Gapuramanise.com, Ambon – Polemik antara petugas pengamanan pribadi (Walpri) Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan sejumlah warga asal Seram Utara terus mendapat sorotan. Kali ini, kritik datang dari Pemuda Seram Pegunungan asal Taniwel, Kris Makatital.
Melalui akun Facebook pribadinya, Kris menanggapi pemberitaan yang dinilai memberikan pembelaan terhadap posisi Walpri dalam insiden tersebut. Pernyataan itu disampaikan setelah Ketua Pemuda Muhammadiyah Maluku, Rimbo Bugis, menerbitkan tulisan opini yang mengajak publik melihat persoalan secara lebih proporsional dan tidak menghakimi petugas pengamanan hanya berdasarkan satu sisi.
Kris justru mengingatkan agar tugas pengamanan tidak dijadikan alasan untuk membenarkan setiap tindakan maupun ucapan yang muncul dalam situasi tersebut.
“STOP NORMALISASIKAN SESUATU YANG SENG NORMAL,” tulis Kris dalam unggahannya.
Menurut Kris, dirinya telah mengikuti perkembangan persoalan sejak awal, termasuk video klarifikasi dan permintaan maaf yang disampaikan pihak Walpri. Namun, ia menilai klarifikasi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pengakuan atas kekeliruan.
Bagi Kris, penyampaian klarifikasi itu lebih menunjukkan upaya menjelaskan posisi dan membela diri dibandingkan sebuah permintaan maaf yang sepenuhnya berangkat dari kesadaran terhadap kesalahan.
Sorotan Kris terutama tertuju pada bahasa yang digunakan dalam video yang beredar. Ia mempertanyakan penggunaan sejumlah ungkapan yang menurutnya tidak pantas disampaikan kepada masyarakat, termasuk kata-kata yang dinilai merendahkan martabat manusia.
Di sisi lain, Kris mengakui bahwa Walpri memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan keamanan pejabat yang dikawal, termasuk melakukan deteksi dan pencegahan terhadap potensi gangguan.
“Memang benar adanya, seperti yang disampaikan bahwa Walpri dalam tugas pengamanan memiliki tanggung jawab utama memastikan keselamatan pejabat yang dikawalnya dan ada prinsip deteksi dini dan pencegahan dini dalam pengawalan. Tetapi kembali lagi, dalam bertugas Walpri jangan hanya sebatas itu,” tulisnya.
Ia menilai profesionalitas petugas pengamanan seharusnya tidak berhenti pada kemampuan menjalankan prosedur keamanan. Sikap, cara berkomunikasi dan kemampuan mengendalikan diri ketika berhadapan dengan masyarakat juga menjadi bagian penting dari profesionalitas.
Kris juga mengingatkan bahwa masyarakat yang mendatangi pemerintah untuk menyampaikan aspirasi maupun menyerahkan surat semestinya tetap mendapat pelayanan yang baik.
Menurut dia, apabila terdapat masyarakat yang datang tanpa mengikuti mekanisme atau prosedur yang berlaku, persoalan tersebut masih dapat diselesaikan melalui komunikasi dan pengaturan di lapangan tanpa harus menggunakan bahasa yang berpotensi merendahkan.
“Memang caranya tidak sesuai dengan mekanisme, tapi apa tidak bisa diatur? Mereka hanya datang dengan niat baik untuk mengantarkan sepucuk surat, bukan membuat onar. Seharusnya diterima dengan baik-baik maka semuanya pasti berjalan baik,” tegasnya.
Kris berpandangan, terdapat dua persoalan yang perlu dipisahkan dalam melihat insiden tersebut, yakni persoalan prosedur penyampaian aspirasi dan persoalan etika dalam berkomunikasi.
Menurutnya, apabila mekanisme kedatangan masyarakat memang dianggap tidak sesuai, hal tersebut dapat menjadi bahan evaluasi. Namun, ketidaksesuaian prosedur tidak otomatis membenarkan penggunaan kata-kata yang dianggap merendahkan.
Ia juga meminta publik tidak hanya melihat polemik tersebut dari perspektif tugas pengamanan gubernur. Menurut Kris, ada aspek lain yang tidak kalah penting, yakni etika pelayanan publik, penghormatan terhadap masyarakat dan tanggung jawab moral setiap pihak yang berhadapan langsung dengan warga.
Kritik tersebut sekaligus menjadi respons terhadap narasi yang menurut Kris terlalu menitikberatkan pada kewenangan dan tugas Walpri, sementara aspek ucapan dan sikap dalam menghadapi masyarakat justru kurang mendapat perhatian.
“Jangan sampai karena seseorang memiliki tugas dan kewenangan tertentu, kemudian setiap tindakan dan perkataan dianggap wajar. Profesionalitas bukan hanya soal mengamankan pejabat, tetapi juga bagaimana menjaga sikap, bahasa dan martabat manusia,” demikian inti kritik Kris.
Ia berharap polemik yang berkembang dapat menjadi momentum evaluasi bagi semua pihak, baik pemerintah, aparat pengamanan maupun masyarakat, sehingga komunikasi dalam penyampaian aspirasi dapat berlangsung secara lebih terbuka, humanis dan tetap menjunjung martabat setiap orang. (ACT-GM)
About The Author
