
Opini : Dr. Hobarth Williams Soselisa, S.Sos., M.Si.
Dosen Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial
FISIP Universitas Kristen Indonesia Maluku
Gapuramanise.com – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026 membawa bangsa ini pada ujian ketatanegaraan yang tidak ringan. Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa dalam waktu paling lambat 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Artinya, pengisian kursi RI-2 tidak cukup dipahami sebagai urusan elektoral. Ini merupakan keputusan konstitusional yang menuntut kecermatan dalam mempertimbangkan kapasitas, legitimasi, dan kebutuhan pemerintahan untuk melanjutkan sisa masa jabatan hingga 2029.
Di antara sejumlah nama yang mengemuka, Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H. layak dipertimbangkan secara serius. Tulisan ini tidak bermaksud menyampaikan pujian semata, melainkan menguji kelayakan tersebut melalui tiga perspektif akademik, yakni hubungan eksekutif-legislatif, kepemimpinan politik, serta kapasitas manajerial dan intelektual.
Perspektif pertama berangkat dari tesis klasik Scott Mainwaring (1993) yang menyebut kombinasi sistem presidensial dan multipartai sebagai “kombinasi yang sulit”. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi pelaksanaan kebijakannya sangat bergantung pada dukungan parlemen yang memiliki konfigurasi politik terfragmentasi. Indonesia telah lama merespons tantangan tersebut melalui pembentukan koalisi besar. Namun, koalisi besar hanya dapat berjalan efektif apabila terdapat figur yang mampu merawat komunikasi lintas fraksi secara konsisten.
Dalam konteks inilah rekam jejak Dasco menjadi relevan. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI sejak periode 2014–2019. Selama menjalankan tugasnya, ia pernah bertugas di Komisi III yang membidangi hukum dan hak asasi manusia, serta menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan. Selanjutnya, ia dipercaya menjadi Wakil Ketua DPR RI selama dua periode berturut-turut, yakni 2019–2024 dan 2024–2029, dengan tanggung jawab koordinasi yang mencakup bidang ekonomi dan keuangan hingga politik dan keamanan.
Pengalaman memimpin lembaga legislatif selama lebih dari tujuh tahun memberinya pemahaman yang tidak dimiliki semua figur politik, yaitu bagaimana kebijakan eksekutif diterjemahkan ke dalam kebijakan anggaran, regulasi, dan konsensus politik. Pengalaman tersebut menjadi modal penting dalam membangun hubungan kerja yang konstruktif antara lembaga eksekutif dan legislatif.
Perspektif kedua berkaitan dengan kepemimpinan politik. Richard Neustadt (1960), dalam kajiannya tentang kepresidenan Amerika Serikat, menyimpulkan bahwa kekuasaan presiden pada hakikatnya merupakan “kekuasaan untuk membujuk”. Kewenangan formal tidak dapat bekerja dengan sendirinya. Ia membutuhkan kecakapan dalam bernegosiasi, membaca kepentingan, membangun komunikasi, serta meredakan ketegangan politik.
Seorang wakil presiden dengan kecakapan semacam ini dapat memperluas jangkauan persuasi presiden, bukan justru menjadi pesaing dalam pusat kekuasaan. Dalam sistem pemerintahan yang ditopang oleh koalisi multipartai, kemampuan membangun komunikasi dan menjaga keseimbangan kepentingan menjadi salah satu modal penting bagi keberlangsungan pemerintahan.
Sebagai salah satu pendiri sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Dasco telah berulang kali memainkan peran sebagai penghubung ketika terjadi kebuntuan komunikasi antara pemerintah, parlemen, dan aspirasi publik. Penilaian terhadap peran tersebut tidak hanya datang dari lingkungan internal partai. Sejumlah analis, kalangan senator, hingga organisasi kepemudaan turut melihatnya sebagai figur yang memiliki kemampuan menjembatani komunikasi politik dan kebangsaan.
Dalam perspektif Max Weber, politik sebagai panggilan menuntut gairah, rasa tanggung jawab, dan rasa proporsi. Kemampuan meredam konflik tanpa kehilangan arah kebijakan merupakan salah satu wujud etika tanggung jawab tersebut. Oleh karena itu, kemampuan membangun kompromi politik harus tetap disertai komitmen terhadap kepentingan publik dan prinsip-prinsip demokrasi.
Perspektif ketiga adalah kapasitas manajerial dan intelektual. Perjalanan pendidikan dan profesional Dasco memperlihatkan kombinasi latar belakang yang cukup beragam. Ia merupakan lulusan teknik elektro Universitas Pancasila, kemudian melanjutkan pendidikan di bidang hukum hingga meraih gelar doktor dari Universitas Islam Bandung pada 2015. Pada Desember 2022, ia dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pakuan. Selain itu, ia juga memiliki pengalaman sebagai pengusaha dan praktisi hukum.
Latar belakang teknik membentuk pola pikir sistematis, pendidikan hukum memberikan pemahaman mengenai kepastian dan prosedur, sedangkan pengalaman di dunia usaha memberikan perspektif tentang efisiensi serta pengambilan keputusan. Kombinasi tersebut menjadi modal yang relevan dalam memahami kompleksitas tata kelola pemerintahan.
Hal ini penting karena wakil presiden dalam praktik pemerintahan Indonesia kerap memperoleh mandat koordinatif, mulai dari percepatan pembangunan daerah hingga reformasi birokrasi. Mandat semacam itu membutuhkan figur yang tidak hanya memahami dinamika politik, tetapi juga menguasai alur legislasi, logika penganggaran, serta disiplin manajemen kelembagaan.
Namun, dukungan akademik terhadap suatu figur tidak boleh menghilangkan sikap kritis. Setidaknya terdapat dua catatan yang patut menjadi bahan pertimbangan.
Pertama, Dasco belum memiliki pengalaman langsung menduduki jabatan eksekutif. Kekurangan ini memang dapat diimbangi dengan pengalamannya dalam mengawasi dan membahas kebijakan pemerintah melalui parlemen. Akan tetapi, kemampuan mengelola birokrasi, mengoordinasikan kementerian, dan memastikan implementasi kebijakan tetap merupakan kapasitas yang perlu dibuktikan.
Kedua, kedekatannya dengan Presiden dan partai penguasa berpotensi memunculkan persoalan terkait prinsip saling mengimbangi (checks and balances). Arend Lijphart (1999) mengingatkan bahwa demokrasi yang matang bertumpu pada pembagian kekuasaan dan penghormatan terhadap oposisi. Karena itu, apabila terpilih, Dasco harus mampu menunjukkan bahwa loyalitas politiknya tetap berlandaskan konstitusi dan kepentingan rakyat, bukan semata-mata kepentingan partai atau kelompok politik tertentu.
Bagi masyarakat di wilayah kepulauan seperti Maluku, pertimbangan tersebut memiliki arti yang sangat konkret. Wilayah kepulauan membutuhkan pemimpin nasional yang mampu memastikan aspirasi daerah tidak tenggelam dalam tarik-menarik kepentingan politik di pusat. Figur yang terbiasa menyerap aspirasi melalui parlemen dan menerjemahkannya ke dalam kebijakan publik memiliki peluang untuk memperjuangkan keadilan pembangunan, terutama bagi daerah-daerah kepulauan dan wilayah pinggiran.
Dalam konteks ini, kehadiran wakil presiden juga perlu dimaknai sebagai peluang memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Tantangan pembangunan di Maluku, mulai dari konektivitas antarpulau, pemerataan infrastruktur, hingga akses pelayanan publik, membutuhkan perhatian serius dari pemerintah nasional. Karena itu, kapasitas menjembatani kepentingan pusat dan daerah menjadi salah satu aspek penting yang patut diperhitungkan dalam menentukan figur wakil presiden.
Pada akhirnya, Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan dua nama, sementara MPR memiliki kewenangan untuk memilih wakil presiden sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Opini ini tentu tidak bermaksud mendahului kewenangan kedua lembaga tersebut. Akan tetapi, apabila ukuran yang digunakan adalah kemampuan menjembatani hubungan eksekutif dan legislatif, kecakapan politik yang teruji, serta kapasitas intelektual dan manajerial, Sufmi Dasco Ahmad merupakan salah satu pilihan yang rasional untuk dipertimbangkan.
Bangsa ini hingga 2029 tidak sekadar membutuhkan sosok untuk mengisi kursi wakil presiden yang kosong. Lebih dari itu, Indonesia membutuhkan figur yang mampu menjadi jembatan komunikasi politik, menopang stabilitas pemerintahan, memperkuat hubungan pusat dan daerah, serta tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi. Dalam presidensialisme multipartai, kemampuan menjembatani berbagai kepentingan bukan sekadar kelebihan seorang pemimpin, melainkan kebutuhan bagi keberlangsungan pemerintahan.
