Gapuramanise.com, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan penguatan Badan Karantina Indonesia (Barantin) tetap menjadi bagian penting dalam mendukung keamanan hayati nasional. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal pemerintah yang masih berada dalam kondisi defisit.
Penegasan tersebut disampaikan Purbaya saat menerima Kepala Barantin beserta jajaran di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (24/7/2026). Pertemuan itu membahas penguatan kerja sama kedua lembaga untuk meningkatkan sistem biosekuriti nasional, mempercepat layanan ekspor-impor, serta mendorong integrasi layanan publik melalui pemanfaatan teknologi dan pengelolaan anggaran yang lebih efektif.
Dalam pertemuan tersebut, Barantin memaparkan sejumlah agenda strategis, mulai dari penguatan sistem biosekuriti, integrasi layanan karantina dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui National Logistics Ecosystem (NLE), peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), hingga pengembangan laboratorium, sarana pendukung, dan digitalisasi pelayanan.
Menanggapi usulan tersebut, Purbaya menyatakan pemerintah mendukung upaya memperkuat fungsi Barantin karena memiliki peran vital dalam melindungi sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan menjaga kelancaran perdagangan internasional.
Meski demikian, ia menekankan bahwa setiap penambahan program harus disusun berdasarkan skala prioritas agar tidak membebani kondisi keuangan negara.
“Anggaran pemerintah masih dalam kondisi defisit, sehingga setiap kebijakan belanja baru harus dihitung secara cermat. Penguatan karantina penting, tetapi implementasinya perlu dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan yang paling mendesak,” ujar Purbaya.
Menurutnya, fokus awal penguatan Barantin sebaiknya diarahkan pada peningkatan pengawasan lalu lintas barang dari dan ke luar negeri. Langkah tersebut dinilai menjadi kunci dalam mencegah masuknya hama dan penyakit yang dapat mengancam ketahanan pangan serta sektor produksi nasional.
Selain itu, Kementerian Keuangan mendorong pemanfaatan fasilitas pemindaian atau scanner secara bersama antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Barantin. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus menghindari duplikasi investasi pemerintah.
Purbaya juga meminta Barantin, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Lembaga National Single Window (LNSW) memperkuat koordinasi teknis, mulai dari kesiapan sistem, penyelarasan prosedur operasional, hingga mekanisme pertukaran data sebelum integrasi layanan dijalankan secara penuh.
Pemerintah berharap sinergi antarinstansi tersebut dapat menghadirkan layanan yang lebih cepat, efisien, dan terintegrasi bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Di sisi lain, penguatan koordinasi juga diharapkan mampu memperkokoh sistem biosekuriti nasional sekaligus mendukung stabilitas ekonomi melalui pengelolaan fiskal yang disiplin dan berkelanjutan. (Tim)
About The Author
