Gapuramanise.com, Saparua – Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Provinsi Maluku meminta Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan para Marinyo yang bertugas di seluruh negeri di wilayah tersebut.
Koordinator Daerah DPD KNPI Maluku Tengah, Christh Tetelepta, mengatakan Marinyo merupakan perangkat adat yang memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan adat. Selain menyampaikan pengumuman, perintah, dan tabaos Raja kepada masyarakat, Marinyo juga menjadi penghubung antara pemerintah negeri dan warga serta berperan menjaga kelestarian adat dan budaya.
Pernyataan itu disampaikan Tetelepta usai berdialog dengan Marinyo Negeri Porto, Kecamatan Saparua, Bapak Ninu Latule, yang telah mengabdi selama sekitar 30 tahun. Bapak Ninu mengaku pada awal pengabdiannya hanya menerima insentif sebesar Rp20 ribu, sementara saat ini honorarium yang diterimanya sebesar Rp500 ribu dan pencairannya mengikuti Alokasi Dana Desa (ADD), bukan setiap bulan.
Meski begitu, Bapak Ninu mengaku tetap bersyukur atas pengabdiannya sebagai Marinyo.
“Beta bersyukur saja. Dari honor Rp20 ribu sampai sekarang Rp500 ribu, beta bersyukur bisa kasi kuliah anak. Anak satu sudah jadi guru dan satunya lagi masih kuliah,” ujarnya Sabtu (01/08/2026).
Menganggap hal tersebut, Christh Tetelepta menilai kisah Bapak Ninu mencerminkan kondisi banyak Marinyo di Kabupaten Maluku Tengah yang telah mengabdi puluhan tahun dengan kesejahteraan yang masih terbatas.
“Pengabdian para Marinyo sangat besar. Mereka harus memastikan setiap pengumuman dan tabaos Raja disampaikan kepada masyarakat, bahkan hingga warga yang berada di kebun atau daerah terpencil. Dedikasi seperti ini sudah mendapat perhatian yang lebih layak,” katanya.
Tetelepta menjelaskan bahwa insentif Marinyo bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang dialokasikan melalui APBD Kabupaten. Oleh karena itu, KNPI Maluku meminta Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan kebijakan pengalokasian anggaran tersebut agar pemerintah negeri memiliki ruang fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan para Marinyo.
Menurutnya, perhatian terhadap Marinyo bukan hanya soal besaran honorarium, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap perangkat adat yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga komunikasi antara Raja dan masyarakat serta mempertahankan sistem pemerintahan adat di negeri-negeri.
DPD KNPI Provinsi Maluku berharap evaluasi terhadap alokasi ADD dapat dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah, sehingga kesejahteraan para Marinyo dapat meningkat tanpa mengabaikan ketentuan peraturan-undangan yang berlaku. (ACT-GM)
About The Author
