Gapuramanise.com, Ambon – Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Ambon, Renno L. Z. Patty, menilai pembangunan dan masuknya berbagai proyek strategis ke Maluku harus dilihat lebih jauh dari sekadar besarnya nilai investasi maupun jumlah perusahaan yang masuk.
Menurut Renno, salah satu persoalan penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah bagaimana setiap proyek strategis mampu menciptakan rantai pasok (supply chain) yang terhubung dengan masyarakat dan pelaku ekonomi lokal.
Gagasan tersebut mengemuka dalam refleksi GMKI Ambon mengenai pembangunan, kedaulatan sumber daya alam dan masa depan Maluku. Renno menilai investasi memang penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi manfaatnya tidak boleh berhenti pada perusahaan sebagai pelaku utama.
“Kalau kita berbicara pembangunan, jangan hanya melihat perusahaan masuk kemudian dianggap selesai. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kehadiran perusahaan itu menciptakan multi-player effect bagi masyarakat,” demikian gagasan yang menjadi perhatian dalam refleksi GMKI Ambon.
Menurutnya, proyek strategis nasional maupun investasi berskala besar harus mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang melibatkan masyarakat Maluku. Pelaku UMKM, koperasi, nelayan, petani, penyedia jasa transportasi, logistik, akomodasi, hingga pelaku usaha lainnya harus memiliki kesempatan untuk masuk dalam rantai pasok tersebut.
“Jangan sampai masyarakat lokal hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri,” menjadi salah satu garis besar perhatian GMKI dalam melihat arah pembangunan Maluku.
Pemerintah Perlu Hadir sebagai Pendamping
Renno menilai pemerintah memiliki peran penting bukan hanya dalam menjemput dan memfasilitasi investasi, tetapi juga memastikan masyarakat lokal memiliki kemampuan untuk mengambil bagian dalam peluang ekonomi yang muncul.
Sebab, menurutnya, tidak realistis apabila masyarakat langsung diminta bersaing dengan perusahaan atau pemasok dari luar daerah tanpa terlebih dahulu mendapatkan pendampingan.
Pendampingan dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas UMKM, akses pembiayaan, pelatihan standar produk, perizinan, penguatan koperasi, teknologi, hingga pembangunan sistem logistik yang mampu menghubungkan pusat-pusat produksi masyarakat dengan kebutuhan industri.
Dengan demikian, pemerintah tidak hanya menjadi fasilitator masuknya modal, tetapi juga menjadi penghubung antara investasi dan kapasitas ekonomi masyarakat lokal.
Jangan Sampai Rantai Ekonomi Hanya Berputar di Kelompok Besar
Menurut Renno, pembangunan harus diorientasikan untuk menciptakan distribusi manfaat yang lebih luas.
Ia mengingatkan agar agenda investasi tidak menghasilkan struktur ekonomi yang hanya menguntungkan kelompok bermodal besar, sementara masyarakat lokal hanya mendapatkan dampak tidak langsung.
“Yang kita dorong bukan menolak perusahaan atau investasi. Justru investasi diperlukan. Tetapi orientasinya jangan hanya terfokus pada kelompok-kelompok besar. Harus ada keterhubungan dengan masyarakat,” menjadi substansi kritik GMKI.
Dalam perspektif tersebut, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui nilai investasi, pertumbuhan ekonomi atau jumlah proyek yang masuk.
Indikator lainnya adalah seberapa banyak pelaku usaha lokal yang masuk dalam rantai pasok, seberapa besar tenaga kerja lokal meningkat kapasitasnya, serta seberapa jauh aktivitas ekonomi proyek tersebut menciptakan efek berantai bagi masyarakat.
Dari Proyek Menjadi Ekosistem Ekonomi
Renno menilai cara pandang terhadap proyek strategis perlu diubah. Sebuah proyek tidak boleh berdiri sebagai entitas ekonomi yang terpisah dari masyarakat di sekitarnya.
Proyek harus menjadi pintu masuk untuk membangun ekosistem ekonomi baru.
Jika sebuah perusahaan membutuhkan pangan, transportasi, jasa logistik, akomodasi, bahan baku maupun berbagai kebutuhan operasional lainnya, maka perlu ada kebijakan yang memungkinkan pelaku usaha lokal mengambil bagian sepanjang mampu memenuhi standar yang ditetapkan.
Di sinilah supply chain menjadi penting.
Satu investasi dapat menghasilkan efek ekonomi ke berbagai sektor apabila terdapat keterhubungan yang baik antara perusahaan, pemerintah, UMKM, koperasi dan masyarakat.
“Dari investasi kita harus bicara bagaimana menciptakan nilai tambah dan efek berantai. Jangan sampai uang hanya masuk ke satu titik, tetapi harus berputar dan tumbuh di tengah masyarakat,” menjadi perspektif yang didorong GMKI Ambon.
Maluku Harus Menjemput Momentum, tetapi dengan Desain yang Jelas
GMKI Ambon berpandangan bahwa Maluku tidak boleh pasif terhadap berbagai peluang pembangunan nasional. Momentum proyek strategis dan investasi harus dijemput secara serius oleh pemerintah daerah.
Namun, momentum tersebut harus diikuti dengan desain kebijakan yang memastikan masyarakat lokal memiliki posisi dalam ekosistem ekonomi yang dibangun.
Artinya, pemerintah perlu mengetahui terlebih dahulu rantai kebutuhan proyek, kemudian memetakan kapasitas pelaku usaha lokal dan menyiapkan masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan tersebut.
Dengan pendekatan itu, kebijakan pembangunan tidak berhenti pada pertanyaan “berapa investasi yang masuk?”, tetapi berkembang menjadi “berapa besar manfaat ekonomi yang tinggal di Maluku?”
Menjadi Bahan Policy Brief GMKI Ambon
Isu supply chain dan multi-player effect tersebut selanjutnya dapat menjadi salah satu bagian dari policy brief GMKI Ambon yang akan disusun dari rangkaian Diskusi Refleksi Kemerdekaan.
Sebelumnya, GMKI Ambon telah menegaskan bahwa hasil diskusi tidak boleh berhenti sebagai dokumentasi kegiatan. Berbagai gagasan yang muncul akan dikonsolidasikan menjadi rekomendasi kebijakan untuk disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Maluku dan pemangku kepentingan terkait.
Dengan demikian, GMKI ingin mendorong perubahan pendekatan: dari sekadar menjemput investasi menjadi membangun ekosistem investasi yang memberi ruang bagi ekonomi lokal.
Bagi Renno, pembangunan Maluku harus mampu mempertemukan tiga kepentingan sekaligus: investasi yang produktif, pemerintah yang mampu melakukan pendampingan, dan masyarakat lokal yang mendapatkan akses nyata terhadap peluang ekonomi.
Jika ketiganya berjalan, proyek strategis tidak hanya menjadi pembangunan fisik, tetapi dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya menyebar ke masyarakat.
Sebagai Ketua Cabang GMKI Ambon, Renno menegaskan posisi organisasi bukan untuk menolak pembangunan, melainkan memastikan pembangunan memiliki keadilan distribusi, keberlanjutan, dan keberpihakan kepada masyarakat lokal.
Peran GMKI, menurut arah gerak yang dibangun Renno, adalah menghadirkan kritik sekaligus gagasan agar pembangunan Maluku tidak berhenti pada angka investasi, tetapi menghasilkan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat. (LB-GM)
About The Author
