Gapuramanise.com, Ambon – Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Cabang Ambon, Fransiskus Bapa Da Lopez, mendesak Kapolda Maluku yang baru menjabat membuka perkembangan penyidikan konflik Lisabata–Patahuwe, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat.
Da Lopez menegaskan bahwa dua bulan setelah peristiwa tersebut, masyarakat membutuhkan penjelasan resmi mengenai kemajuan perkara, termasuk kepastian apakah sudah ada penetapan tersangka.
“Dua bulan bukan waktu yang singkat bagi korban untuk menunggu kejelasan. Jika belum ada tersangka, jelaskan hambatan dan langkah penyelesaiannya. Jika sudah ada, sampaikan perkembangannya sejauh dibenarkan hukum. Jangan biarkan masyarakat menebak sendiri nasib perkara ini,” tegas Da Lopez.
Konflik antara warga Desa Lisabata dan Desa Patahuwe di Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku, yang dipicu kesalahpahaman pasca-kebakaran lahan pada 11 September 2026 lalu, mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan sedikitnya 4 warga luka-luka. Selain korban jiwa, bentrokan ini juga menghanguskan sekitar 27 rumah warga, satu bangunan pastori di Desa Patahuwe, satu unit sepeda motor, serta merusak tanaman perkebunan warga Lisabata. Akibatnya, puluhan kepala keluarga terpaksa mengungsi.
Menurut Da Lopez, besarnya dampak tersebut menuntut penanganan yang tidak berhenti pada pemulihan situasi keamanan. Berhentinya bentrokan harus diikuti kesungguhan mengungkap dugaan tindak pidana dan memastikan pertanggungjawaban berdasarkan bukti.
“Situasi tenang tidak sama dengan perkara tuntas. Jangan sampai yang paling cepat dipulihkan adalah citra keamanan, sementara yang paling lama menunggu justru hak korban atas kejelasan penanganan,” ujarnya.
Minta Kejelasan Perkembangan Enam Laporan
Pada 16 September 2026, Polda Maluku menyatakan perkara telah naik ke tahap penyidikan, dengan 31 saksi diperiksa dan belum ada penetapan tersangka. Dalam pemberitaan 23 September, kepolisian menyebut telah memeriksa 35 saksi dan menangani enam laporan polisi terkait konflik tersebut.
Da Lopez mengakui bahwa informasi itu menunjukkan adanya pekerjaan penyidikan. Namun, ia meminta kepolisian menyampaikan perkembangan berikutnya secara terukur, terutama mengenai status masing-masing laporan dan langkah mengatasi hambatan pembuktian.
“Pemeriksaan saksi merupakan pekerjaan penting. Namun, masyarakat juga perlu mengetahui ke mana proses itu bergerak. Pernyataan ‘masih berproses’ harus disertai penjelasan tentang kemajuan, bukan menjadi jawaban yang diulang tanpa ukuran,” katanya.
Ia menegaskan bahwa desakan tersebut bukan tuntutan agar penyidik menetapkan tersangka secara tergesa-gesa.
“Kami tidak meminta polisi mencari tersangka untuk meredakan kritik. Kami meminta penyidikan yang profesional, berbasis bukti, dan berada di bawah pengawasan pimpinan yang sungguh-sungguh. Hak terlapor harus dihormati, tetapi hak korban untuk memperoleh penjelasan juga tidak boleh diabaikan,” tambahnya.
Kapolda Baru Harus Memastikan Kesinambungan Penanganan
Da Lopez menilai pergantian kepemimpinan Polda Maluku harus menjadi momentum evaluasi, bukan alasan untuk menunda pertanggungjawaban institusi.
“Kapolda baru tidak otomatis bersalah atas persoalan sebelum masa jabatannya. Namun, sejak kewenangan diterima, memastikan perkara ini bergerak menjadi tanggung jawab kepemimpinannya. Jangan sampai perkara lama kembali menunggu hanya karena pejabatnya baru,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menempatkan pemeliharaan keamanan, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat sebagai tugas pokok Polri. Pasal 14 ayat (1) huruf g juga menegaskan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan hukum acara.
“Pengamanan dan penegakan hukum bukan pilihan yang boleh dijalankan salah satunya saja. Masyarakat membutuhkan perlindungan dari kekerasan berikutnya sekaligus kejelasan penanganan atas kekerasan yang sudah terjadi,” ujarnya.
Desak Keterbukaan Data Perkara Konflik di Maluku
Selain menyoroti Lisabata–Patahuwe, Da Lopez meminta Kapolda Maluku membuka rekapitulasi penanganan perkara terkait konflik sosial di seluruh wilayah hukumnya.
Data tersebut, menurutnya, perlu mencakup jumlah peristiwa dan laporan polisi, perkara yang masih dalam penyelidikan atau penyidikan, perkara yang telah diserahkan kepada penuntut umum, serta perkara yang dihentikan berikut dasar hukumnya.
“Buka datanya. Berapa laporan yang diterima, berapa yang masih berjalan, berapa yang sudah diserahkan kepada penuntut umum, dan berapa yang dihentikan? Jika disebut selesai, jelaskan selesai pada tahapan apa dan melalui mekanisme apa,” katanya.
Ia menekankan bahwa transparansi tidak berarti membuka identitas saksi atau membocorkan strategi penyidikan. Yang dibutuhkan adalah informasi yang memungkinkan publik menilai kemajuan penanganan secara wajar.
Perdamaian Harus Ditopang Kepastian Hukum
Da Lopez menyatakan PMKRI Ambon mendukung dialog dan rekonsiliasi masyarakat Lisabata–Patahuwe. Namun, pemulihan hubungan sosial perlu berjalan bersama penanganan hukum yang objektif, tanpa menyamaratakan kesalahan kepada seluruh warga suatu desa.
“Masyarakat yang bersedia berdamai tidak boleh merasa bahwa tuntutan keadilannya ikut dilupakan. Perdamaian harus memulihkan hubungan, bukan mengaburkan status perkara,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa peringatan agar kepolisian tidak “membudidayakan konflik” merupakan kritik terhadap kondisi yang memungkinkan konflik berulang, bukan tuduhan bahwa kepolisian sengaja menciptakan kekerasan.
“Jangan biarkan ketidakjelasan penanganan dan kelemahan yang tidak diperbaiki terus mengikis kepercayaan masyarakat. Jika ada hambatan, atasi. Jika ada kelemahan, koreksi. Jika ada kemajuan, jelaskan,” tegas Da Lopez.
“Dua bulan setelah Lisabata–Patahuwe, masyarakat tidak cukup hanya diminta percaya. Kepolisian perlu menunjukkan, secara terbuka dan bertanggung jawab, sejauh mana hukum telah bekerja,” tutupnya. (LM-GM)
About The Author
