Home » Menstruasi, Tubuh Perempuan, dan Upaya Meretas Kapitalisme

Opini : Ananda K. Batkormbawa (Sekfung Pemberdayaan Perempuan GMKI Komisariat Kesehatan UKIM Periode 2026–2028) 

Gapuramanise.com – Saya memandang menstruasi bukan sekadar proses biologis yang dialami perempuan, melainkan persoalan sosial dan ekonomi yang memperlihatkan bagaimana kapitalisme bekerja melalui kebutuhan dasar manusia. Pemenuhan kebutuhan menstruasi yang bergantung pada pembelian produk secara berulang menunjukkan bahwa tubuh perempuan telah menjadi salah satu ruang komodifikasi pasar. Dalam logika akumulasi modal, kebutuhan biologis yang tidak dapat dihindari justru berubah menjadi peluang ekonomi. Kondisi ini patut dikritisi, sebab kebutuhan kesehatan perempuan seharusnya tidak sepenuhnya tunduk pada mekanisme pasar.

Persoalan menstruasi juga memperlihatkan adanya ketimpangan kelas dalam mengakses kebutuhan kesehatan dasar. Meskipun menstruasi merupakan pengalaman biologis yang dialami perempuan, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara layak tidak dimiliki oleh semua orang. Perempuan dari kelompok ekonomi rentan harus menanggung beban yang lebih besar akibat keterbatasan daya beli. Ketika kemampuan ekonomi menjadi penentu seseorang dalam memperoleh kebutuhan biologisnya, di situlah ketidakadilan sosial bekerja dan terus direproduksi. Dengan demikian, menstruasi bukan hanya persoalan individu, tetapi juga mencerminkan persoalan struktural yang berkaitan dengan kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Kesehatan menstruasi tidak seharusnya direduksi menjadi persoalan kebersihan pribadi semata. Lebih dari itu, menstruasi berkaitan langsung dengan hak kesehatan reproduksi, kesetaraan, dan martabat perempuan. Ketika pemenuhan kebutuhan menstruasi sepenuhnya dibebankan kepada individu, tanggung jawab sosial dan negara justru berpotensi terabaikan. Bagi saya, hak atas kesehatan tidak semestinya ditentukan oleh kemampuan seseorang untuk membeli kebutuhan biologisnya. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap perempuan dapat mengakses kebutuhan kesehatan menstruasi secara aman, layak, dan terjangkau.

Dalam konteks tersebut, kebijakan ekonomi dan perpajakan perlu dikaji melalui perspektif keadilan gender. Kebijakan yang tampak netral belum tentu menghasilkan dampak yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk menstruasi, misalnya, patut dikritisi dari sudut pandang keterjangkauan dan keadilan sosial, terutama bagi perempuan dari kelompok ekonomi rentan. Negara tidak seharusnya hanya memandang produk menstruasi sebagai objek penerimaan fiskal, tetapi juga perlu mempertimbangkan kedudukannya sebagai bagian dari kebutuhan kesehatan dasar. Kebijakan publik semestinya tidak menambah beban kelompok yang sejak awal menghadapi keterbatasan ekonomi.

Namun, kesadaran terhadap persoalan ini tidak boleh berhenti pada diskusi dan kritik semata. Mahasiswa memiliki tanggung jawab intelektual untuk membongkar berbagai bentuk ketimpangan melalui kajian berbasis data, analisis kebijakan, serta rekomendasi yang konkret. Saya meyakini bahwa pengetahuan tidak seharusnya hanya diproduksi untuk memenuhi kebutuhan akademik, tetapi juga harus menjadi instrumen untuk mendorong perubahan sosial. Sebab, kritik yang tidak diarahkan pada kemungkinan perubahan berisiko berhenti sebagai wacana tanpa daya transformatif.

Pada titik inilah perspektif ekofeminisme menjadi penting untuk digunakan sebagai pisau analisis. Ekofeminisme menelanjangi keterkaitan antara dominasi patriarki dan ekspansi kapitalisme dalam mengeksploitasi perempuan serta alam. Keduanya kerap ditempatkan sebagai objek penguasaan demi kepentingan produksi dan akumulasi modal. Tubuh perempuan dikontrol melalui berbagai konstruksi sosial yang membatasi otonomi dan hak-haknya, sementara alam dieksploitasi sebagai sumber daya yang seolah tidak memiliki batas. Relasi dominasi tersebut memperlihatkan bahwa eksploitasi terhadap perempuan dan kerusakan ekologis bukanlah persoalan yang sepenuhnya terpisah, melainkan berakar pada cara pandang yang menempatkan kehidupan sebagai objek penguasaan.

Bagi saya, rahim kapitalisme tidak pernah berhenti haus akan akumulasi. Bahkan, narasi pemberdayaan perempuan dapat kehilangan makna pembebasannya ketika hanya dijadikan instrumen untuk memperluas partisipasi perempuan dalam sistem produksi tanpa membongkar relasi eksploitatif yang mendasarinya. Pemberdayaan seharusnya tidak berhenti pada kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, tetapi juga harus menjamin otonomi atas tubuh, kesetaraan hak, akses terhadap kesehatan, serta kebebasan dari segala bentuk eksploitasi.

Saya melihat ekofeminisme bukan sekadar pisau analisis, melainkan juga landasan perjuangan untuk melawan sistem yang mengubah tubuh, alam, dan kehidupan menjadi komoditas. Menstruasi mengingatkan kita bahwa tubuh perempuan bukanlah ladang keuntungan yang dapat terus dieksploitasi oleh kepentingan pasar. Karena itu, memperjuangkan kesehatan menstruasi yang adil, membongkar ketimpangan kelas, dan melawan eksploitasi ekologis merupakan bagian dari perjuangan yang saling berkaitan. Pada akhirnya, pembebasan perempuan dan keberlanjutan ekologis tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun tatanan sosial yang lebih adil, manusiawi, dan bebas dari dominasi kapitalisme.

About The Author

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *