Gapuramanise.com, Jakarta – Keputusan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya menjadi babak baru dalam gejolak politik nasional. Di tengah tekanan pemakzulan melalui DPR dan kontroversi dokumen pendidikan yang berujung pada putusan Mahkamah Agung (MA), Gibran dikabarkan telah menyampaikan surat pengunduran dirinya langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Kabar tersebut dibenarkan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, Rabu (11/11/2026). Ketika dikonfirmasi BBC News Indonesia mengenai pengunduran diri Gibran, Budi Arie menjawab singkat.
“Betul.”
Pernyataan tersebut sekaligus membuka perhatian publik terhadap masa depan kursi Wakil Presiden di tengah pemerintahan Prabowo-Gibran.
Namun, pengunduran diri secara politik tidak serta-merta membuat jabatan wakil presiden kosong. Ada mekanisme konstitusional yang harus ditempuh sebelum keputusan tersebut memiliki konsekuensi formal terhadap kedudukan Gibran.
Prabowo Tidak Menolak Niat Gibran
Sehari sebelum kabar pengunduran diri itu mencuat, Gibran telah menemui Prabowo di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pertemuan berlangsung sekitar dua setengah jam. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo memberikan sejumlah masukan kepada wakil presidennya.
Prasetyo juga menegaskan bahwa Presiden tidak menolak niat Gibran untuk mengundurkan diri.
“Tidak benar dalam pertemuan itu kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana.
Gibran kemudian menyampaikan bahwa dirinya menghormati seluruh kritik, aspirasi, dan masukan masyarakat.
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1,” ujar Gibran.
Pernyataan tersebut memunculkan perdebatan baru. Sebab, langkah memperjuangkan dokumen pendidikan melalui jalur hukum justru dipersoalkan sejumlah pakar hukum tata negara setelah MA mengeluarkan putusan yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
120 Anggota DPR Sudah Bergerak
Di luar persoalan pengunduran diri, tekanan politik terhadap Gibran juga semakin menguat.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menyampaikan dukungan terhadap usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Gibran.
Pimpinan DPR dari Fraksi NasDem, Saan Mustofa, mengungkapkan jumlah tersebut berdasarkan dokumen yang ditandatangani para pengusul.
“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk Hak Menyatakan Pendapat, ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang, dari delapan fraksi yang ada,” kata Saan.
Usulan tersebut menjadi tekanan politik tersendiri bagi Gibran. Apalagi, desakan pemakzulan muncul setelah MA mengabulkan kasasi H.M. Subhan Palal terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Dalam putusannya, MA menyatakan tidak sah dan batal surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang diterbitkan pada 2019 serta memerintahkan kementerian terkait untuk mencabutnya.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober 2026 juga menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau bukti kelulusan pendidikan luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA tersebut.
Denny: Tidak Ada Lagi Upaya Hukum
Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menilai putusan MA dan MK harus dihormati. Menurutnya, tidak tersedia lagi upaya hukum biasa untuk mempersoalkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut.
“Putusan MK itu final and binding. Putusan MA itu inkrah, berkekuatan hukum tetap, tidak ada lagi upaya hukum yang lain,” kata Denny dalam jumpa pers, Selasa (10/11/2026).
Ia bahkan mengkritik rencana Gibran untuk kembali memperjuangkan persoalan dokumen pendidikannya melalui PTUN.
“Bayangkan seorang wakil presiden, membangkang, tidak menghormati putusan dua mahkamah,” ujarnya.
Denny menilai setelah putusan kedua lembaga peradilan tersebut, Gibran seharusnya mengambil sikap yang menghormati hasil proses hukum.
Pandangan berbeda justru datang dari tim kuasa hukum Gibran.
Ade Darmawan menyatakan kliennya masih akan menghadirkan dokumen pendidikan untuk membuktikan keabsahannya dalam persidangan.
“Kita yakin menang kok,” kata Ade, Rabu (11/11/2026).
Ia juga mempertanyakan proses pemeriksaan sebelumnya karena menurutnya Gibran tidak pernah diberikan kesempatan menunjukkan dokumen pendidikan secara langsung.
“Kasih kesempatan dong [membuktikan]. Negara apa yang tidak memberikan kesempatan pembuktian terhadap seorang warga negara apalagi wakil presiden untuk menyampaikan bahwa ini loh buktinya,” ujarnya.
Istana dan Menko Hukum Berbeda Sorotan
Polemik semakin menarik setelah muncul bantahan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia, Syahganda Nainggolan, mengenai klaim Gibran bahwa Prabowo menyarankan dirinya memperjuangkan persoalan pendidikan melalui PTUN.
Syahganda merujuk pada penjelasan Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang menyebut putusan MA dan MK telah final dan mengikat.
“Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukumnya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril,” kata Syahganda dalam keterangan, Rabu (11/11/2026).
Sementara itu, Yusril sebelumnya menjelaskan bahwa pengajuan pengunduran diri kepada Presiden tidak otomatis mengakhiri jabatan wakil presiden.
Pengunduran diri harus disampaikan secara formal kepada MPR RI. Setelah itu, mekanisme konstitusional akan dijalankan untuk menentukan status kekosongan jabatan.
Apabila jabatan wakil presiden kosong, Presiden mengajukan dua calon untuk dipilih oleh MPR.
Dengan demikian, kabar pengunduran diri Gibran masih harus dibedakan dari proses pemberhentian atau pengakhiran masa jabatan secara konstitusional.
Kursi Wapres dan Persidangan yang Belum Selesai
Di tengah kabar pengunduran diri, perkara gugatan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran di PTUN Jakarta juga masih menjadi perhatian.
Perkara nomor 255/G/2026/PTUN.JKT tersebut diajukan Tiurma Mercy Sihombing. Gibran masuk sebagai tergugat II intervensi karena perkara berkaitan dengan kepentingan hukumnya.
Tim penggugat sebelumnya mempersoalkan tiga dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan, yakni certificate of attendance, academic records, dan enrollment.
Pada persidangan 29 Oktober 2026, penggugat mengajukan pencabutan gugatan. Namun, majelis hakim menolak permohonan tersebut pada 5 November 2026 setelah pihak tergugat menyatakan keberatan.
Sidang selanjutnya dijadwalkan Kamis (12/11/2026), dengan agenda replik penggugat secara elektronik dan penyerahan tambahan bukti surat.
Pakar hukum tata negara Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menilai persoalan hukum tersebut tidak bisa dipisahkan dari putusan MA yang telah membatalkan objek sengketa.
“Putusan PTUN tingkat pertama tidak dapat membatalkan atau mengesampingkan putusan kasasi Mahkamah Agung karena MA adalah pengadilan tertinggi dalam lingkungan peradilan tata usaha negara,” papar Titi.
Sementara pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai tidak ada lagi ruang untuk mengadili kembali objek perkara yang telah diputus.
“Satu perkara yang sudah diputus enggak boleh diuji atau diadili lagi. Jadi enggak ada jalan lain,” tegasnya.
Mundur Bukan Akhir dari Persoalan
Kabar Gibran mengundurkan diri kini menjadi titik perhatian baru dalam dinamika pemerintahan nasional. Namun, persoalan yang melatarbelakanginya belum tentu selesai hanya dengan keputusan meninggalkan jabatan.
Putusan MA, desakan 120 anggota DPR, perdebatan mengenai langkah hukum lanjutan, serta mekanisme pengunduran diri melalui MPR menjadi rangkaian persoalan yang masih membutuhkan penyelesaian.
Pada akhirnya, publik tidak hanya menunggu kepastian mengenai status Gibran sebagai wakil presiden, tetapi juga menanti bagaimana negara menyelesaikan persoalan tersebut berdasarkan hukum dan konstitusi.
Satu hal yang kini menjadi perhatian, jika Gibran benar-benar memilih meninggalkan kursi wakil presiden, apakah langkah itu akan mengakhiri polemik politik, atau justru menjadi awal dari persoalan yang lebih besar? (Tim)
About The Author
