Gapuramanise.com, Dobo – Rentetan bentrokan antarwarga yang kembali terjadi di Kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, menuai perhatian Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Mercy Chriesty Barends. Ia menilai situasi keamanan di daerah tersebut masih rapuh karena konflik sosial terus berulang dalam kurun waktu yang relatif singkat.
Mercy mengatakan, peristiwa yang silih berganti sejak awal 2026 menjadi indikator bahwa upaya pencegahan konflik belum berjalan efektif. Karena itu, ia meminta Kepolisian Daerah Maluku melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Polres Kepulauan Aru, khususnya dalam kemampuan membaca dan mengantisipasi potensi kerawanan.
Menurutnya, bentrokan antara warga Desa Longgar dan Apara yang menewaskan dua orang, menyebabkan 25 orang terluka, serta membakar 18 rumah warga seharusnya menjadi pelajaran penting bagi aparat keamanan. Namun setelah itu, konflik kembali muncul antara warga Salarem dan Kalar-Kalar yang berlangsung selama sekitar tiga bulan dan baru berhasil diredam melalui deklarasi damai pada 4 Juli.
Belum lama setelah kesepakatan damai tersebut, bentrokan kembali pecah di kawasan Kampung Pisang dan Besi Tua. Bagi Mercy, kejadian itu memperlihatkan bahwa kondisi keamanan di Kota Dobo belum benar-benar pulih dan masih membutuhkan langkah penanganan yang lebih serius.
Ia menilai pola penanganan yang selama ini dilakukan aparat masih bersifat reaktif. Aparat, katanya, lebih banyak turun tangan setelah konflik terjadi dibandingkan melakukan langkah-langkah pencegahan sebelum situasi berkembang menjadi kekerasan.
“Dobo bukan wilayah dengan tingkat kompleksitas keamanan yang tinggi. Karena itu, kemampuan deteksi dini harus diperkuat agar setiap potensi konflik bisa diantisipasi sebelum menimbulkan korban,” ujarnya.
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Maluku sekaligus putri daerah Aru, Mercy menegaskan bahwa masyarakat Aru sejatinya dikenal menjunjung tinggi nilai persaudaraan, adat istiadat, dan semangat hidup orang basudara. Namun, ia mengakui gesekan kecil di tengah masyarakat kerap berkembang menjadi konflik besar apabila tidak segera ditangani.
Ia juga menilai berbagai faktor sosial, seperti pola kehidupan komunal hingga persoalan ekonomi, perlu menjadi perhatian aparat dan pemerintah karena dapat memengaruhi kerentanan masyarakat terhadap provokasi.
Mercy meminta aparat gabungan yang kini berjaga di sejumlah titik rawan tidak hanya fokus menjaga keamanan, tetapi juga mencegah aksi balas dendam serta mengungkap pihak-pihak yang diduga menjadi pemicu maupun provokator bentrokan.
Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, terbuka, dan tanpa membedakan siapa pun. Seluruh pelaku yang terbukti melakukan provokasi, membawa senjata tajam, atau terlibat tindak pidana harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Di sisi lain, Mercy mengajak tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga komunikasi serta memperkuat rekonsiliasi dengan mengedepankan nilai-nilai budaya lokal sebagai fondasi perdamaian.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpancing isu yang dapat memicu bentrokan lanjutan. Masyarakat diminta menahan diri dan mempercayakan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum, sehingga tidak terjadi aksi saling membalas yang hanya akan memperpanjang konflik.
Sebagai mitra kerja Polri di DPR RI, Mercy memastikan Komisi III akan terus memonitor perkembangan situasi keamanan di Kabupaten Kepulauan Aru. Ia berharap kepolisian mampu memulihkan rasa aman masyarakat melalui penegakan hukum yang cepat, profesional, adil, serta dibarengi penguatan langkah-langkah pencegahan.
Menurut Mercy, sosialisasi kesadaran hukum kepada masyarakat perlu lebih digencarkan, dialog lintas kelompok harus terus diperkuat, dan evaluasi terhadap sistem deteksi dini wajib dilakukan agar konflik serupa tidak kembali terjadi.
“Jangan sampai Kota Dobo terus dibayangi konflik antarwarga. Semua pihak harus bersatu menjaga keamanan, kedamaian, dan persaudaraan di Bumi Jargaria,” tutup Mercy. (LB-GM)
About The Author
