Gapuramanise.com, Ambon – Kasus dugaan keracunan massal dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jayapura, Papua, menjadi perhatian serius DPD KNPI Provinsi Maluku. Peristiwa yang dilaporkan telah menyebabkan 527 orang mengalami keracunan dinilai harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh daerah yang menjalankan program serupa.
Ketua Bidang Pendidikan DPD KNPI Provinsi Maluku, Christh Tetelepta, meminta Pemerintah Provinsi Maluku mengambil langkah cepat dengan memperketat pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan MBG, khususnya pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di kabupaten dan kota.
Tetelepta mendesak Gubernur Maluku untuk segera menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota melakukan inspeksi menyeluruh terhadap dapur-dapur MBG di wilayah masing-masing. Menurutnya, pemeriksaan tidak boleh hanya dilakukan setelah muncul persoalan, tetapi harus menjadi bagian dari pengawasan rutin.
“Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar program pemberian makanan kepada siswa, tetapi merupakan bagian dari investasi negara dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, keamanan dan kualitas makanan yang dikonsumsi peserta didik harus menjadi prioritas utama,” tegas Tetelepta saat dihubungi Gapuramanise.com Sabtu, (08/08/2026).
Ia mengatakan, peserta didik memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan pendidikan yang aman dan sehat. Keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG, lanjutnya, tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknis semata karena berkaitan langsung dengan kesehatan, kenyamanan, serta keberlangsungan proses pendidikan.
Menurut Tetelepta, makanan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan berpotensi menimbulkan berbagai dampak terhadap peserta didik. Selain mengganggu kesehatan, kondisi tersebut dapat memengaruhi konsentrasi belajar, meningkatkan ketidakhadiran siswa, hingga menimbulkan risiko yang lebih serius terhadap keselamatan mereka.
Karena itu, KNPI Maluku menilai keberhasilan MBG tidak cukup hanya dilihat dari jumlah makanan yang berhasil dibagikan kepada peserta didik. Kualitas bahan pangan, kandungan gizi, kebersihan, higienitas, proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi harus menjadi bagian dari indikator keberhasilan program.
“Pengawasan harus dilakukan secara berkala terhadap seluruh SPPG. Mulai dari pengadaan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, sampai pendistribusian makanan harus benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan,” ujar Tetelepta.
Ia menambahkan, dugaan keracunan massal yang terjadi di Kabupaten Jayapura harus menjadi peringatan bagi daerah lain agar tidak menganggap aspek keamanan pangan sebagai hal yang bisa ditoleransi. Pemerintah daerah, menurutnya, perlu melakukan langkah antisipatif sebelum muncul kasus serupa.
“Pencegahan jauh lebih penting daripada menunggu muncul korban. Karena itu, kami mendorong Gubernur Maluku segera meminta seluruh kepala daerah melakukan pemeriksaan langsung terhadap dapur MBG dan mengevaluasi kesiapan setiap SPPG,” katanya.
Tetelepta juga meminta agar inspeksi tidak hanya berorientasi pada kondisi dapur, tetapi mencakup seluruh rantai penyediaan makanan. Pemeriksaan perlu memastikan bahan pangan yang digunakan layak, proses memasak dilakukan secara higienis, makanan disimpan dengan benar, serta distribusi kepada sekolah dilakukan sesuai prosedur keamanan pangan.
Dalam pandangan KNPI Maluku, pengawasan program tersebut membutuhkan keterlibatan lintas sektor. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), pengelola SPPG, pihak sekolah, serta pemangku kepentingan lainnya perlu memperkuat koordinasi agar potensi persoalan dapat diketahui dan ditangani sedini mungkin.
“Pendidikan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh proses belajar mengajar di dalam kelas. Hak peserta didik atas makanan yang aman, sehat, dan bergizi juga merupakan bagian penting dari proses tersebut. Jangan sampai program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas generasi bangsa justru menimbulkan persoalan kesehatan bagi anak-anak,” tutup Tetelepta.
DPD KNPI Maluku berharap pemerintah daerah menjadikan kasus di Jayapura sebagai momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG di Maluku, sekaligus memastikan program tersebut berjalan sesuai tujuan tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan kesehatan peserta didik.(ACT-GM)
About The Author
