Home » Usulkan Dasco Jadi Wapres, Hendrik Dibombardir Sindiran Pedas Warganet

Gapuramanise.com, Ambon – Pernyataan Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Maluku yang juga Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, yang mengusulkan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad, sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Prabowo Subianto, justru memantik gelombang kritik dan sindiran dari warganet.

Alih-alih mendapat sambutan positif, usulan yang disampaikan melalui akun media sosial Gerindra Maluku itu menjadi bahan perdebatan di kolom komentar Facebook salah satu media. Sejumlah warganet mempertanyakan urgensi manuver politik tersebut, bahkan menilai ada persoalan yang jauh lebih mendesak untuk diperhatikan oleh seorang gubernur ketimbang berbicara tentang komposisi kekuasaan di tingkat nasional.

Kritik paling keras datang dari warganet yang mengingatkan Hendrik bahwa Maluku masih menghadapi persoalan pengangguran, kemiskinan, dan pembangunan yang membutuhkan perhatian serius.

Joshua Tulalessy secara terbuka menyindir pernyataan tersebut dengan menulis, “Urus provinsi Maluku dolo bapa Maluku masih masuk radar merah pengangguran dan kemiskinan terbawah.”

Komentar itu mendapat 21 tanda suka, menjadi salah satu tanggapan dengan jumlah dukungan tertinggi dalam tangkapan layar yang beredar.

Kritik lebih tajam disampaikan Gufran Maswain. Ia tidak hanya mempertanyakan wacana pencalonan Dasco, tetapi juga mengingatkan mekanisme konstitusional pengisian jabatan Wakil Presiden.

“Mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengusulkan dua calon untuk dipilih oleh MPR. Jadi, Pak Gubernur jang talalu berisik dalam wacana pencalonan tersebut, tagal masih banyak tanggung jawab pemerintahan dan persoalan rakyat Maluku yang harus diselesaikan.”

Komentar tersebut memperoleh enam tanda suka. Pesannya jelas: persoalan rakyat Maluku dinilai lebih mendesak daripada mendorong figur partai untuk menduduki jabatan politik di pusat.

Nada sindiran juga datang dari Jonathan Jr. yang menyinggung kemungkinan dinamika politik Gerindra pada 2029.

“Mau bikin Republik Gerindra kapa, Jang marah pa gub 2029 seng mendukung pa gub dan Gerindra…”

Sementara itu, Clara mengingatkan bahwa legitimasi jabatan Wakil Presiden berkaitan dengan pilihan rakyat. Ia menulis, “Wapres yang di pilih oleh rakyat itulah yang sah.”

Paulina Maollo Rahayaan bahkan menyindir, “Tidak sah..karna tidak di pili rakyat ..itu namanya paricu.”

Soukotta Pricilia juga menyampaikan pandangan serupa, “Tdk sah.. Harus melalui suara rakyat.”

Gelombang komentar tidak berhenti di situ. Sejumlah warganet mulai menarik persoalan tersebut ke arah evaluasi kepemimpinan dan kontestasi politik 2029.

Porkilywill menulis singkat, “2029 ganti gubernur.” Arus Haya menyindir, “Tar urus provinsi mau Pi urus pemerintah pusat.. cukup 1 priode tuan.”

Bahkan, Yamko J Rumakur turut melontarkan sindiran, “Senk urus dlm kota Ambon lebih baik mo Pi urus di ibu kota negara.”

Di sisi lain, ada pula komentar yang menunjukkan solidaritas internal partai. Marvin Grisy iello Lilipory menulis, “Yah sesama kader partai Gerindra harus saling mendukung.” Namun, dukungan tersebut tidak menghilangkan kenyataan bahwa usulan itu memunculkan perdebatan di ruang publik.

Cici Kia menyindir dengan kalimat, “Anak buah Prabowo angkat bicara.” Asrun Makassar mengarahkan komentarnya pada pertarungan politik mendatang dengan menulis, “2029 Katong Lawan dari Pusat Sampe di Daerah.” Richard Díaz juga menyinggung kemungkinan perubahan peta politik Maluku pada 2029, sementara Nana Umasugi Joseph menulis, “mulai….so mulai.”

Boy Kastanya Boy turut mempertanyakan alasan dukungan politik terhadap pasangan Prabowo-Gibran melalui komentarnya, “Gibran kita tdk pilih prabowo kits pilih karena gibran bos.”

PERSOALAN RAKYAT ATAU AMBISI POLITIK?

Deretan komentar tersebut memperlihatkan bahwa pernyataan seorang pejabat publik tidak selalu diterima sebagai sikap politik biasa. Ketika seorang gubernur berbicara tentang posisi strategis di tingkat nasional, masyarakat juga berhak mempertanyakan sejauh mana persoalan di daerahnya telah ditangani.

Hendrik Lewerissa memang memiliki posisi politik sebagai Ketua DPD Gerindra Maluku. Namun, jabatan gubernur membawa tanggung jawab yang lebih luas, yakni memastikan persoalan masyarakat Maluku mendapat perhatian dan penyelesaian.

Di tengah kritik mengenai kemiskinan, pengangguran, pembangunan, serta berbagai persoalan daerah, wajar apabila publik mempertanyakan mengapa wacana politik nasional justru mendapat panggung besar.

Persoalannya bukan semata-mata apakah Sufmi Dasco Ahmad layak atau tidak menjadi Wakil Presiden. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: sudah sejauh mana persoalan rakyat Maluku diperjuangkan sebelum elite politik daerah ikut berbicara tentang pembagian kekuasaan di tingkat pusat?

Sebab, masyarakat tidak memilih seorang gubernur hanya untuk menjadi juru bicara kepentingan politik partai. Masyarakat menaruh harapan agar kepemimpinan daerah menghadirkan perubahan nyata, bukan sekadar ramai dalam percakapan politik nasional. (Tim) 

About The Author

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *