Gapuramanise.com, Ambon – Kampus semestinya menjadi rumah bagi ilmu pengetahuan, tempat kedisiplinan ditanamkan, tanggung jawab ditegakkan, dan masa depan generasi muda dipersiapkan. Namun, apa jadinya jika institusi yang seharusnya mengajarkan kedisiplinan justru dipersoalkan karena pelayanan yang dinilai jauh dari harapan?
Sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) menyuarakan kekecewaan terhadap kualitas pelayanan akademik maupun nonakademik di lingkungan fakultas tersebut. Mereka menilai terdapat sejumlah persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian serius, mulai dari kedisiplinan pimpinan dan dosen, proses perkuliahan, pelayanan administrasi, hingga komunikasi antara dosen dan mahasiswa.
Keluhan tersebut disampaikan oleh beberapa mahasiswa kepada Gapuramanise.com, Kamis (5/11/2026). Mereka meminta identitasnya tidak dipublikasikan demi menjaga privasi.
Menurut pengakuan salah satu mahasiswa, persoalan yang menjadi perhatian bukan hanya menyangkut proses belajar-mengajar, tetapi juga kehadiran pimpinan fakultas serta sejumlah dosen yang disebut sering kali tidak berada di kampus ketika dibutuhkan mahasiswa.
“Kami mempertanyakan komitmen pelayanan di Fakultas Hukum. Bagaimana mahasiswa bisa mendapatkan pelayanan akademik yang maksimal apabila pimpinan fakultas maupun beberapa dosen sering kali tidak berada di kampus? Kami datang untuk mengurus kepentingan akademik, tetapi terkadang justru kesulitan menemui pihak yang seharusnya memberikan pelayanan,” ungkap salah satu mahasiswa.
Ia menegaskan, kehadiran pimpinan dan dosen bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari tanggung jawab institusi pendidikan terhadap mahasiswa.
“Jangan hanya mahasiswa yang dituntut disiplin, datang tepat waktu, mengikuti aturan, dan menyelesaikan seluruh kewajiban akademik. Dosen dan pimpinan juga harus menunjukkan tanggung jawab yang sama. Jangan sampai aturan hanya tajam ke mahasiswa, tetapi tumpul ketika menyangkut kewajiban pihak fakultas,” tegasnya.
Persoalan lain yang turut disoroti adalah dugaan ketidakdisiplinan sejumlah dosen dalam melaksanakan kewajiban mengajar. Beberapa dosen disebut kerap tidak hadir dalam proses perkuliahan tanpa kejelasan yang memadai.
“Ruang kelas seharusnya menjadi tempat berlangsungnya proses transfer ilmu, bukan tempat mahasiswa menunggu tanpa kepastian. Kami datang untuk belajar, bukan sekadar mengisi daftar hadir. Kalau dosen tidak hadir, tentu ada hak akademik mahasiswa yang perlu diperhatikan,” ujar mahasiswa lainnya.
Pendidikan tinggi bukan sekadar gedung megah, papan nama fakultas, atau deretan gelar akademik yang terpampang di depan nama seseorang. Pendidikan adalah komitmen. Dan komitmen tidak seharusnya hanya dituntut dari mahasiswa, tetapi juga wajib dibuktikan oleh para pendidik.
Pelayanan Administrasi Dipersoalkan, Mahasiswa Mengaku Kesulitan Menemui Dosen Pembimbing
Persoalan berikutnya berkaitan dengan pelayanan bimbingan akademik dan administrasi mahasiswa. Sejumlah mahasiswa mengeluhkan sulitnya menghubungi dosen pembimbing ketika hendak melakukan konsultasi maupun menyelesaikan berbagai urusan akademik.
Kondisi tersebut dinilai menghambat proses penyelesaian kewajiban akademik mahasiswa.
“Ketika mahasiswa membutuhkan bimbingan, kami berharap dosen pembimbing bisa memberikan waktu dan kepastian. Jangan sampai mahasiswa harus terus mencari, menghubungi, bahkan menunggu tanpa kejelasan. Kami juga punya batas waktu dan tanggung jawab akademik yang harus diselesaikan,” ungkap seorang mahasiswa.
Ia menilai pelayanan akademik seharusnya menjadi prioritas, bukan justru menjadi persoalan tambahan yang membebani mahasiswa.
Ironisnya, mahasiswa selalu diingatkan untuk disiplin, tepat waktu, memenuhi persyaratan administrasi, serta menaati setiap aturan fakultas. Namun, ketika mahasiswa membutuhkan pelayanan dan kepastian, mereka justru mengaku harus berhadapan dengan komunikasi yang tidak mudah dan pelayanan yang dinilai belum maksimal.
Di sinilah muncul pertanyaan yang patut dijawab, apakah kedisiplinan hanya berlaku bagi mahasiswa, sementara tanggung jawab pelayanan dapat ditawar oleh mereka yang memiliki kewenangan?
Jam Kuliah Molor, Tanggung Jawab Jangan Ikut Terlambat
Mahasiswa juga menyoroti persoalan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar. Mereka mengeluhkan adanya perkuliahan yang dinilai tidak berjalan sesuai jadwal sebagaimana mestinya.
Padahal, waktu merupakan bagian dari tanggung jawab akademik. Setiap menit yang hilang bukan sekadar angka pada jam dinding, melainkan kesempatan belajar yang tidak selalu dapat dikembalikan.
“Fakultas Hukum seharusnya menjadi contoh dalam hal kedisiplinan. Bagaimana mahasiswa bisa diajarkan menghargai waktu jika pelaksanaan perkuliahan sendiri masih sering dipersoalkan? Kami tidak meminta perlakuan istimewa, kami hanya ingin hak akademik kami dipenuhi sebagaimana mestinya,” tegas mahasiswa tersebut.
Fakultas Hukum sebagai institusi yang mengajarkan aturan, keadilan, dan kepastian hukum semestinya menjadi contoh dalam menerapkan nilai-nilai tersebut. Akan menjadi ironi apabila teori tentang kedisiplinan terdengar lantang di ruang kelas, tetapi penerapannya justru dipertanyakan dalam lingkungan fakultas sendiri.
Jangan sampai mahasiswa lebih sering belajar tentang kepastian hukum dari buku, sementara kepastian pelayanan di lingkungan akademiknya sendiri masih menjadi tanda tanya.
Rektor UKIM Diminta Turun Tangan, Evaluasi Jangan Sekadar Formalitas
Atas berbagai keluhan tersebut, mahasiswa meminta pimpinan Fakultas Hukum UKIM segera melakukan pembenahan dan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pelayanan akademik maupun nonakademik.
Mereka juga mendesak Rektor UKIM agar tidak memandang persoalan ini sebagai keluhan biasa, melainkan sebagai persoalan institusional yang harus ditindaklanjuti secara serius.
“Kami berharap Rektor UKIM tidak menutup mata terhadap kondisi ini. Jangan menunggu persoalan semakin besar baru dilakukan evaluasi. Rektor perlu melihat langsung bagaimana pelayanan di tingkat fakultas berjalan, termasuk kedisiplinan pimpinan dan dosen dalam menjalankan tanggung jawabnya,” ujar salah satu mahasiswa.
Menurut mereka, evaluasi tidak boleh berhenti pada rapat, notulen, atau kalimat normatif tentang peningkatan mutu pendidikan. Harus ada pemeriksaan terhadap pelaksanaan kewajiban mengajar, kehadiran pimpinan dan dosen, kedisiplinan waktu, efektivitas pelayanan administrasi, serta kemudahan komunikasi antara dosen dan mahasiswa.
“Kami tidak sedang mencari kesalahan siapa pun. Kami hanya ingin ada perubahan. Jangan sampai mahasiswa terus membayar biaya pendidikan, memenuhi kewajiban, dan dituntut menaati aturan, tetapi hak untuk mendapatkan pelayanan akademik yang layak justru tidak terpenuhi secara maksimal,” tambahnya.
Kualitas sebuah perguruan tinggi tidak hanya diukur dari seberapa banyak mahasiswa yang diterima atau seberapa tinggi gelar akademik yang dimiliki para pengajarnya, tetapi juga dari seberapa baik institusi tersebut melayani mereka yang datang untuk menuntut ilmu.
Mahasiswa bukan tamu yang harus berterima kasih hanya karena diberi kesempatan duduk di ruang kelas. Mereka adalah bagian dari komunitas akademik yang memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan pelayanan yang layak.
Kini, bola ada di tangan pimpinan Fakultas Hukum UKIM dan Rektor UKIM. Mahasiswa tidak membutuhkan janji manis tentang peningkatan mutu pendidikan, apalagi sekadar pembelaan normatif. Mereka membutuhkan perubahan nyata.
Sebab, sangat ironis jika sebuah fakultas yang mengajarkan hukum, kedisiplinan, dan tanggung jawab justru harus diingatkan untuk menjalankan nilai-nilai tersebut di rumahnya sendiri.
Jangan sampai mahasiswa terus dituntut taat aturan, sementara mereka yang seharusnya menjadi teladan justru luput dari evaluasi. Kampus boleh mengajarkan keadilan setinggi langit, tetapi pelayanan dan tanggung jawab harus tetap berpijak di bumi.
Redaksi Gapuramanise.com membuka ruang konfirmasi dan hak jawab bagi pimpinan Fakultas Hukum UKIM maupun sejumlah dosen yang berkaitan dengan pemberitaan ini. Pihak-pihak terkait dipersilakan menyampaikan penjelasan, tanggapan, maupun klarifikasi setelah berita ini dipublikasikan guna memberikan informasi yang berimbang kepada publik.
Pemberitaan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bersama, bukan sekadar polemik. Sebab, kritik yang disampaikan mahasiswa semestinya dijawab dengan keterbukaan dan perbaikan, bukan dengan sikap defensif. Publik menunggu penjelasan, mahasiswa menanti perubahan, dan kampus dituntut membuktikan bahwa mutu pendidikan bukan hanya slogan di atas kertas. (Tim)
About The Author
