Gapuramanise.com, Ambon – Satu lagi nyawa warga Kota Ambon direnggut oleh kendaraan yang seharusnya tidak beroperasi di jalan raya apabila tidak memenuhi standar keselamatan. Kecelakaan yang melibatkan sebuah truk trailer di kawasan persimpangan Masjid Al-Fatah, Kota Ambon, dan menyebabkan seorang pejalan kaki meninggal dunia, memicu sorotan keras dari DPD KNPI Maluku terhadap kinerja pengawasan transportasi darat.
DPD KNPI Maluku menilai peristiwa tersebut bukan sekadar kecelakaan lalu lintas biasa, melainkan alarm serius atas lemahnya pengawasan terhadap kendaraan berat yang beroperasi di wilayah perkotaan.
Juru Bicara DPD KNPI Maluku, Christy Moren Manduapessy, menegaskan bahwa kendaraan trailer merupakan kategori kendaraan wajib uji yang harus dipastikan kelaikannya sebelum dioperasikan di jalan umum.
“Trailer adalah kendaraan wajib uji. Ini bukan sekadar kewajiban administratif atau formalitas semata. Ketika sebuah kendaraan berat beroperasi tanpa kepastian laik jalan, maka keselamatan masyarakat sedang dipertaruhkan. Negara melalui instansi terkait memiliki tanggung jawab untuk memastikan hal itu tidak terjadi,” tegas Christy.
Menurutnya, insiden yang terjadi di kawasan Al-Fatah menambah daftar kecelakaan yang melibatkan kendaraan besar di Kota Ambon. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan pengujian kendaraan bermotor.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan bermotor beserta kereta tempelan dan gandengannya wajib menjalani uji berkala guna memastikan seluruh komponen keselamatan, seperti sistem pengereman, kemudi, ban, serta sambungan gandengan berfungsi dengan baik.
Christy menilai bahwa apabila ditemukan adanya kendaraan yang beroperasi tanpa uji berkala yang sah, maka persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada proses hukum terhadap pengemudi semata.
“Kalau benar terdapat kendaraan yang beroperasi tanpa pengawasan dan tanpa pemenuhan kewajiban uji berkala, maka yang harus dievaluasi bukan hanya pengemudinya. Harus ada pemeriksaan terhadap sistem pengawasan yang memungkinkan kendaraan seperti itu tetap beroperasi di jalan raya,” ujarnya.
Sebagai bentuk perhatian serius terhadap keselamatan masyarakat, DPD KNPI Maluku memberikan “kartu kuning” kepada Dinas Perhubungan Kota Ambon dan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku agar segera melakukan langkah-langkah perbaikan.
DPD KNPI Maluku mendesak:
- Kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut serta membuka informasi terkait status uji berkala (KIR) kendaraan yang terlibat;
- Dinas Perhubungan Kota Ambon dan Provinsi Maluku melakukan inspeksi mendadak terhadap armada trailer yang beroperasi di Kota Ambon;
- Dilakukan evaluasi terbuka terhadap sistem pengujian kendaraan bermotor dan transparansi data kendaraan wajib uji;
- Penindakan tegas terhadap kendaraan yang tidak memiliki bukti lulus uji berkala;
- Evaluasi rekayasa lalu lintas pada titik-titik rawan kecelakaan, termasuk kawasan persimpangan Masjid Al-Fatah.
Lebih lanjut, Christy menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama seluruh pemangku kepentingan.
“Kami tidak sedang mencari siapa yang paling disalahkan. Yang kami inginkan adalah adanya tanggung jawab dan langkah nyata agar kejadian serupa tidak terus berulang. Setiap korban yang jatuh akibat kelalaian pengawasan merupakan peringatan bahwa sistem yang ada perlu segera diperbaiki,” kata Christy.
DPD KNPI Maluku juga mengingatkan bahwa lemahnya pengawasan terhadap kendaraan wajib uji tidak hanya berpotensi mengancam keselamatan masyarakat, tetapi juga berdampak pada hilangnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pengujian kendaraan bermotor.
“Karena itu kami meminta Dinas Perhubungan Kota Ambon dan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku untuk memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini. Perbaikan kinerja harus segera dilakukan demi keselamatan masyarakat sekaligus optimalisasi pendapatan daerah dari sektor transportasi,” tutup Christy. (LB-GM)
About The Author
