Home » KNPI Maluku Desak Bongkar Waitomu: BWS Jangan Buta, Kodam Jangan Kebal Aturan!

Gapuramanise.com, Ambon – Pembangunan kawasan bantaran Sungai Waitomu oleh Kodam XV/Pattimura terus menuai sorotan. Sekretaris KNPI Provinsi Maluku, Almindes F. Syauta, S.Sos., M.Sos., melontarkan kritik keras terhadap BWS Maluku dan Kodam XV/Pattimura terkait kepastian perizinan, pengawasan, perlindungan fungsi sungai, hingga transparansi sumber pembiayaan pembangunan.

Almindes menegaskan, persoalan Waitomu bukan sekadar penataan kawasan atau pemberdayaan UMKM, tetapi menyangkut kepatuhan terhadap hukum dan prinsip tata kelola institusi negara. Menurutnya, pembangunan di ruang sungai harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan administrasi, persetujuan teknis, dan ketentuan pemanfaatan sumber daya air sebelum pekerjaan fisik dilaksanakan.

Ia mempertanyakan fungsi pengawasan BWS Maluku, terlebih karena lembaga tersebut telah mengirimkan empat surat resmi kepada Kodam XV/Pattimura terkait polemik pembangunan Waitomu.

Berdasarkan kronologi surat yang disampaikan, surat pertama tertanggal 26 Agustus 2026 merupakan tanggapan BWS mengenai mekanisme perizinan melalui aplikasi SIP SDA. Selanjutnya, surat peringatan pertama tertanggal 16 September 2026, peringatan kedua 19 Oktober 2026, dan surat tertanggal 27 Oktober 2026 yang memuat penolakan permohonan izin sekaligus perintah penghentian pekerjaan dan pembongkaran konstruksi.

“Pertanyaannya, BWS Maluku selama ini melakukan pengawasan seperti apa? Kalau sejak awal sudah ada penjelasan bahwa pekerjaan fisik tidak boleh dilakukan sebelum persetujuan penggunaan sumber daya air diterbitkan, mengapa pembangunan tetap berjalan? Jangan sampai BWS baru terlihat bekerja setelah persoalan menjadi polemik. Sungai itu bukan baru menjadi sungai setelah masyarakat mempersoalkannya,” sindir Almindes, Selasa (17/11/2026).

Menurutnya, empat surat tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius. Terlebih, surat terakhir bernomor SA0402/B/BWS19/2026/191 tertanggal 27 Oktober 2026 menyatakan permohonan persetujuan penggunaan sumber daya air tidak disetujui berdasarkan evaluasi Unit Pelayanan Perizinan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum.

Dalam surat tersebut, BWS meminta penghentian seluruh aktivitas pekerjaan dan pembongkaran konstruksi agar fungsi Sungai Waitomu dikembalikan seperti kondisi semula.

“Jangan sampai BWS hanya rajin mengeluarkan surat peringatan, tetapi tidak ada tindakan nyata. Kalau permohonan izin sudah ditolak dan pembongkaran telah diminta, publik tentu menunggu bagaimana tindak lanjutnya. Jangan berhenti pada surat-menyurat,” tegasnya.

Kodam Urus Pertahanan, Bukan Mengabaikan Aturan Atas Nama UMKM

Selain mengkritik BWS, Almindes juga menyentil Kodam XV/Pattimura agar tidak menjadikan alasan pemberdayaan UMKM sebagai pembenaran untuk mengabaikan ketentuan pemanfaatan kawasan sungai.

Ia mengingatkan bahwa tugas utama TNI berkaitan dengan pertahanan negara, menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Sementara pemberdayaan UMKM merupakan bagian dari pembangunan ekonomi yang dapat dikoordinasikan bersama pemerintah daerah dan instansi terkait.

“Tugas TNI adalah pertahanan negara. Urusan UMKM dapat dikoordinasikan dengan Pemerintah Kota Ambon maupun Pemerintah Provinsi Maluku. Jangan sampai alasan membantu masyarakat justru membuat aturan pemanfaatan kawasan sungai seolah-olah bisa diabaikan. Kodam juga harus tunduk pada hukum. Tidak boleh ada kesan bahwa institusi tertentu kebal terhadap aturan,” sentilnya.

Almindes juga mempertanyakan alasan pemilihan bantaran Sungai Waitomu sebagai lokasi pembangunan, sementara masih terdapat kemungkinan pemanfaatan lahan kosong yang merupakan aset TNI di Kota Ambon.

Jika tujuannya membuka ruang usaha bagi pelaku UMKM, menurutnya, alternatif lokasi yang tidak mengganggu fungsi sungai seharusnya dipertimbangkan.

“Jangan sampai demi membangun tempat UMKM, justru sungai yang dikorbankan. Kalau masih ada alternatif lahan, mengapa harus memaksakan pembangunan di lokasi yang menimbulkan persoalan? Kepentingan rakyat jangan dijadikan tameng untuk mengabaikan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Ia juga menyoroti keputusan Pangdam XV/Pattimura yang menghentikan sementara pembangunan pada 29 Oktober 2026 setelah pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) bersama sejumlah pemangku kepentingan.

Menurutnya, penghentian sementara tersebut harus ditindaklanjuti dengan penyelesaian seluruh persoalan perizinan dan kepastian nasib konstruksi yang telah terbangun. Sebab, penghentian pekerjaan tidak otomatis menyelesaikan persoalan apabila konstruksi yang ditolak perizinannya masih berdiri di ruang sungai.

Di Tengah Efisiensi, Ada Donasi Orang Baik: Sumber Dana Jangan Ditutup!

Persoalan lain yang menjadi sorotan Almindes adalah klaim bahwa pembangunan kawasan Waitomu menggunakan dana swadaya masyarakat atau bantuan dari pihak yang disebut sebagai orang baik.

Ia menilai, di tengah pemerintah sedang mendorong efisiensi anggaran, munculnya donasi untuk pembangunan tersebut harus disertai penjelasan terbuka mengenai sumber dan penggunaannya.

“Di tengah pemerintah berbicara tentang efisiensi anggaran, tiba-tiba ada orang baik yang datang memberikan donasi untuk membantu Pangdam membangun dan memperindah Kota Ambon. Kita tidak melarang siapa pun membantu. Tetapi publik berhak bertanya: siapa yang menyumbang, dari mana sumber uangnya, berapa nilainya, dan bagaimana dana tersebut disalurkan?” sentil Almindes.

Ia menegaskan bahwa persoalan ini bukan tuduhan adanya penyimpangan, melainkan pertanyaan mengenai standar tata kelola sebuah institusi negara.

Dalam perspektif good governance, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan kepastian hukum merupakan prinsip mendasar yang harus diterapkan dalam pengelolaan sumber daya, termasuk bantuan dari pihak luar.

“Pertanyaannya, apakah institusi sebesar Kodam XV/Pattimura tidak menjalankan prinsip-prinsip tersebut? Kita tidak sedang menuduh uang itu bermasalah atau ada penyimpangan. Tetapi justru karena ini institusi negara, seluruh mekanisme penerimaan dan penggunaan bantuan harus jelas. Jangan hanya mengatakan ada orang baik yang menyumbang, lalu persoalan transparansi dianggap selesai,” tegasnya.

Almindes meminta Kodam menjelaskan identitas pemberi bantuan, asal-usul dana, nilai sumbangan, mekanisme penerimaan dan penyaluran, pihak yang mengelola, serta pertanggungjawaban penggunaannya.

Ia mengingatkan bahwa persoalan sumber dana yang tidak dijelaskan sejak awal berpotensi menimbulkan persoalan administrasi maupun hukum di kemudian hari apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

“Jangan sampai hari ini disebut bantuan orang baik, tetapi beberapa tahun kemudian justru menjadi persoalan hukum karena asal-usul atau mekanisme penggunaan uangnya tidak jelas. Kita tidak ingin hal seperti itu terjadi. Keterbukaan justru melindungi institusi dan semua pihak yang terlibat. Kalau semuanya sesuai prosedur, mengapa harus takut dibuka kepada publik?” tambahnya.

Menurutnya, prinsip kehati-hatian harus diterapkan sejak awal, bukan setelah persoalan muncul. Niat baik seseorang dalam membantu pembangunan tidak otomatis menghapus kewajiban institusi untuk mempertanggungjawabkan setiap bantuan yang diterima dan digunakan.

Satpol PP Jangan Hanya Menjadi Penonton, Pembatas Proyek Harus Ditertibkan!

Almindes juga mendesak Pemerintah Kota Ambon melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) segera memeriksa keberadaan papan pembatas proyek di sekitar lokasi pembangunan yang disebut memasuki badan jalan, mengganggu akses masyarakat, dan berpotensi menyebabkan kemacetan.

Ia meminta Satpol PP turun langsung melakukan pemeriksaan. Apabila pembatas tersebut tidak memiliki dasar perizinan yang sah, penertiban harus dilakukan sesuai ketentuan.

“Satpol PP Kota Ambon jangan hanya menjadi penonton. Segera turun melakukan pemeriksaan dan penertiban. Jangan sampai masyarakat harus mengalah di jalan sendiri karena keberadaan pembatas proyek. Kalau pembangunan diklaim untuk kenyamanan masyarakat, mengapa masyarakat justru dibuat tidak nyaman?” tegasnya.

Menurut Almindes, pembangunan seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan menimbulkan persoalan baru berupa gangguan akses jalan, kemacetan, maupun ancaman terhadap fungsi lingkungan.

Jangan Korbankan Sungai Atas Nama Pembangunan!

Di akhir pernyataannya, Almindes meminta BWS Maluku, Kodam XV/Pattimura, dan Pemerintah Kota Ambon memberikan penjelasan terbuka serta mengambil langkah sesuai kewenangan masing-masing.

Ia mengingatkan bahwa pemanfaatan kawasan sungai harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai dan UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

“Jangan sampai atas nama pembangunan dan pemberdayaan UMKM, aturan diabaikan, fungsi sungai dipertaruhkan, sumber dana tidak dijelaskan, sementara masyarakat justru menanggung dampaknya. Kita mendukung pembangunan, kita mendukung UMKM, dan kita menghargai orang yang mau berdonasi. Tetapi tidak ada niat baik yang boleh dijadikan alasan untuk menghindari aturan dan pertanggungjawaban,” tutup Almindes.

Baginya, pembangunan tidak cukup hanya dinilai dari bangunan yang berdiri atau kawasan yang terlihat lebih indah. Pembangunan harus diukur dari kepatuhan terhadap hukum, perlindungan lingkungan, transparansi pembiayaan, dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Jangan sampai pembangunan yang mengatasnamakan kepentingan rakyat justru mengorbankan kepentingan rakyat itu sendiri. (LM-GM) 

About The Author

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *