Maluku dan Maluku Utara, AMGPM kemudian menyampaikan tiga tuntutan.
Pertama, AMGPM meminta Polda Maluku melakukan penyelidikan dan penegakan hukum secara menyeluruh terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, termasuk aktor intelektual maupun pelaku pembakaran. Mereka meminta proses hukum dilakukan secara adil tanpa membedakan latar belakang kelompok.
Kedua, pemerintah dan aparat diminta memberikan jaminan keamanan bagi warga yang menjadi korban konflik dan terpaksa meninggalkan negeri asalnya. AMGPM menuntut agar mereka dapat kembali ke tempat kelahiran serta lingkungan tempat mereka dibesarkan dengan rasa aman.
Ketiga, AMGPM meminta para pemimpin daerah bersama jajaran kepolisian membuktikan komitmen terhadap penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Langkah pencegahan juga dinilai penting agar konflik serupa tidak kembali terjadi.
Aspirasi tersebut mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun. Ia menilai aksi AMGPM berlangsung secara damai, namun pesan yang disampaikan memiliki arti penting bagi pemerintah dan aparat penegak hukum.
“Ini warning bagi seluruh petinggi di negeri ini. Mari dukung penegakan hukum sampai tuntas supaya melahirkan kepastian hukum. Siapa pun yang terlibat harus dihukum,” kata Benhur.
Dukungan terhadap aksi tersebut juga disampaikan Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena. Ia menegaskan bahwa konflik sosial tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat.
“Konflik tidak pernah berdampak positif. Hati boleh panas, tapi tindakan harus damai,” ujar Bodewin.
Ia juga memastikan Pemerintah Kota Ambon akan memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa membedakan latar belakang.
“Pemerintah Kota Ambon akan berlaku adil melayani seluruh rakyat. Dari Angkatan Muda GPM, saya yakin kedamaian akan tercipta di kota ini,” lanjutnya.
AMGPM menyatakan aksi yang berlangsung di Lapangan Merdeka Ambon dan Polda Maluku tersebut merupakan aksi pertama yang mereka lakukan. Mereka berharap aspirasi yang telah disampaikan dapat segera ditindaklanjuti sehingga aksi serupa tidak perlu kembali digelar.
Bagi AMGPM, penegakan hukum yang transparan, perlindungan terhadap korban, serta jaminan keamanan bagi masyarakat menjadi langkah penting untuk menjaga perdamaian di Maluku. (GEL-GM)
About The Author
