Gapuramanise.com, Jakarta –Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia membuka babak baru dinamika politik nasional. Namun, di balik keputusan tersebut, muncul pertanyaan yang lebih besar terhadap Presiden Prabowo Subianto: apakah pengalaman panjang di dunia militer cukup menjamin seseorang mampu menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat?
Prabowo merupakan mantan prajurit yang pernah ditempa dalam lingkungan militer. Ia tentu memahami bahwa kepemimpinan bukan sekadar memberikan perintah, membangun disiplin, atau menuntut loyalitas. Ada tanggung jawab besar untuk melindungi, membina, mengayomi, dan berdiri paling depan ketika orang-orang yang dipimpinnya menghadapi persoalan.
Tetapi, ketika memasuki medan pemerintahan, prinsip tersebut justru menjadi pertanyaan publik.
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar pengunduran diri Gibran pada Rabu (11/11/2026).
“Betul,” kata Budi Arie ketika dikonfirmasi mengenai pengunduran diri Gibran.
Keputusan itu muncul setelah polemik dokumen pendidikan Gibran berkembang menjadi persoalan hukum dan politik. Mahkamah Agung telah membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonannya. Sementara itu, 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait dugaan tidak terpenuhinya persyaratan sebagai wakil presiden.
Di tengah tekanan tersebut, Gibran sebelumnya menemui Prabowo dan menyampaikan niat mengundurkan diri. Namun, perkembangan ini justru menempatkan Presiden dalam sorotan lebih besar.
Sebab, seorang pemimpin tidak cukup hanya berada di puncak kekuasaan. Ia harus mampu menunjukkan ketegasan, tanggung jawab, dan keteladanan ketika pemerintahan menghadapi krisis.
Prinsip komando, keberhasilan milik anak buah, kegagalan tanggung jawab komandan.
Dalam tradisi kepemimpinan TNI dikenal prinsip bahwa keberhasilan tugas merupakan keberhasilan anak buah, sedangkan kegagalan menjadi tanggung jawab komandan.
Komandan harus hadir di tengah anggota, memahami persoalan mereka, memberikan perlindungan, dan memastikan setiap penugasan dilaksanakan dengan mempertimbangkan keselamatan.
Prinsip Ing Ngarso Sung Tulodo mengajarkan keteladanan. Ing Madya Mangun Karso mengajarkan kebersamaan dan kemampuan membangun semangat orang-orang yang dipimpin.
Pertanyaannya, apakah nilai-nilai tersebut benar-benar dipraktikkan ketika Prabowo memimpin negara?
Kritik ini bukan untuk menyeret TNI sebagai institusi ke dalam pertarungan politik. TNI tetap merupakan institusi pertahanan negara. Namun, pengalaman militer seorang presiden tentu wajar menjadi bahan evaluasi publik ketika nilai kepemimpinan yang selama ini dibanggakan justru dipertanyakan dalam praktik pemerintahan.
Jangan sampai pengalaman sebagai prajurit hanya menjadi kebanggaan dalam pidato, tetapi kehilangan makna ketika berhadapan dengan tanggung jawab kepada rakyat.
Ratusan PSN, Triliunan Investasi, Tetapi Siapa Melindungi Rakyat?
Persoalan kepemimpinan Prabowo tidak berhenti pada polemik Gibran. Agenda pembangunan nasional yang dijalankan pemerintah juga membutuhkan perhatian serius.
Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam dokumen sebaran PSN berdasarkan Permenko Nomor 16 Tahun 2025, terdapat 226 Proyek Strategis Nasional dan 24 program dengan potensi nilai investasi mencapai Rp6.491 triliun.
Angka tersebut memperlihatkan betapa besarnya agenda pembangunan yang harus dikendalikan pemerintahan Prabowo.
Sebaran PSN berdasarkan wilayah meliputi:
1. Sumatera: 45 proyek dan satu program, dengan potensi investasi Rp683,6 triliun.
2. Kalimantan: 19 proyek, dengan potensi investasi Rp246,3 triliun.
3. Sulawesi: 33 proyek, dengan potensi investasi Rp1.261,6 triliun.
4. Jawa: 85 proyek dan dua program, dengan potensi investasi Rp1.520,5 triliun.
5. Bali dan Nusa Tenggara: 17 proyek dan satu program, dengan potensi investasi Rp52,2 triliun.
6. Maluku dan Papua: 16 proyek dan satu program, dengan potensi investasi Rp1.073 triliun.
7. Proyek dan program berskala nasional: 11 proyek dan 19 program, dengan potensi investasi Rp1.654,3 triliun.
Jika dilihat dari persebarannya, Jawa menjadi wilayah dengan jumlah proyek terbanyak, yakni 85 proyek. Sementara Sulawesi memiliki potensi investasi Rp1.261,6 triliun dan kawasan Maluku-Papua mencapai Rp1.073 triliun.
Angka tersebut bukan sekadar catatan investasi. Di balik setiap proyek terdapat masyarakat yang hidup di sekitar kawasan pembangunan, tanah yang menjadi sumber penghidupan, lingkungan yang harus dilindungi, serta hak-hak warga yang tidak boleh dikorbankan.
Pemerintah juga mencatat 14 sektor PSN, yakni jalan sebanyak 50 proyek, bendungan dan irigasi 57 proyek, kawasan 18 proyek, kereta 8 proyek, pertahanan dan perkebunan 3 proyek, energi 18 proyek, pelabuhan 15 proyek, air bersih dan sanitasi 9 proyek, bandara 7 proyek, pariwisata 7 proyek, pendidikan 1 proyek, tanggul 1 proyek, teknologi 1 proyek, serta perumahan 2 proyek.
Dengan skala pembangunan sebesar itu, presiden seharusnya tidak hanya menjadi pemimpin yang meresmikan proyek dan menyampaikan target investasi. Presiden juga harus memastikan pembangunan tidak berubah menjadi sumber konflik baru bagi masyarakat.
PSN Bermasalah : Pembangunan Jangan Menjadi Alasan Mengabaikan Rakyat
Persoalan PSN bukan sekadar kritik tanpa dasar. Sejumlah lembaga negara dan organisasi masyarakat sipil telah menyampaikan temuan serta laporan mengenai dampak pembangunan strategis terhadap masyarakat.
Di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, pembangunan Rempang Eco-City menjadi salah satu contoh persoalan serius.
Pada 10 November 2026, Ombudsman RI menerbitkan rekomendasi terkait penanganan warga terdampak Rempang Eco-City. Ombudsman menemukan maladministrasi berupa kelalaian pada aspek perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Temuan itu berkaitan dengan status wilayah, pengelolaan lahan, penetapan kawasan sebagai PSN, dan dampaknya terhadap masyarakat.
Sementara itu, Komnas Perempuan dalam laporan pemantauan konflik Rempang yang diterbitkan pada April 2025 mencatat dampak sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan, termasuk persoalan hak perempuan serta ketidaktransparanan proses relokasi.
Di Papua Selatan, PSN perkebunan tebu dan cetak sawah di Merauke juga menuai penolakan masyarakat adat.
Anggota DPR Daniel Johan pernah menyebut luas lahan yang diperkirakan digunakan untuk dua proyek tersebut mencapai sekitar 2,29 juta hektare, melintasi 19 dari 22 distrik di Merauke.
Penolakan masyarakat berkaitan dengan kekhawatiran hilangnya tanah adat, kerusakan hutan, lingkungan, dan sumber penghidupan masyarakat lokal.
Komisi XIII DPR pada September 2025 bahkan meminta agar PSN kebun tebu di Merauke dihentikan sementara menyusul persoalan hak masyarakat adat dan laporan dugaan intimidasi serta kerusakan lingkungan.
Masalah serupa juga terlihat dalam catatan konflik agraria nasional.
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat dari 79 kasus konflik agraria di sektor infrastruktur sepanjang 2024, sebanyak 36 kasus berkaitan dengan pengadaan tanah untuk PSN.
Persoalan tersebut meliputi kawasan industri, kota baru, fasilitas umum, pariwisata, pembangkit listrik, Ibu Kota Nusantara, bendungan, hingga bandara.
Komnas HAM juga mencatat berbagai pengaduan terkait proyek strategis, termasuk persoalan penggusuran, ganti rugi, akses tempat tinggal, dan pembebasan lahan pada sejumlah proyek jalan tol dan bendungan.
Di antaranya pembangunan Tol Depok-Antasari, Tol Serpong-Cinere, Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan, Bendungan Pamukkulu, dan Bendungan Bagong.
Semua persoalan tersebut memperlihatkan satu hal: pembangunan nasional membutuhkan pengawasan yang kuat, bukan sekadar percepatan administrasi dan target penyelesaian.
Jika pemerintah menganggap seluruh proyek strategis sebagai simbol keberhasilan, maka persoalan masyarakat yang muncul di lapangan juga harus menjadi bagian dari evaluasi pemerintah.
Jangan sampai negara menghitung keberhasilan pembangunan berdasarkan panjang jalan, luas kawasan industri, jumlah bendungan, dan besarnya investasi, tetapi lupa menghitung berapa banyak masyarakat yang kehilangan ruang hidupnya.
Maluku-Papua: Investasi Besar, Tanggung Jawab Lebih Besar
Kawasan Maluku dan Papua memiliki posisi strategis dalam peta pembangunan nasional. Dengan potensi investasi PSN sebesar Rp1.073 triliun, wilayah ini menjadi salah satu kawasan penting dalam agenda pembangunan pemerintah.
Salah satu proyek besar adalah pengembangan LNG Abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku.
Proyek yang telah menunggu puluhan tahun itu memasuki tahap pembangunan fisik melalui peletakan batu pertama pada 16 Juli 2026. Pemerintah menyebut nilai investasinya mencapai sekitar US$20,9 miliar.
Namun, besarnya investasi harus disertai kepastian perlindungan masyarakat.
Pada Juni 2026, Pemerintah Provinsi Maluku menyampaikan bahwa pendataan masyarakat terdampak pengembangan Lapangan Abadi Masela sedang dipercepat. Hingga 9 Juni 2026, Tim Terpadu Penanggulangan Dampak Sosial Kemasyarakatan telah mendata 268 warga terdampak.
Gubernur Maluku menekankan pentingnya proses penyediaan lahan dan penanganan dampak sosial sesuai ketentuan hukum agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Ini menjadi ujian penting bagi pemerintahan Prabowo.
Maluku membutuhkan pembangunan, lapangan kerja, infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan. Namun masyarakat tidak boleh hanya dijadikan penonton ketika investasi besar masuk ke wilayah mereka.
Begitu pula Papua, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Pemerintah pusat harus memastikan setiap proyek berjalan dengan menghormati hak masyarakat, lingkungan, dan kepastian hukum.
Kalau presiden mampu menghitung triliunan rupiah investasi, semestinya presiden juga mampu menghitung risiko sosial yang ditanggung masyarakat.
Mantan Jenderal, Tetapi Di Mana Ketegasan Seorang Komandan?
Di sinilah kritik terhadap Prabowo menemukan relevansinya.
Kepemimpinan militer mengajarkan bahwa seorang komandan tidak boleh meninggalkan anak buah ketika menghadapi kesulitan. Ia harus mengambil tanggung jawab, memberikan arahan, dan memastikan seluruh anggota berada dalam perlindungan kepemimpinannya.
Dalam pemerintahan, rakyat bukan anak buah presiden. Rakyat adalah pemegang kedaulatan. Namun prinsip tanggung jawab, keteladanan, dan perlindungan tetap menjadi kewajiban seorang pemimpin negara.
Prabowo tidak bisa hanya tampil sebagai presiden yang kuat dalam retorika pembangunan, tetapi lemah dalam memastikan persoalan di lapangan diselesaikan.
Tidak cukup pula menjadikan pengalaman militer sebagai legitimasi kepemimpinan jika praktik pemerintahan belum mampu menunjukkan keberpihakan yang konsisten terhadap rakyat.
Gibran mundur menjadi satu episode politik. Persoalan PSN menjadi ujian pembangunan. Konflik agraria menjadi ujian keadilan. Sementara perlindungan masyarakat menjadi ujian moral kepemimpinan.
Medan perang seorang presiden bukan lagi medan tempur bersenjata. Medannya adalah kemiskinan, ketidakadilan, konflik sosial, korupsi, kerusakan lingkungan, dan ketidakpercayaan publik.
Jika dalam medan pemerintahan rakyat justru harus terus berjuang meminta perlindungan, maka keberhasilan kepemimpinan patut dipertanyakan.
Mantan prajurit boleh memiliki sejarah panjang di medan perang. Tetapi sebagai presiden, Prabowo harus membuktikan bahwa dirinya mampu memenangkan pertarungan yang jauh lebih penting: memperjuangkan keselamatan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. (LM-GM)
About The Author
