
Gapuramanise.com, Ambon – Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, menegaskan bahwa penyusunan kebijakan anggaran daerah Tahun 2027 harus berorientasi pada kepentingan masyarakat dan kebutuhan pembangunan. Ia mengingatkan agar pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tidak hanya terpaku pada perhitungan angka, tetapi juga mempertimbangkan manfaat nyata dari setiap program yang direncanakan.
Penegasan tersebut disampaikan Benhur saat membuka Rapat Paripurna Keenam Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 DPRD Provinsi Maluku, Selasa (17/11/2026) malam. Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Maluku itu mengagendakan penyampaian rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 oleh Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa.
Dalam sambutannya, Benhur menyebut KUA dan PPAS sebagai landasan awal bagi pemerintah daerah bersama DPRD untuk menentukan arah kebijakan pembangunan, program prioritas, serta pembagian anggaran selama satu tahun anggaran mendatang.
“Dokumen rancangan keuangan ini menjadi landasan awal bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam membahas arah kebijakan pembangunan serta menentukan prioritas dan alokasi anggaran daerah untuk satu tahun anggaran mendatang,” kata Benhur.
Ia menilai, karakteristik Maluku sebagai provinsi kepulauan harus menjadi pertimbangan penting dalam merumuskan kebijakan anggaran. Sebab, kondisi geografis dan keterbatasan konektivitas antarpulau masih menjadi tantangan dalam pemerataan pembangunan maupun pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.
“Provinsi Maluku sebagai daerah kepulauan memiliki karakteristik dan tantangan pembangunan yang berbeda dengan daerah lainnya. Kondisi geografis yang terdiri atas pulau-pulau, keterbatasan konektivitas antarwilayah serta belum meratanya akses terhadap layanan dasar masih menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, Benhur mendorong agar kebijakan APBD 2027 memberikan perhatian terhadap sektor-sektor strategis, terutama pendidikan, kesehatan, infrastruktur, konektivitas antarpulau, perikanan dan kelautan, pertanian, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurutnya, pembangunan harus dirasakan secara merata oleh masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di kawasan dengan keterbatasan akses pelayanan publik.
“Pembangunan harus menjangkau seluruh wilayah, termasuk pulau-pulau terluar dan daerah yang memiliki keterbatasan akses. Masyarakat harus memperoleh kesempatan yang sama dalam menikmati hasil pembangunan,” tegasnya.
Selain menyoroti arah pembangunan, Ketua DPRD Maluku itu juga mengingatkan pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan kehati-hatian. Dengan demikian, setiap alokasi anggaran memiliki tujuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, dalam penyampaian rancangan KUA-PPAS, Gubernur Hendrik Lewerissa memaparkan bahwa pendapatan daerah Maluku pada 2027 direncanakan sebesar Rp2,29 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas PAD Rp675,11 miliar, pendapatan transfer Rp1,51 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp321,4 juta.
Adapun belanja daerah direncanakan mencapai Rp2,30 triliun, meliputi belanja operasi Rp2,03 triliun, belanja modal Rp70,95 miliar, belanja tidak terduga Rp10 miliar, dan belanja transfer Rp190,79 miliar.
Dalam struktur pembiayaan, pemerintah juga merencanakan pengeluaran sebesar Rp199,24 miliar untuk pembayaran cicilan pokok utang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Bank Maluku Maluku Utara. Sementara penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp1 miliar.
Hendrik menjelaskan bahwa penyusunan rancangan KUA dan PPAS tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Ia berharap pembahasan bersama DPRD dapat berjalan komprehensif dengan melibatkan berbagai masukan dari pihak legislatif demi menyempurnakan dokumen perencanaan anggaran.
“Berbagai masukan dan pertimbangan dari dewan yang terhormat sangat kami harapkan demi penajaman dan penyempurnaan dokumen ini,” ujar Hendrik.
Pembahasan KUA-PPAS selanjutnya akan menjadi tahapan penting bagi DPRD dan pemerintah daerah dalam menyepakati arah kebijakan serta prioritas anggaran sebelum memasuki proses penyusunan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2027. (LM-GM)
