Gapuramanise.com, Ambon – Ketua DPD KNPI Provinsi Maluku, Faisal Syarif Hayoto, menilai Bank Maluku-Maluku Utara (BMM) harus segera mempercepat transformasi digital dan tidak lagi bergantung pada pola bisnis konvensional yang selama ini bertumpu pada kredit aparatur sipil negara (ASN) dan pengelolaan rekening gaji pemerintah daerah.
Menurut Faisal, di tengah pesatnya perkembangan industri keuangan digital, bank pembangunan daerah dituntut mampu menciptakan sumber-sumber pendapatan baru melalui inovasi layanan dan penguatan ekosistem digital.
“Direksi Bank Maluku-Maluku Utara harus berani keluar dari zona nyaman. Jangan hanya mengandalkan kredit pegawai dan rekening gaji sebagai penopang utama pendapatan. Sudah saatnya membangun ekosistem digital yang modern dan mengikuti perkembangan teknologi,” ujar Faisal.
Ia mendorong BMM mengintegrasikan layanan perbankannya dengan berbagai aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari transaksi belanja, layanan transportasi daring, pembayaran elektronik, hingga sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan demikian, rekening BMM dapat digunakan dalam berbagai aktivitas transaksi sehari-hari.
Selain itu, Faisal mengusulkan agar persyaratan pembukaan rekening bagi nasabah perorangan dibuat lebih ringan. Menurutnya, setoran awal sebesar Rp50 ribu hingga Rp100 ribu akan lebih mendorong masyarakat untuk menjadi nasabah Bank Maluku-Maluku Utara, sementara persyaratan yang lebih besar dapat diberlakukan bagi organisasi atau badan usaha.
Ia juga menilai perluasan penggunaan QRIS BMM hingga ke warung, kios, pasar, dan pelaku UMKM di seluruh Maluku dan Maluku Utara akan meningkatkan pendapatan berbasis jasa (fee based income), sehingga bank tidak terus bergantung pada penyaluran kredit.
“Semakin tinggi transaksi masyarakat melalui QRIS BMM, semakin besar pula peluang bank memperoleh pendapatan dari layanan transaksi. Model bisnis seperti ini harus mulai diperkuat,” katanya.
Di sisi lain, Faisal mendorong digitalisasi layanan kredit agar masyarakat di wilayah kepulauan lebih mudah mengakses pembiayaan tanpa harus terkendala jarak dan waktu. Sebagai tahap awal, sistem tersebut dapat diterapkan kepada ASN maupun perusahaan yang telah bekerja sama dengan BMM sebelum diperluas kepada masyarakat umum.
Tidak hanya kepada jajaran direksi, Faisal juga meminta Dewan Komisaris Bank Maluku-Maluku Utara menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Menurutnya, komisaris tidak hanya bertugas mengawasi kinerja direksi, tetapi juga harus aktif memberikan masukan strategis, mendorong lahirnya inovasi, serta mengawal reformasi tata kelola dan modernisasi sistem pengelolaan bank agar lebih adaptif terhadap perkembangan industri perbankan nasional.
“Komisaris harus menjadi mitra strategis direksi dalam melakukan pembenahan tata kelola, mendorong inovasi, serta memastikan transformasi digital berjalan secara konsisten sehingga Bank Maluku-Maluku Utara mampu tumbuh lebih kompetitif,” tegasnya.
Faisal berharap sinergi antara direksi dan dewan komisaris mampu membawa Bank Maluku-Maluku Utara menjadi bank pembangunan daerah yang modern, inovatif, memiliki daya saing tinggi, memperluas inklusi keuangan, serta memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). (ACT-GM)
About The Author
