Gapuramanise.com, Saumlaki – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Lukas Samangun, mendesak pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pihak pengelola Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela agar segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan hak-hak masyarakat Desa Lermatang, khususnya terkait penilaian tanaman tumbuh pada lahan seluas 662 hektare.
Lukas menyampaikan kepada Gapuramanise.com, Selasa (3/11/2026), bahwa proyek Blok Masela merupakan investasi berskala besar dengan nilai triliunan rupiah yang telah direncanakan secara makro. Namun, menurutnya, pembangunan sebesar itu tidak boleh mengabaikan persoalan mendasar yang menyangkut kehidupan ekonomi masyarakat lokal.
Ia menilai sangat disayangkan apabila aspek sosial dan hak ekonomi warga, termasuk tanaman tumbuh milik petani, justru baru diselesaikan secara administratif setelah proses investasi berjalan.
Menurut Lukas, proses penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) seharusnya dilakukan secara paralel dengan tahapan perencanaan proyek. Dengan demikian, kepastian hak masyarakat tidak menjadi persoalan yang berlarut-larut.
“Proyek strategis nasional tidak boleh hanya matang dalam perencanaan investasi, tetapi juga harus matang dalam mitigasi sosial. Jangan sampai investasi berjalan, sementara hak-hak masyarakat justru masih menggantung,” demikian penekanan Lukas.
Ia menegaskan, kehadiran negara di Tanimbar harus dibuktikan melalui tindakan nyata, bukan sebatas pernyataan maupun janji penyelesaian yang tidak disertai kepastian waktu.
Tiga Langkah Mendesak Pemerintah
Lukas mengemukakan tiga langkah penting yang perlu segera dilakukan pemerintah bersama pihak pengelola Blok Masela.
Pertama, percepatan proses KJPP dengan tenggat waktu yang jelas.
Pemerintah bersama pihak pengelola proyek diminta mendesak KJPP menetapkan target penyelesaian penilaian terhadap tanaman tumbuh pada lahan seluas 662 hektare.
Baginya, proses administratif tidak boleh menjadi alasan untuk terus menunda kepastian hak masyarakat. Warga membutuhkan kejelasan mengenai kapan proses penilaian selesai dan bagaimana tahapan penyelesaian berikutnya.
Kedua, mitigasi utang masyarakat yang terdampak.
Lukas turut menyoroti kondisi warga yang disebut telah mengambil pinjaman dengan mengandalkan harapan terhadap pembayaran ganti untung.
Ia meminta pemerintah daerah melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terjerat utang akibat ketidakpastian proses tersebut.
Koordinasi dengan pihak perbankan juga dinilai penting agar warga tidak semakin terbebani oleh bunga pinjaman maupun denda akibat keterlambatan penyelesaian hak mereka.
Menurutnya, persoalan ini tidak cukup dipandang sebagai urusan administrasi proyek, sebab terdapat konsekuensi ekonomi langsung terhadap kehidupan rumah tangga masyarakat.
Ketiga, transparansi dan dialog terbuka dengan masyarakat.
Lukas meminta pejabat pemerintah dan pihak terkait turun langsung ke Desa Lermatang secara berkala untuk memberikan penjelasan mengenai perkembangan proses KJPP.
Dialog tersebut harus dilakukan secara terbuka, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai status penilaian, kendala yang dihadapi, serta kepastian tahapan penyelesaian.
Ia menilai komunikasi langsung sangat diperlukan untuk mencegah berkembangnya ketidakpastian dan keresahan di tengah masyarakat.
Investasi Besar Jangan Meninggalkan Persoalan Sosial
Lebih lanjut, Lukas menyebut persoalan masyarakat Lermatang sebagai pengingat bahwa pembangunan proyek berskala nasional membutuhkan mitigasi sosial yang serius sejak tahap awal.
Menurutnya, keberhasilan investasi tidak semestinya hanya diukur dari besarnya nilai proyek, percepatan pembangunan infrastruktur, maupun target produksi, tetapi juga dari sejauh mana hak dan kepentingan masyarakat setempat mendapatkan perlindungan.
Ia meminta pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta badan pengelola Blok Masela segera melakukan intervensi untuk memastikan proses penilaian KJPP berjalan transparan, adil, dan memiliki kepastian waktu.
Bagi Lukas, masyarakat lokal tidak boleh hanya menjadi pihak yang menyaksikan besarnya investasi di wilayah mereka, sementara persoalan ekonomi dan hak-hak mereka sendiri belum mendapatkan penyelesaian.
“Jangan sampai investasi nasional berjalan megah, tetapi meninggalkan persoalan ketidakadilan bagi masyarakat yang hidup dan menggantungkan penghidupan di wilayah tersebut,” menjadi penekanan atas sikap yang disampaikan Lukas.
Ia berharap penyelesaian persoalan di Lermatang menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan, sehingga pembangunan Blok Masela dapat berjalan beriringan dengan perlindungan hak masyarakat adat dan peningkatan kesejahteraan warga Tanimbar. (LM-GM)
About The Author
