Gapuramanise.com, Ambon –Pembangunan Pasar Apung Batumerah atau Waterfront City dinilai memiliki prospek besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Ambon. Karena itu, polemik yang berkembang terkait proyek tersebut diharapkan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik yang justru berpotensi menghambat pembangunan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Maluku, Bilal Tuhulele, kepada gapuramanise.com, Senin (02/11/2026), saat menanggapi polemik pembangunan Pasar Apung Batumerah yang belakangan menjadi perhatian publik.
Bilal menegaskan, pengawasan DPRD terhadap proyek pembangunan merupakan bagian penting dari fungsi kelembagaan. Namun, pengawasan tersebut harus tetap berjalan seiring dengan dukungan terhadap pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan menyusul kritik Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Gunawan Mochtar, mengenai aspek perizinan proyek pembangunan Pasar Apung Batumerah.
Menurut Bilal, proyek tersebut tidak semestinya hanya dilihat dari perbedaan pandangan mengenai persoalan administrasi, tetapi juga dari peluang ekonomi yang dapat dihadirkan bagi masyarakat, terutama para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Jangan sampai pembangunan yang memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru tersandera oleh polemik yang tidak produktif. Kita mendukung pengawasan, tetapi jangan sampai ada upaya mempolitisasi persoalan yang akhirnya merugikan kepentingan rakyat,” ungkap Bilal.
Ia menjelaskan, berdasarkan informasi yang diperolehnya, pihak pengembang telah menyerahkan dokumen persyaratan perizinan kepada instansi terkait. Dengan demikian, setiap persoalan yang diperdebatkan perlu diperiksa secara objektif melalui ketentuan dan prosedur yang berlaku.
Bilal juga mengingatkan bahwa pembangunan kawasan Pasar Apung Batumerah memiliki dampak ekonomi yang cukup menjanjikan. Dengan rencana kapasitas yang dapat menampung ratusan pedagang, keberadaan kawasan tersebut berpeluang menjadi pusat aktivitas perdagangan baru sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.
Tidak hanya itu, revitalisasi pasar tersebut diharapkan mampu memberikan perubahan terhadap wajah kawasan Batumerah yang selama ini menghadapi persoalan penataan aktivitas perdagangan, kemacetan, serta kondisi lingkungan di wilayah pesisir.
Menurutnya, konsep Waterfront City dapat menjadi langkah pembaruan kawasan pasar dengan menghadirkan lingkungan perdagangan yang lebih teratur, nyaman, dan memiliki nilai estetika.
Bahkan, jika dikelola secara maksimal, Pasar Apung Batumerah bukan hanya menjadi tempat transaksi ekonomi, melainkan juga dapat berkembang sebagai ruang publik dan salah satu tujuan wisata baru di Kota Ambon.
“Potensi ini harus dilihat sebagai peluang. Kita ingin pedagang mendapatkan tempat usaha yang lebih baik, UMKM berkembang, masyarakat memperoleh lapangan pekerjaan, dan kawasan pesisir memiliki wajah yang lebih tertata,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bilal meminta seluruh pihak agar tidak menjadikan perbedaan pendapat sebagai alasan untuk membangun opini yang dapat memperkeruh suasana. Ia menilai dialog terbuka yang didasarkan pada data dan fakta jauh lebih dibutuhkan dibandingkan perdebatan yang tidak menghasilkan jalan keluar.
Ia juga mengingatkan bahwa anggota DPRD sebagai representasi masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan, sekaligus memperjuangkan kepentingan ekonomi warga.
Karena itu, setiap kritik terhadap kebijakan pembangunan sebaiknya diarahkan pada perbaikan dan disertai rekomendasi yang konstruktif, bukan sekadar memperpanjang kontroversi.
“Rakyat membutuhkan hasil pembangunan yang bisa dirasakan langsung. Bagaimana UMKM bisa tumbuh, pedagang memiliki tempat berjualan yang layak, dan kesempatan kerja semakin terbuka. Itu yang seharusnya menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
PW Pemuda Muhammadiyah Maluku, lanjut Bilal, berkomitmen untuk tetap mengawal proses pembangunan Pasar Apung Batumerah sampai selesai. Pengawalan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab organisasi dalam mendorong pembangunan yang berpihak pada penguatan ekonomi masyarakat.
Ia berharap pemerintah, DPRD, pengembang, serta seluruh elemen masyarakat dapat membangun komunikasi yang sehat dan mengutamakan kepentingan publik.
Bilal yang juga menjabat Wakil Ketua Bidang Perkaderan PW Pemuda Muhammadiyah Maluku itu menegaskan, pembangunan Pasar Apung Batumerah harus menjadi momentum menghadirkan pusat ekonomi baru yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat Kota Ambon, bukan justru menjadi ruang pertarungan kepentingan politik. (LMW-GM)
About The Author
