Gapuramanise.com, Surabaya – Kritik terhadap kepemimpinan nasional kembali menguat. Kali ini, desakan agar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninggalkan jabatan datang dari Pengurus Cabang Perkumpulan Senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PCPS-GMKI) Surabaya periode 2026-2029.
Sikap politik tersebut bukan sekadar kritik biasa. PCPS-GMKI Surabaya bahkan mendorong perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan, menyusul penilaian mereka terhadap berbagai persoalan yang dinilai semakin membebani kehidupan berbangsa dan bernegara.
Desakan itu merupakan salah satu poin dalam dokumen Pokok-Pokok Pikiran dan Pernyataan Sikap yang dihasilkan melalui Rapat Kerja (Rakor) PCPS-GMKI Surabaya di Ubaya Training Center (UTC), Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, pada 31 Oktober hingga 1 November 2026.
Dokumen tersebut ditandatangani Ketua Andreas Pardede dan Sekretaris Wahyudi Wibowo. Di dalamnya, mereka menggambarkan situasi kebangsaan sebagai persoalan struktural yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan kebijakan sektoral.
PCPS-GMKI Surabaya menilai arah pembangunan nasional selama ini terlalu mengutamakan pertumbuhan ekonomi, sementara keadilan sosial, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan kepentingan publik justru terpinggirkan.
Mereka juga menyoroti kuatnya pengaruh oligarki dalam penyelenggaraan negara.
“Kegagalan ini berakar pada kebijakan pembangunan yang memprioritaskan pertumbuhan di atas keadilan sosial, konsolidasi kekuasaan di atas partisipasi publik, serta kepentingan oligarki di atas kepentingan publik,” demikian pernyataan dalam dokumen yang diterima gapuramanise.com, Senin (2/11/2026).
Empat Krisis yang Menjadi Sorotan
Dalam kajian yang disampaikan melalui Rakor tersebut, PCPS-GMKI Surabaya mengelompokkan persoalan nasional ke dalam empat krisis utama.
Pertama, krisis ekologi. Mereka mencatat luas kebakaran hutan dan lahan sepanjang Januari hingga Agustus 2026 mencapai 1,36 juta hektare. Sementara estimasi emisi karbon yang dilepaskan berada pada kisaran 31 juta hingga 239 juta ton CO2.
Kedua, persoalan ekonomi dan meningkatnya beban hidup masyarakat. Inflasi tahunan pada September 2026 tercatat sebesar 3,28 persen. Di sisi lain, sebanyak 87,88 juta dari total 148,19 juta pekerja atau sekitar 59,3 persen masih menggantungkan penghidupan pada sektor informal.
Ketimpangan ekonomi juga menjadi perhatian dengan angka Gini Ratio nasional sebesar 0,368.
Ketiga, krisis pendidikan dan kesehatan. PCPS-GMKI Surabaya mencatat terdapat 3.966.858 anak yang tidak bersekolah hingga April 2026. Selain itu, lebih dari 200 ribu gedung sekolah dilaporkan mengalami kerusakan.
Pada sektor kesehatan, rasio dokter umum disebut hanya mencapai 0,6 per 1.000 penduduk. Indonesia juga masih menghadapi kekurangan 55.192 dokter spesialis.
Keempat, persoalan demokrasi. Mereka mengacu pada sejumlah indeks internasional yang menunjukkan tantangan serius bagi kualitas demokrasi Indonesia.
Skor Democracy Index dari Economist Intelligence Unit (EIU) 2026 tercatat 6,37 dengan kategori demokrasi cacat. Sementara Freedom House memberikan skor 56 dengan status Partly Free. Adapun Academic Freedom Index 2025 berada pada angka 0,33.
Minta Pemerintahan Transisi
Berdasarkan empat persoalan tersebut, PCPS-GMKI Surabaya menyampaikan penilaian keras terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Mereka menganggap berbagai persoalan tersebut bukan sekadar kelemahan teknis pemerintahan, melainkan telah memperlihatkan kerusakan sistemik dalam penyelenggaraan negara.
Sejumlah persoalan yang disoroti meliputi memburuknya kondisi sosial-ekonomi, minimnya partisipasi publik, pelemahan negara hukum, menguatnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), politik dinasti, hingga militerisasi ruang sipil.
Atas dasar itu, PCPS-GMKI Surabaya merumuskan lima pernyataan sikap yang ditujukan kepada internal GMKI, gereja, masyarakat sipil, serta lingkungan perguruan tinggi.
Poin kelima menjadi pernyataan paling tegas karena secara langsung menyangkut masa depan kepemimpinan nasional.
Mereka menyerukan koreksi total terhadap tata kelola negara sekaligus mengajak elemen masyarakat sipil untuk membangun gerakan bersama melalui aksi turun ke jalan.
Ada tiga tuntutan utama yang disampaikan, yakni Prabowo-Gibran meletakkan jabatan, pembentukan Pemerintahan Transisi, serta pelaksanaan perubahan fundamental oleh pemerintahan transisi tersebut.
“Oleh karena itu, PCPS-GMKI Surabaya menyerukan Prabowo-Gibran meletakkan jabatan, terbentuknya Pemerintahan Transisi, dan pemerintahan transisi melakukan perubahan fundamental,” demikian bunyi pernyataan sikap tersebut.
Mereka menegaskan bahwa perubahan menuju kesejahteraan tidak cukup hanya mengandalkan kekuasaan yang terkonsentrasi pada pemerintah. Sebaliknya, perubahan harus dibangun melalui kekuatan masyarakat yang terorganisasi dan memiliki kesadaran kolektif.
“Perubahan menuju kesejahteraan tidak akan lahir dari kekuasaan yang berpusat pada dirinya sendiri, melainkan dari solidaritas kewargaan yang terorganisir,” tulis PCPS-GMKI Surabaya.
Pernyataan ini menempatkan desakan pengunduran diri Prabowo-Gibran sebagai bagian dari tuntutan perubahan sistemik, bukan semata pergantian figur di pucuk kepemimpinan nasional. (LM-GM)
About The Author
