
Gapuramanise.com, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penguatan struktur organisasi dengan memperkenalkan lima pejabat tinggi madya yang akan mengisi sejumlah posisi strategis di lembaga lingkungan tersebut. Kehadiran para pejabat baru diharapkan mampu mempercepat pembenahan tata kelola sekaligus mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa kelima pejabat tersebut telah resmi dilantik pada Selasa (21/7/2026) berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres). Menurutnya, penyampaian tersebut dilakukan melalui penunjukan langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya memperkuat organisasi.
“Melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Kemarin kami mendapatkan Keppres untuk mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya,” ujar Agustina saat konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat.
Ia mengatakan, penataan ulang kepemimpinan menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas kerja BGN. Pemerintah membutuhkan jajaran yang memiliki kapasitas dan pengalaman agar berbagai program prioritas, khususnya Makan Bergizi Gratis, dapat berjalan lebih optimal dan akuntabel.
Menurut Agustina, pembenahan tata kelola menjadi salah satu arahan utama Presiden. Oleh karena itu, BGN menyiapkan tim baru yang diharapkan mampu memperkuat sistem kerja, meningkatkan koordinasi, serta memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target.
“Kami membutuhkan tim yang dapat memperbaiki tata kelola BGN dan mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis,” katanya.
Adapun lima pejabat tinggi madya yang memulai terdiri atas:
- Lili Khamiliyah, SE, M.Si. sebagai Sekretaris Utama.
- dr. Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea, MKM sebagai Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola.
- Zainuri, Ak. sebagai Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran.
- Mariman Darto, SE, M.Si. sebagai Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama.
- Dr. Ketut Sumedana, SH, MH sebagai Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan.
Dengan susunan kepemimpinan yang baru, BGN berharap koordinasi antarunit kerja semakin solid sehingga berbagai program peningkatan gizi masyarakat dapat terlaksana secara efektif, transparan, dan tepat sasaran. Selain memperkuat tata kelola internal, langkah tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program-program strategis pemerintah di bidang penyediaan gizi nasional. (Tim)
