Gapuramanise.com, Ambon – DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Maluku menyayangkan munculnya narasi yang mengaitkan konflik komunal yang terjadi di kawasan Matraman, Jakarta Pusat hingga Jalan Tambak, dengan isu etnis, khususnya penggunaan diksi “Ambon” yang kerap disematkan kepada masyarakat Maluku di Jakarta.
Ketua DPD KNPI Provinsi Maluku, Faisal S. Hayoto, menegaskan bahwa setiap tindak pidana harus dipandang sebagai perbuatan individu yang bertanggung jawab di hadapan hukum, bukan diarahkan kepada kelompok etnis maupun ras tertentu.
“Setiap tindakan kriminal merupakan tanggung jawab pelaku sebagai subjek hukum, bukan etnis atau ras yang kemudian digeneralisasi. Sangat disayangkan apabila sebuah konflik justru digiring ke narasi kesukuan, karena hal itu dapat mencederai semangat keberagaman dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Faisal dalam keterangannya Senin (27/07/2026).
Konflik yang terjadi di wilayah Matraman hingga Jalan Tambak tersebut mengakibatkan sejumlah rumah semi permanen mengalami kerusakan dan terbakar. Selain itu, beberapa kendaraan bermotor juga dilaporkan dirusak. Peristiwa tersebut turut menimbulkan korban luka-luka, bahkan dilaporkan menyebabkan korban meninggal dunia.
Menurut Faisal, penggunaan istilah “Ambon” dalam berbagai unggahan di media sosial untuk menggambarkan pihak-pihak tertentu berpotensi menimbulkan stigma negatif terhadap masyarakat Maluku secara keseluruhan.
“Kami berharap masyarakat tidak mudah menggeneralisasi sebuah peristiwa kepada identitas etnis tertentu. Masyarakat Maluku memiliki sejarah panjang sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan telah banyak berkontribusi dalam berbagai bidang. Jangan sampai tindakan segelintir orang menciptakan prasangka buruk terhadap seluruh masyarakat Maluku,” tegasnya.
DPD KNPI Provinsi Maluku juga mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut secara profesional dan transparan, mengingat peristiwa itu telah mengakibatkan hilangnya nyawa.
“Kami berharap pihak kepolisian dapat mengusut tuntas kasus ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga para pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan keadilan bagi para korban dapat terwujud,” kata Faisal.
Di akhir pernyataannya, Faisal mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menjaga persatuan serta tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang mengandung unsur SARA.
“Jangan menaruh prasangka buruk terhadap masyarakat Maluku. Mari kita jaga persatuan dan serahkan penegakan hukum kepada aparat yang berwenang. Indonesia dibangun di atas keberagaman yang harus terus kita rawat bersama,” pungkasnya. (RR-GM)
About The Author
