Gapurnamanise.com, Ambon – Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kota Ambon, Basyir Tuhepaly, mengapresiasi langkah Pangdam XVI/Pattimura yang memilih menghentikan sementara proses pembangunan untuk melengkapi persyaratan administrasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Menurut Basyir, keputusan tersebut mencerminkan kepemimpinan yang mengutamakan kepatuhan terhadap aturan sekaligus mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Ia menilai, kewenangan yang dimiliki seorang pemimpin harus dijalankan dengan tanggung jawab, bukan untuk mengabaikan prosedur yang berlaku.
“Bagi kami, ini contoh kepemimpinan yang patut dihargai. Pangdam Pattimura menunjukkan bahwa ketegasan tidak harus mengesampingkan kemanusiaan. Kepatuhan terhadap hukum dan kesediaan mendengar kepentingan masyarakat merupakan bagian penting dari pengabdian kepada rakyat,” ungkap Basyir, Kamis (29/10/2026).
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah nilai yang dapat dipetik dari langkah tersebut. Pertama, keputusan Pangdam memperlihatkan pentingnya profesionalisme institusi dalam menjalankan tugas dengan tetap menghormati mekanisme administrasi pemerintahan.
Kedua, sikap tersebut dinilai sejalan dengan semangat 8 Wajib TNI, terutama kewajiban menjadi teladan serta memelopori upaya mengatasi kesulitan masyarakat di lingkungan sekitar.
Bagi Basyir, pembangunan tidak semata-mata diukur dari kecepatan penyelesaian pekerjaan, tetapi juga dari kepastian hukum, keamanan masyarakat, dan manfaat yang dihasilkan bagi kepentingan umum.
Ketiga, pendekatan yang mengedepankan dialog dan kepatuhan terhadap aturan dinilai dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Ia berharap, sikap tersebut menjadi contoh bagi lembaga-lembaga lain dalam menyelesaikan persoalan pembangunan di Maluku.
“Pembangunan memang harus berjalan, tetapi jangan sampai mengabaikan aturan maupun kepentingan masyarakat. Kami melihat sikap Pangdam sebagai bentuk kepemimpinan yang berpihak pada kepentingan bersama. Semangat inilah yang sejalan dengan prinsip Beta Par Ambon, Ambon Par Samua,” tegasnya.
Selain menyampaikan apresiasi kepada Pangdam XVI/Pattimura, PC IMM Kota Ambon juga mendorong Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku bersama Kementerian PUPR agar segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persyaratan administrasi pembangunan dan pengendalian Sungai Waitomu.
Basyir menilai, penanganan sungai tersebut memiliki arti penting bagi keselamatan masyarakat, terutama dalam menghadapi potensi banjir dan ancaman bencana ekologis di Kota Ambon.
Karena itu, ia berharap koordinasi antara Kodam XVI/Pattimura, BWS Maluku, dan Kementerian PUPR dapat diperkuat agar persoalan administrasi memperoleh penyelesaian yang jelas dan pembangunan dapat kembali dilaksanakan sesuai ketentuan.
“Kami berharap BWS Maluku dan Kementerian PUPR hadir memberikan pendampingan serta solusi yang dibutuhkan. Jangan sampai persoalan administratif berlarut-larut sehingga manfaat pembangunan yang dibutuhkan masyarakat ikut tertunda,” ujarnya.
Ia menambahkan, penyelesaian persoalan Sungai Waitomu membutuhkan kerja sama seluruh pihak dengan tetap menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas. Menurutnya, kepatuhan terhadap regulasi dan percepatan pembangunan bukan dua hal yang harus dipertentangkan, melainkan perlu berjalan beriringan.
“Kami optimistis, melalui koordinasi yang baik, pembangunan Sungai Waitomu dapat dilanjutkan dengan landasan hukum yang lebih kuat, memperhatikan kondisi sosial, dan memberikan manfaat nyata bagi warga Kota Ambon,” tutup Basyir.
Bagi PC IMM Kota Ambon, sikap Pangdam XVI/Pattimura menjadi pengingat bahwa pengabdian kepada negara tidak dapat dipisahkan dari kepatuhan terhadap hukum dan kepedulian terhadap masyarakat. Semangat tersebut diharapkan terus menjadi dasar dalam mewujudkan pembangunan yang aman, tertib, dan berpihak pada kepentingan rakyat. (LM-GM)
About The Author
