Gapuramanise.com, Ambon – Sekretaris Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Provinsi Maluku, Petrus Tipawael, S.E., meminta pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota agar lebih serius dan mengambil langkah konkret dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Maluku.
Petrus Tipawael kepada Gapuramanise.com, Senin (12/10/2026), menyampaikan bahwa kabut asap yang menyelimuti Kota Ambon harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada pemantauan titik panas, tetapi juga harus memastikan langkah pencegahan dan penanganan di lapangan berjalan secara efektif.
“Pemerintah Provinsi Maluku bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota harus mengambil tindakan nyata untuk meminimalkan dampak karhutla. Jangan menunggu sampai kondisi semakin parah atau kabut asap semakin mengganggu aktivitas masyarakat dan kesehatan warga baru kemudian bergerak. Langkah antisipatif harus dilakukan sejak dini,” tegas Petrus.
Ia menilai, meskipun kabut asap yang menyelimuti Ambon diduga turut dipengaruhi kebakaran di sejumlah wilayah lain, termasuk Papua, Pulau Buru, dan Pulau Seram, kondisi tersebut tetap harus menjadi peringatan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutla.
Menurutnya, karakteristik geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan dengan wilayah hutan yang luas menjadi tantangan tersendiri dalam proses penanganan kebakaran. Karena itu, diperlukan koordinasi lintas sektor, kesiapan personel, serta dukungan sarana dan prasarana agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
“Pemerintah harus memperkuat koordinasi antara dinas kehutanan, BPBD, pemerintah kabupaten/kota, aparat keamanan, dan masyarakat. Titik-titik panas yang terdeteksi melalui pemantauan satelit harus segera ditindaklanjuti dengan pengecekan lapangan sehingga potensi kebakaran dapat dikendalikan sebelum meluas,” ujarnya.
Petrus juga mendorong pemerintah meningkatkan patroli di wilayah yang rawan karhutla, khususnya Kabupaten Buru, Seram Bagian Timur, Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, serta kawasan lain yang memiliki potensi kebakaran hutan dan lahan.
Selain penanganan di lapangan, ia menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar secara sembarangan. Menurutnya, upaya pencegahan tidak akan berjalan maksimal tanpa keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
“Pemerintah harus hadir melalui sosialisasi yang berkelanjutan, patroli rutin, dan penegakan aturan terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan secara melanggar hukum. Masyarakat juga harus dilibatkan sebagai bagian dari upaya pencegahan, karena menjaga hutan dan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama,” katanya.
Ia turut meminta pemerintah memperkuat pemantauan kualitas udara di Kota Ambon dan wilayah lain yang terdampak kabut asap. Informasi mengenai kondisi udara perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat agar warga dapat mengambil langkah perlindungan yang diperlukan, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan.
Menurut Petrus, pemerintah juga perlu menyiapkan langkah penanganan darurat apabila kualitas udara memburuk dan dampak kebakaran semakin meluas. Kesiapan tersebut mencakup koordinasi antarlembaga, pelayanan kesehatan, serta penyediaan masker bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat lambatnya langkah antisipasi. Pemerintah harus memiliki rencana yang jelas, mulai dari pencegahan, deteksi dini, penanganan kebakaran, sampai perlindungan kesehatan warga. Semua harus dilakukan secara terukur dan berkelanjutan,” tandasnya.
Petrus berharap persoalan karhutla di Maluku tidak hanya ditangani sebagai persoalan musiman, tetapi menjadi agenda serius pemerintah dalam menjaga kelestarian hutan, melindungi kesehatan masyarakat, dan mencegah kerugian lingkungan yang lebih besar.
Ia menegaskan bahwa MPW Pemuda Pancasila Provinsi Maluku mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat komitmen dan mengambil tindakan nyata dalam menghadapi ancaman karhutla.
“Intinya, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota harus serius, sigap, dan tidak boleh saling menunggu. Pencegahan harus diperkuat, koordinasi harus berjalan, dan setiap potensi kebakaran harus segera ditangani. Keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan harus menjadi prioritas bersama,” tutup Petrus. (LB-GM)
About The Author
