Home » BMK 1957 Maluku Serap Aspirasi Tukang Becak, Siapkan Lima Rekomendasi untuk Pemkot Ambon

Gapuramanise.com, Ambon – Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kosgoro 1957 ke-69, Barisan Muda Kosgoro 1957 (BMK 1957) Provinsi Maluku menggelar aksi berbagi makanan bersama para tukang becak di pusat Kota Ambon, Jumat (13/11/2026). Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi bentuk kepedulian sosial, tetapi juga dimanfaatkan sebagai ruang untuk menyerap aspirasi pekerja sektor informal yang membutuhkan perhatian pemerintah.

Ketua BMK 1957 Provinsi Maluku, Friady Toisuta, bersama sejumlah pengurus dan kader turun langsung menemui para tukang becak. Selain membagikan makanan, mereka juga berdialog untuk mendengarkan berbagai persoalan yang selama ini dihadapi para pekerja sektor informal tersebut.

Friady mengatakan, kegiatan tersebut bukan sekadar agenda sosial untuk memeriahkan HUT organisasi. Menurutnya, momentum ini harus dimanfaatkan untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat kecil sekaligus menghimpun kebutuhan yang perlu diperjuangkan.

“Ini bukan sekadar kegiatan berbagi makanan atau seremonial memperingati HUT Kosgoro 1957. Kami ingin hadir langsung di tengah masyarakat, mendengar apa yang menjadi keluhan dan kebutuhan mereka. Aspirasi para tukang becak ini harus mendapatkan perhatian dan tidak boleh hanya berhenti sebagai pembicaraan,” ujar Friady.

Dari hasil dialog tersebut, BMK 1957 Provinsi Maluku mengidentifikasi sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian Pemerintah Kota Ambon. Persoalan tersebut terutama berkaitan dengan perlindungan sosial, peningkatan kesejahteraan ekonomi, pemberdayaan, serta penataan ruang kerja bagi para tukang becak.

Aspirasi yang dihimpun kemudian dirumuskan menjadi lima poin rekomendasi. Sebagai bentuk dukungan, sejumlah tukang becak turut membubuhkan tanda tangan pada spanduk yang memuat aspirasi tersebut.

Adapun lima rekomendasi yang disiapkan BMK 1957 untuk disampaikan kepada Pemerintah Kota Ambon meliputi:

1. Perlindungan Sosial. Mendorong fasilitasi akses kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi tukang becak sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Akses Bantuan Sosial. Mendorong pendataan dan verifikasi secara transparan agar bantuan pemerintah dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

3. Pemberdayaan Ekonomi. Mengusulkan pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, serta program penguatan ekonomi keluarga bagi pekerja sektor informal.

4. Penataan Lokasi Mangkal. Mendorong penyediaan lokasi mangkal yang layak, aman, dan tertib tanpa menghilangkan ruang bagi tukang becak untuk mencari nafkah.

5. Pendataan Resmi. Mendorong pendataan menyeluruh terhadap tukang becak di Kota Ambon sebagai dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan dan program pemberdayaan yang tepat sasaran.

Selain lima rekomendasi tersebut, BMK 1957 juga mengusulkan adanya pemeriksaan kesehatan gratis secara berkala bagi para tukang becak. Usulan ini dinilai penting mengingat pekerjaan sebagai tukang becak membutuhkan kondisi fisik yang baik, sementara akses terhadap layanan kesehatan preventif perlu terus diperhatikan.

Rencananya, seluruh rekomendasi tersebut akan diserahkan langsung kepada Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisuta, pada Rabu (18/11/2026), bertempat di Kantor Wali Kota Ambon.

Friady berharap, rekomendasi yang disampaikan nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Kota Ambon dalam menyusun program kerja tahun 2027, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja sektor informal.

“Kami berharap aspirasi ini tidak hanya diterima sebagai dokumen atau formalitas. Kami ingin ada tindak lanjut konkret dari pemerintah, sehingga para tukang becak juga dapat merasakan kehadiran negara melalui program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pelayanan kesehatan,” tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa BMK 1957 Provinsi Maluku berkomitmen mengambil peran sebagai mitra strategis sekaligus mitra kritis pemerintah. Artinya, organisasi kepemudaan tersebut siap mendukung kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, namun tetap akan memberikan masukan dan kritik apabila kebijakan yang dijalankan belum menjawab kebutuhan rakyat.

Menurut Friady, kemajuan Kota Ambon tidak semata-mata diukur dari pembangunan infrastruktur, penataan kawasan, maupun keindahan kota. Lebih dari itu, pembangunan harus mampu memberikan perlindungan, kesempatan, dan kesejahteraan yang dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

“Ukuran kemajuan sebuah kota bukan hanya dilihat dari pembangunan fisiknya, tetapi juga bagaimana pemerintah memperhatikan masyarakat kecil. Tukang becak merupakan bagian dari kehidupan ekonomi Kota Ambon. Karena itu, mereka juga berhak mendapatkan perhatian, perlindungan, dan kesempatan untuk hidup lebih sejahtera,” ungkapnya.

Melalui momentum HUT Kosgoro 1957 ke-69, BMK 1957 Provinsi Maluku ingin menunjukkan bahwa keberadaan organisasi kepemudaan tidak boleh terbatas pada kegiatan seremonial. Organisasi harus mampu hadir di tengah masyarakat, mendengar persoalan yang dihadapi, serta memperjuangkan aspirasi melalui langkah-langkah nyata.

BMK 1957 berharap penyerahan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Ambon menjadi awal dari kerja sama konkret antara organisasi kepemudaan dan pemerintah daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan tukang becak serta mendorong pembangunan Kota Ambon yang lebih inklusif dan berpihak kepada masyarakat kecil. (LM-GM) 

About The Author

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *