Gapuramanise.com, Ambon – Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Provinsi Maluku mendesak Pemerintah Provinsi Maluku untuk mengambil alih saham mayoritas PT Dok Wayame. Langkah tersebut dinilai penting guna menyelamatkan salah satu strategi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang galangan kapal, perbaikan kapal, jasa docking, dan perkapalan di Kota Ambon.
Sekretaris DPD KNPI Provinsi Maluku, Almindes Falantino Syauta, mengatakan kondisi PT Dok Wayame telah lama mengalami berbagai masalah, baik dari sisi operasional maupun penyimpangan yang terjadi sejak tahun 2020. Menurutnya, situasi perusahaan semakin kompleks setelah pemegang saham mayoritas, PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), pada awal Juli 2026 dinyatakan pailit sehingga akhirnya diambil alih oleh pemerintah pusat melalui PT PAL Indonesia.
“Ini menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Maluku untuk merebut sebagian besar saham PT Dok Wayame agar perusahaan tersebut benar-benar menjadi aset strategi milik daerah,” ujar Syauta kepada Gapuramanise.com Jumat (24/07/2026).
Ia juga menyoroti besarnya penyertaan modal oleh Pemerintah Provinsi Maluku kepada PT Dok Wayame dalam kurun waktu 2022 hingga 2024 yang mencapai sekitar Rp177 miliar. Namun, menurutnya, investasi tersebut belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan dividen maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kondisi ini sangat mengerikan. Penyertaan modal yang begitu besar seharusnya mampu memberikan kontribusi nyata bagi daerah, bukan justru membuat perusahaan terus berada dalam kondisi yang memprihatinkan,” tegasnya.
Secara kelembagaan, DPD KNPI Provinsi Maluku menyatakan dukungan terhadap setiap langkah Pemerintah Provinsi Maluku dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui pembenahan BUMD, khususnya PT Dok Wayame.
Selain mendorong pengambilalihan saham mayoritas, KNPI juga mengusulkan agar pemerintah melakukan restrukturisasi bisnis perusahaan, mencari mitra strategis baru, mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki agar tidak terbengkalai, serta memastikan hak-hak para karyawan tetap terpenuhi.
“Kami berharap Bapak Gubernur Maluku dapat mengambil langkah strategi dengan mengakuisisi saham mayoritas PT Dok Wayame. Ini bukan hanya soal menyelamatkan perusahaan, tapi juga menjaga aset daerah, membuka peluang peningkatan PAD, dan memberikan kepastian bagi para pekerja,” tutup Syauta (ACT-GM)
About The Author
