Gapuramanise.com, Ambon – Wakil Gubernur Maluku, H. Abdullah Vanath, S.Sos., menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah hanya dapat terwujud melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga perbankan. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) II Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Provinsi Maluku di Ambon, Kamis (6/8/2026).
Dalam sambutannya, Vanath mengibaratkan perputaran ekonomi sebagai tiga “pohon” utama yang menjadi sumber kehidupan ekonomi masyarakat. Ketiga sumber tersebut, kata dia, berasal dari belanja pemerintah, investasi sektor swasta, dan dukungan pembiayaan dari sektor perbankan.
Ia menjelaskan, pohon pertama adalah pemerintah melalui aliran anggaran dari APBN ke APBD Provinsi hingga APBD kabupaten/kota. Pohon kedua berasal dari dunia usaha yang menciptakan investasi dan lapangan pekerjaan, sedangkan pohon ketiga adalah perbankan yang menyediakan akses permodalan bagi pelaku usaha.
“Kalau salah satu pohon ini tidak tumbuh dengan baik, maka perputaran ekonomi juga tidak akan maksimal. Karena itu, ketiganya harus berjalan seiring,” ujarnya.
Vanath menekankan bahwa iklim investasi yang sehat hanya dapat tercipta apabila daerah berada dalam kondisi aman dan kondusif. Menurutnya, investor tidak akan menanamkan modal apabila situasi keamanan terganggu atau terjadi konflik yang dapat menghambat aktivitas ekonomi.
Selain faktor keamanan, ia juga meminta agar proses perizinan usaha terus dipermudah sehingga mampu menarik minat investor untuk mengembangkan usahanya di Maluku.
Pada kesempatan itu, Vanath mengapresiasi IWAPI yang telah berkiprah selama 51 tahun dalam mendorong pemberdayaan perempuan pengusaha di Indonesia. Menurutnya, pengalaman panjang organisasi tersebut menjadi modal penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ia juga menyoroti pentingnya memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, serta lembaga jasa keuangan lainnya.
Meski demikian, Vanath mengakui penyaluran kredit kepada UMKM, khususnya usaha ultra mikro, masih menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya keterbatasan agunan serta lemahnya tata kelola administrasi dan pencatatan keuangan yang dimiliki sebagian pelaku usaha.
Karena itu, ia mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas manajemen usaha agar lebih mudah memperoleh akses pembiayaan dari perbankan.
Lebih lanjut, Vanath menjelaskan bahwa roda perekonomian daerah pada dasarnya bergerak melalui sirkulasi uang yang berasal dari pemerintah pusat. Anggaran yang dialokasikan ke Maluku kemudian beredar melalui pembayaran gaji ASN, TNI, dan Polri, sebelum dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti membeli hasil perikanan, sayuran, dan kebutuhan pokok lainnya.
“Uang itu kemudian berpindah ke pedagang, pelaku usaha, dan kembali masuk ke sistem keuangan. Inilah yang menggerakkan ekonomi daerah,” jelasnya.
Mengakhiri sambutannya, Vanath mengajak seluruh elemen, mulai dari pemerintah, dunia usaha, perbankan, TNI, Polri, hingga organisasi kemasyarakatan seperti IWAPI, untuk terus memperkuat kolaborasi dalam membangun Maluku.
Menurutnya, kemajuan daerah tidak dapat diwujudkan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kerja sama yang erat agar pertumbuhan ekonomi semakin kuat dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat. (LB-GM)
About The Author
