Gapuramanise.com, Porto – Masyarakat Negeri Porto, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, diminta tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi dan opini yang beredar di media sosial maupun ruang publik terkait sengketa Mata Rumah Parentah dan desakan pengangkatan Raja Definitif Negeri Porto.
Pasalnya, perkara sengketa Mata Rumah Parentah yang melibatkan Julius Nanlohy sebagai Penggugat dengan empat pihak Tergugat, yakni Eduard Nanlohy, Jacob Tetelepta, Jacob Nanlohy, dan Marthen Abraham Nanlohy, hingga kini masih bergulir di tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI).
Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor Perkara 136/Pdt.G/2025/PN Amb, terdapat tiga tahapan penting dalam perjalanan perkara tersebut.
Pertama, Putusan Pengadilan Negeri Ambon, 17 Maret 2026.
Pada tingkat pertama, gugatan Julius Nanlohy dikabulkan seluruhnya. Pengadilan menyatakan garis keturunan Moyang Pauwa dari Moyang Peirisa memiliki hak yang sama dengan garis keturunan Francois Ririasa untuk menjadi Kepala Pemerintahan Negeri Porto.
Selain itu, Pengadilan Negeri Ambon menyatakan Peraturan Negeri Porto Nomor 01 Tahun 2011 tidak sah serta memerintahkan pencabutan penetapan tersebut dan pembentukan peraturan negeri yang baru sesuai amar putusan.
Kedua, Putusan Pengadilan Tinggi Ambon, 12 Mei 2026.
Tidak menerima putusan tingkat pertama, keempat pihak Tergugat mengajukan banding. Melalui Putusan Nomor 29/Pdt/2026/PT AMB, Pengadilan Tinggi Ambon membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon.
Majelis hakim mengabulkan eksepsi mengenai kewenangan absolut dan menyatakan Pengadilan Negeri Ambon tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara tersebut. Akibatnya, gugatan Julius Nanlohy dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).
Ketiga, Perkara Berlanjut ke Tingkat Kasasi Mahkamah Agung.
Tidak menerima putusan banding tersebut, Julius Nanlohy kemudian mengajukan kasasi pada 19 Mei 2026.
Berdasarkan data SIPP, kontra memori kasasi telah diterima pada 3 Juni 2026, sedangkan berkas perkara dikirimkan ke Mahkamah Agung pada 6 Juli 2026.
Hingga data perkara yang menjadi rujukan pemberitaan ini, belum tercantum putusan kasasi dari Mahkamah Agung RI. Dengan demikian, proses hukum masih harus dihormati dan ditunggu oleh seluruh pihak.
Kepala Soa: Jangan Mendahului Putusan MA dengan Opini!
Ditemui wartawan media ini, salah satu Kepala Soa Negeri Porto yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan bahwa masyarakat harus memahami posisi hukum perkara tersebut secara utuh.
Menurutnya, sengketa Mata Rumah Parentah belum memperoleh penyelesaian akhir melalui proses peradilan karena masih berada pada tahap kasasi.
Karena itu, pihak-pihak yang bersengketa, khususnya penggugat, diharapkan menghormati mekanisme hukum dan menunggu keputusan Mahkamah Agung, bukan justru membangun opini seolah-olah persoalan tersebut telah memiliki keputusan final.
“Julius Nanlohy sebagai pihak yang mengajukan kasasi tentu memiliki hak untuk memperjuangkan kepentingannya melalui jalur hukum. Namun, ketika sudah memilih jalur hukum, maka proses tersebut juga harus dihormati. Jangan sampai keputusan pengadilan belum keluar, tetapi opini dan desakan di ruang publik justru seolah-olah sudah menjadi keputusan hukum,” ungkapnya.
Ia juga mempertanyakan desakan pengangkatan Raja Definitif yang terus berkembang di tengah masyarakat, sementara persoalan Mata Rumah Parentah yang menjadi salah satu pokok sengketa masih diperiksa pada tingkat kasasi.
“Bagaimana mungkin persoalan pengangkatan Raja Definitif terus didesakkan, sementara sengketa mengenai Mata Rumah Parentah yang digugat Julius Nanlohy masih dalam proses kasasi? Jangan sampai kepentingan kelompok tertentu dipaksakan seolah-olah menjadi kehendak seluruh masyarakat Negeri Porto,” tegasnya.
Menurutnya, pengangkatan Raja Definitif oleh Bupati Maluku Tengah tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan kemauan atau desakan pihak tertentu. Proses tersebut harus memperhatikan ketentuan hukum, peraturan daerah, serta mekanisme pemerintahan adat yang berlaku di Negeri Porto.
Ia menegaskan bahwa persoalan pemerintahan adat bukan perkara yang dapat diselesaikan melalui tekanan opini, apalagi dengan mengabaikan mekanisme hukum dan tatanan adat yang telah berlaku.
“Negara ini adalah negara hukum, bukan negara yang berjalan berdasarkan desakan, tekanan, ataupun kepentingan kelompok. Ketika suatu persoalan telah dibawa ke pengadilan, setiap pihak harus menghormati prosesnya sampai memperoleh kepastian hukum,” lanjutnya.
Mata Rumah Parentah Menurut Pandangan Adat
Dalam keterangannya, Kepala Soa tersebut juga menegaskan bahwa berdasarkan pandangan adat yang selama ini berlaku di Negeri Porto, Mata Rumah Parentah berada pada garis keturunan Francois Ririasa Nanlohy.
Menurut penjelasannya, penetapan tersebut merupakan hasil kesepakatan para Tua-Tua Adat yang dilaksanakan di Baileo Negeri Porto.
Pada saat itu, seluruh silsilah Mata Rumah Nanlohy diperiksa dan dibahas melalui mekanisme adat. Pembahasan tersebut, menurutnya, menghasilkan keputusan bahwa keturunan Francois Ririasa merupakan garis keturunan tunggal yang menjadi Mata Rumah Parentah dan memiliki hak untuk menjadi Raja di Negeri Porto.
Ia menilai keterangan sejarah dan keputusan adat tersebut perlu diketahui masyarakat agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi di tengah berlangsungnya sengketa hukum.
Meski demikian, pandangan tersebut merupakan keterangan dari narasumber dan tidak menggantikan proses pembuktian maupun putusan hukum yang saat ini masih berjalan di Mahkamah Agung.
Jangan Korbankan Persaudaraan Hanya Karena Kursi Raja!
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar persoalan Mata Rumah Parentah dan pengangkatan Raja Definitif tidak dijadikan alasan untuk memecah hubungan persaudaraan antarmasyarakat Negeri Porto.
Menurutnya, perbedaan pandangan mengenai hak adat maupun pemerintahan negeri merupakan persoalan yang harus diselesaikan melalui mekanisme yang benar, bukan dengan saling menyerang, menyebarkan informasi yang belum teruji, atau membangun sentimen antarkelompok.
“Masyarakat Negeri Porto jangan sampai terpecah hanya karena persoalan Mata Rumah Parentah dan pengangkatan Raja. Negeri ini adalah rumah bersama yang harus dijaga katong samua dengan rasa persaudaraan dan kedamaian,” ujarnya.
Ia berharap seluruh pihak dapat menahan diri, tidak membangun provokasi, serta memberikan ruang kepada Mahkamah Agung untuk menyelesaikan perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sebab, jabatan Raja Definitif memang penting bagi keberlangsungan pemerintahan negeri, tetapi persatuan dan hubungan orang basudara jauh lebih penting untuk dijaga.
Jangan sampai karena berebut kursi Raja, persaudaraan di Negeri Porto justru menjadi korban. Kasasi masih berjalan, putusan belum ada. Maka, berhentilah mendahului hukum dengan opini.
Negeri Porto membutuhkan kepastian hukum, penghormatan terhadap adat, dan persatuan masyarakat, bukan kegaduhan yang terus dipelihara demi kepentingan segelintir pihak. (ACT-GM)
About The Author
