
Gapuramanise.com, Ambon – Ketua DPC GMNI Ambon, Sam A. Mesak, menyoroti keras pembangunan infrastruktur di kawasan Sungai Waitomu, Kota Ambon, yang digagas Kodam XV/Pattimura dengan dalih mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurutnya, proyek tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan lingkungan dan legalitas, tetapi juga memunculkan pertanyaan serius mengenai batas kewenangan kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Kepada Gapuramanise.com, Rabu (18/11/2026), Sam menegaskan bahwa pengembangan UMKM merupakan bagian dari urusan pemerintahan daerah yang harus dijalankan melalui kebijakan, perencanaan, dan mekanisme administrasi pemerintahan yang sah. Dukungan TNI terhadap masyarakat dapat diapresiasi, tetapi tidak boleh mengaburkan pembagian kewenangan antara institusi pertahanan dan pemerintah sipil.
“UMKM merupakan bagian dari urusan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai pembagian urusan pemerintahan. TNI dapat memberikan dukungan dalam kerangka tugas dan kewenangannya, tetapi tidak boleh mengambil alih fungsi pemerintahan sipil, apalagi sampai mengabaikan ketentuan perizinan, tata ruang, dan perlindungan lingkungan. Jangan sampai niat membantu masyarakat justru melahirkan persoalan tata kelola pemerintahan,” tegas Sam.
Menurutnya, persoalan Sungai Waitomu tidak dapat direduksi menjadi sekadar pembangunan fasilitas ekonomi. Ada persoalan mendasar yang harus dijawab, yakni siapa yang memiliki kewenangan, bagaimana prosedur pembangunan dijalankan, apakah seluruh persyaratan teknis dipenuhi, dan siapa yang bertanggung jawab ketika pembangunan berpotensi mengganggu fungsi ekologis sungai.
Dalam perspektif administrasi publik, setiap kebijakan pembangunan harus memenuhi prinsip legalitas, akuntabilitas, efektivitas, dan kepastian hukum. Pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada keluaran fisik atau pencapaian target ekonomi, tetapi juga wajib mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, serta kepatuhan terhadap regulasi.
Sam menilai, penggunaan alasan pengembangan UMKM tidak dapat dijadikan legitimasi untuk membangun infrastruktur tanpa terlebih dahulu memastikan kesesuaian tata ruang, persetujuan penggunaan sumber daya air, dan kajian teknis lingkungan.
“Pembangunan bukan sekadar mendirikan bangunan, kemudian mencari pembenaran administratif setelah pekerjaan berjalan. Perencanaan, kajian teknis, dan perizinan harus mendahului pelaksanaan fisik. Jika prosedur dibalik, maka yang terjadi adalah kegagalan tata kelola. Hukum tidak boleh ditempatkan sebagai pelengkap setelah proyek berjalan,” ujarnya.
Dari aspek lingkungan, pembangunan struktur beton, dek, maupun lapak UMKM di atas badan atau kawasan sempadan Sungai Waitomu berpotensi mengganggu kapasitas hidrologis sungai. Padahal, sungai memiliki fungsi alami sebagai saluran pengendali dan pengalir debit air dari kawasan hulu menuju Teluk Ambon.
Jika penampang aliran mengalami penyempitan akibat konstruksi fisik, kapasitas sungai dalam menampung dan mengalirkan air dapat terganggu. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan hambatan aliran, sedimentasi, serta risiko luapan ketika Ambon mengalami curah hujan dengan intensitas tinggi.
Ancaman ini tidak dapat dianggap sepele karena kawasan Mardika merupakan wilayah dengan kepadatan aktivitas perdagangan dan permukiman. Gangguan terhadap fungsi hidrologis Sungai Waitomu berpotensi memperbesar kerentanan masyarakat terhadap bencana banjir.
Selain persoalan hidrologis, aktivitas perdagangan di atas badan sungai juga berpotensi menambah beban pencemaran melalui limbah cair, minyak jelantah, deterjen, sisa organik, dan sampah padat yang dapat terbawa menuju Teluk Ambon. Dalam perspektif ekologi perkotaan, sungai merupakan bagian dari satu kesatuan ekosistem yang terhubung dengan kawasan pesisir sehingga setiap intervensi harus memperhitungkan dampak ekologis secara menyeluruh.
“Jangan sampai pembangunan yang diklaim untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi justru mengorbankan keselamatan lingkungan dan masyarakat. Sungai memiliki fungsi ekologis dan hidrologis yang tidak bisa digantikan begitu saja. Pemerintah harus memahami bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan mempunyai batas. Ketika batas itu diabaikan, masyarakat yang akan menanggung konsekuensinya,” kata Sam.
Persoalan semakin serius ketika ditinjau dari aspek legalitas. Berdasarkan kronologi dokumen yang tersedia, Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku telah menyampaikan tanggapan terkait mekanisme perizinan melalui aplikasi SIP SDA pada 26 Agustus 2026. Selanjutnya, BWS menerbitkan surat peringatan pertama pada 16 September 2026 dan surat peringatan kedua pada 19 Oktober 2026.
Puncaknya, melalui surat bernomor SA0402/B/BWS19/2026/191 tertanggal 27 Oktober 2026, BWS Maluku menyatakan bahwa permohonan persetujuan penggunaan sumber daya air tidak disetujui. Surat tersebut sekaligus memuat perintah penghentian seluruh pekerjaan dan pembongkaran konstruksi agar fungsi sungai dikembalikan sebagaimana mestinya.
Sam menilai fakta administratif tersebut harus menjadi dasar evaluasi menyeluruh terhadap proses pembangunan, termasuk pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan sebelum persetujuan penggunaan sumber daya air diperoleh.
“Ketika permohonan persetujuan tidak disetujui, sementara pekerjaan fisik sudah berjalan, maka ini bukan lagi persoalan administratif biasa. Harus ada evaluasi terhadap proses pengambilan keputusan, pengendalian pekerjaan, dan tanggung jawab kelembagaan. Jangan sampai setiap institusi berlindung di balik kewenangannya masing-masing ketika muncul persoalan, tetapi tidak ada yang bersedia bertanggung jawab,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan efektivitas pengawasan BWS Maluku. Menurutnya, penerbitan surat peringatan secara berulang tidak akan memiliki arti apabila tidak diikuti tindakan nyata untuk memastikan keputusan tersebut dilaksanakan.
“BWS Maluku jangan hanya kuat dalam administrasi surat-menyurat, tetapi lemah dalam pengawasan lapangan. Jika sudah ada penolakan permohonan persetujuan dan perintah penghentian serta pembongkaran, maka harus ada langkah konkret sesuai kewenangan hukum. Negara tidak boleh kalah oleh konstruksi yang telanjur dibangun. Kepastian hukum harus terlihat melalui tindakan, bukan sekadar dokumen,” ujarnya.
Lebih jauh, Sam mengingatkan bahwa kedudukan TNI dalam sistem ketatanegaraan telah memiliki batas tugas dan kewenangan yang diatur melalui peraturan perundang-undangan. TNI merupakan alat pertahanan negara, sehingga setiap keterlibatan dalam kegiatan pembangunan harus tetap berada dalam koridor tugas dan kewenangan yang sah serta tidak mengambil alih fungsi pemerintahan sipil.
“Dukungan TNI terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tentu dapat diapresiasi. Tetapi dukungan itu tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan mekanisme pemerintahan sipil. Tidak ada institusi yang berada di atas hukum. Semua pihak, baik pemerintah daerah, instansi teknis, maupun institusi lainnya, harus tunduk pada aturan yang berlaku,” ungkapnya.
Atas persoalan tersebut, GMNI Ambon mendesak Kodam XV/Pattimura, Pemerintah Kota Ambon, dan BWS Maluku untuk tidak berhenti pada penghentian sementara pekerjaan. Perintah pembongkaran harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum, dengan memastikan pemulihan fungsi hidrologis dan ekologis Sungai Waitomu.
Sam menegaskan bahwa dukungan terhadap UMKM harus tetap dilanjutkan, tetapi melalui kebijakan yang tepat, bukan dengan mengorbankan fungsi sungai dan keselamatan masyarakat.
“Kalau tujuan utamanya membantu UMKM, mengapa harus membangun di atas badan sungai? Pemerintah daerah seharusnya mampu menyediakan lokasi alternatif yang representatif, aman, dan memiliki kepastian hukum. Jangan mempertentangkan kepentingan ekonomi dengan keselamatan lingkungan. Keduanya harus berjalan seimbang. UMKM harus diberdayakan, tetapi sungai juga harus dilindungi,” tutupnya.
GMNI Ambon menilai polemik Sungai Waitomu merupakan peringatan serius bagi tata kelola pembangunan di Kota Ambon. Pembangunan tidak boleh hanya diukur berdasarkan seberapa cepat infrastruktur berdiri atau seberapa besar manfaat ekonomi yang dijanjikan. Ukuran utamanya harus mencakup kepatuhan hukum, kejelasan kewenangan, akuntabilitas pelaksana, keselamatan publik, dan keberlanjutan lingkungan.
Negara tidak boleh membiarkan kepentingan pembangunan berjalan mendahului hukum. Jika pelanggaran telah dinyatakan melalui mekanisme administrasi yang berwenang, maka penegakan aturan dan pemulihan fungsi sungai harus menjadi prioritas. (LM-GM)
