Opini : David Der Angelo Koanyanan – Ketua Umum Persatuan Mahasiswa Evav Periode 2025-2027
(97 Tahun Sumpah Pemuda: Sudahkah Persatuan Menghadirkan Kesejahteraan?)
Gapuramanise.com – Sembilan puluh tujuh tahun lalu, para pemuda Indonesia mengikrarkan sebuah janji bersejarah: bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan, Indonesia. Ikrar itu bukan sekadar rangkaian kata yang diucapkan dalam sebuah pertemuan, melainkan pernyataan politik dan moral tentang masa depan bangsa yang ingin dibangun bersama.
Namun, memasuki 97 tahun perjalanan Sumpah Pemuda, kita perlu mengajukan satu pertanyaan mendasar: apa arti persatuan jika kesejahteraan belum dirasakan secara merata oleh seluruh pemuda Indonesia, termasuk pemuda Evav?
Pertanyaan ini bukan bentuk penyangkalan terhadap nilai luhur Sumpah Pemuda. Sebaliknya, ini merupakan upaya untuk mengembalikan makna sumpah tersebut pada tujuan yang lebih substansial: membangun kehidupan bangsa yang adil, bermartabat, dan memberikan kesempatan yang setara bagi setiap generasi muda.
Bagi kami, pemuda Evav, Sumpah Pemuda tidak boleh berhenti sebagai agenda tahunan yang dirayakan melalui upacara, pidato, dan seremoni. Sumpah itu harus hadir dalam kebijakan publik, keberpihakan anggaran, pemerataan akses pendidikan, penciptaan lapangan kerja, serta ruang partisipasi yang nyata bagi pemuda dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Sebab, persatuan tanpa keadilan sosial berisiko menjadi slogan. Dan penghormatan terhadap pemuda tanpa keberpihakan kebijakan hanya akan melahirkan romantisme sejarah tanpa perubahan yang berarti.
Pemuda Dipuja dalam Pidato, Diabaikan dalam Kebijakan
Setiap Oktober, pemuda kembali ditempatkan sebagai aktor utama dalam narasi perubahan. Kita disebut sebagai generasi penerus, agen pembangunan, kekuatan moral, sekaligus harapan masa depan bangsa. Akan tetapi, setelah perayaan berakhir, apakah penghormatan itu benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjawab kebutuhan kami?
Di Evav, persoalan pendidikan, keterbatasan kesempatan kerja, dan belum meratanya akses terhadap beasiswa masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Bagi sebagian pemuda, melanjutkan pendidikan tinggi bukan semata-mata persoalan kemauan dan kemampuan akademik, melainkan juga persoalan biaya, akses informasi, dan daya dukung keluarga.
Demikian pula dengan pekerjaan. Tidak semua pemuda memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi dan membangun masa depan di tanah kelahirannya sendiri. Ketika peluang kerja terbatas, merantau kerap menjadi pilihan yang sulit dihindari demi memperoleh penghidupan yang lebih baik.
Merantau bukanlah kesalahan. Ia dapat menjadi jalan untuk belajar, bertumbuh, dan memperluas pengalaman. Namun, kita patut bertanya ketika meninggalkan kampung halaman seolah-olah menjadi satu-satunya jalan bagi pemuda untuk memperoleh masa depan yang layak.
Mengapa pemuda harus selalu pergi untuk menemukan kesempatan? Mengapa potensi sumber daya manusia di daerah belum sepenuhnya memperoleh ruang untuk berkembang di tanahnya sendiri?
Pertanyaan-pertanyaan ini semestinya menjadi bahan evaluasi bersama, terutama bagi pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat di Maluku Tenggara dan Kota Tual.
Pemuda Bukan Hiasan Pembanguna
Kami mengkritisi kecenderungan menjadikan pemuda sebatas simbol dalam kegiatan seremonial. Pemuda diundang untuk mengisi barisan upacara, diminta menyampaikan pidato, dan dipuji dalam sambutan resmi. Namun, ketika kebijakan strategis dirumuskan, suara dan pengalaman pemuda justru berisiko tidak memperoleh tempat yang semestinya.
Padahal, pemuda bukan sekadar objek yang menunggu untuk diberdayakan. Pemuda adalah subjek pembangunan yang memiliki gagasan, daya kritis, kreativitas, dan kemampuan untuk ikut menentukan masa depan daerah.
Karena itu, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual perlu menunjukkan keberpihakan yang konkret kepada generasi muda. Keberpihakan tersebut tidak cukup dinyatakan melalui slogan atau program yang hanya terdengar baik di atas kertas. Ia harus dapat diukur melalui kebijakan, pelaksanaan, pemerataan manfaat, dan hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Pemerintah daerah perlu memperluas akses beasiswa yang transparan dan tepat sasaran, memperkuat dukungan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu, membuka ruang pelatihan dan pengembangan keterampilan, serta mendorong tumbuhnya kesempatan kerja dan kewirausahaan yang sesuai dengan potensi lokal.
Lebih dari itu, pemuda harus dilibatkan secara bermakna dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Pelibatan tersebut tidak boleh berhenti pada formalitas menghadiri forum atau memenuhi daftar undangan. Suara pemuda harus didengar, dipertimbangkan, dan memiliki peluang nyata untuk memengaruhi keputusan.
Kami tidak meminta pemuda diistimewakan. Kami menuntut agar pemuda diberi kesempatan yang adil untuk tumbuh, berkontribusi, dan memperoleh masa depan yang layak.
Mengukur Sumpah Pemuda dari Kehidupan Nyata
Hari Sumpah Pemuda seharusnya menjadi momentum untuk mengukur jarak antara cita-cita kebangsaan dan kenyataan yang dihadapi generasi muda hari ini.
Sumpah Pemuda menemukan maknanya ketika anak-anak muda dari keluarga sederhana memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan tinggi. Ia menemukan maknanya ketika pemuda memperoleh peluang kerja berdasarkan kemampuan dan kompetensinya. Ia menemukan maknanya ketika anak muda dapat membangun usaha, mengembangkan potensi daerah, dan memilih untuk tinggal atau kembali ke kampung halaman tanpa kehilangan kesempatan untuk hidup sejahtera.
Sumpah Pemuda juga menemukan maknanya ketika pemuda dapat menyampaikan kritik tanpa diperlakukan sebagai musuh, ketika perbedaan pandangan tidak menjadi alasan untuk membungkam suara, dan ketika partisipasi generasi muda dipandang sebagai bagian penting dari demokrasi lokal.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan peringatan Sumpah Pemuda tidak semestinya hanya terletak pada kemeriahan acara, banyaknya spanduk, atau panjangnya pidato tentang nasionalisme. Ukurannya harus tampak dalam kemajuan yang nyata: akses pendidikan yang semakin terbuka, kesempatan ekonomi yang semakin luas, pelayanan publik yang semakin adil, serta keterlibatan pemuda yang semakin bermakna.
Sebab, nasionalisme tidak hanya dibuktikan dengan kesediaan mencintai tanah air, tetapi juga dengan keberanian memperjuangkan agar tanah air menjadi tempat yang layak bagi seluruh warganya untuk hidup dan berkembang.
Mengembalikan Ikrar pada Tanggung Jawab
Kami percaya bahwa pemuda Evav memiliki potensi besar untuk mengambil bagian dalam pembangunan Maluku Tenggara, Kota Tual, dan Indonesia. Potensi itu tidak akan tumbuh secara maksimal apabila berhadapan dengan keterbatasan kesempatan, minimnya dukungan, dan ruang partisipasi yang tidak memadai.
Oleh karena itu, refleksi Sumpah Pemuda harus menjadi panggilan bagi semua pihak untuk bergerak melampaui seremoni. Pemerintah perlu menerjemahkan komitmen menjadi kebijakan yang berpihak. Lembaga pendidikan perlu memperluas akses dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Dunia usaha perlu membuka ruang bagi tenaga kerja muda. Sementara itu, pemuda sendiri harus terus memperkuat kapasitas, menjaga solidaritas, membangun kemandirian, dan menyampaikan kritik secara bertanggung jawab.
Perubahan tidak dapat dibebankan kepada satu pihak saja. Namun, tanggung jawab bersama tidak boleh dijadikan alasan bagi pemerintah untuk menghindari tanggung jawab utamanya dalam memastikan pelayanan publik dan pembangunan yang adil.
Kami ingin melihat masa depan ketika pemuda Evav tidak hanya disebut sebagai harapan daerah, tetapi sungguh-sungguh diperlakukan sebagai bagian penting dari solusi. Masa depan ketika pendidikan bukan kemewahan, pekerjaan bukan privilese segelintir orang, dan partisipasi bukan sekadar formalitas.
Sebab, mencintai daerah bukan berarti menutup mata terhadap persoalannya. Justru karena kami mencintai Evav, kami berhak bersuara, mengajukan pertanyaan, dan menuntut perubahan yang lebih baik.
Pada akhirnya, Sumpah Pemuda bukan hanya warisan sejarah yang harus dikenang, melainkan tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan. Jika setelah 97 tahun pemuda masih harus berjuang sendirian untuk memperoleh akses dan kesempatan yang layak, maka yang perlu kita pertanyakan bukanlah nilai sumpah itu, melainkan kesungguhan kita dalam melaksanakannya.
Jangan biarkan pemuda hanya menjadi kebanggaan dalam pidato, tetapi kehilangan tempat dalam kebijakan. Jangan biarkan persatuan hanya menjadi kata-kata, sementara ketimpangan kesempatan terus membatasi masa depan generasi muda.
Sumpah Pemuda harus hidup dalam kesejahteraan. Persatuan harus berbuah keadilan. Dan pembangunan harus memberi ruang bagi setiap pemuda untuk tumbuh serta berdaya di tanahnya sendiri.
Pemuda Evav Bersatu, Evav Sejahtera!
About The Author
